80 Tahun Indonesia: Di Tangan Presiden ke-8 Adalah Harapan
Oleh: Fikri Fakhruddin (Wakil Ketua PC PMII Jakarta Timur)
JAKARTA || Koranprogresif.id – Belakangan ini, publik dihebohkan oleh kemunculan simbol bajak laut fiksi bendera One Piece, keadaan itu melahirkan reaksi masyarakat yang beragam, dari yang menertawakannya hingga yang menilainya sebagai bentuk tidak serius pemerintah dalam menyikapi masa depan bangsa.
Namun, perlu disampaikan bahwa cara kita memperlakukan simbol dalam konteks politik seharusnya tidak berhenti pada lapisan permukaan. Gimmick atau simbol hanyalah alat komunikasi. Apa yang lebih penting adalah narasi yang dibawanya, dan arah ideologis yang mengikutinya. Sebuah bangsa yang dewasa tidak semestinya larut dalam wacana simbolik semata, tetapi harus mampu menembus makna yang lebih dalam dari setiap peristiwa politik yang terjadi.
Kini, kita memasuki bulan Agustus dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Delapan dekade bukan waktu yang sebentar. Ini bukan sekadar perayaan angka, melainkan momentum reflektif: sudah sejauh mana kita melangkah, dan ke mana kita ingin menuju. Di tengah kematangan usia ini, Indonesia bersiap dipimpin oleh Presiden ke-8.
Ada sebuah kebetulan juga yang mungkin tampak sepele tapi memiliki pengaruh yang besar, namun jika direnungkan lebih mendalam, kebetulan ini memiliki nilai simbolik yang menarik: delapan dekade, presiden ke delapan dan delapan arah tujuan yang disebut sebagai Asta Cita. Kebetulan ini, meskipun tidak disengaja, menghadirkan peluang narasi yang kuat. Angka delapan yang dalam banyak kebudayaan diasosiasikan dengan keberlanjutan dan keseimbangan seolah menjadi poros penanda bahwa Indonesia tengah memasuki fase baru.
Asta Cita, contoh Indonesia babak baru atau sebagai delapan janji transformasi yang ditawarkan oleh pemimpin saat ini, hal ini bisa dimaknai sebagai kerangka gerak baru untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Jika dijalankan secara konsisten, delapan poin itu tidak hanya menjadi janji politik, tapi arah baru pembangunan peradaban Indonesia.
Presiden ke-8 akan memegang tanggung jawab sejarah yang tidak ringan. Ia bukan hanya akan menjadi pemimpin administratif, tetapi figur yang menahkodai transisi Indonesia dari era post-reformasi menuju kematangan demokrasi. Dengan usia yang sudah mencapai delapan dekade, Indonesia memerlukan lebih dari sekadar stabilitas, ia butuh lompatan. Lompatan menuju keadilan sosial yang lebih merata, digitalisasi yang inklusif, serta diplomasi yang berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang, bukan hanya reaktif terhadap geopolitik global.
Tentu saja, tidak ada jalan yang mudah. Setiap transformasi memerlukan kolaborasi tingkat tinggi. bukan hanya pada sektor kolaborasi pemerintah saja, tapi juga tentang kepercayaan dan keterlibatan publik. Di sinilah masyarakat juga ditantang untuk tidak lagi menjadi penonton yang pasif, apalagi terjebak dalam euforia simbolik seperti bendera bajak laut. Kita butuh kedewasaan kolektif. untuk membaca lebih dalam visi bangsa, untuk mengawasi, mengkritik, sekaligus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah secara konstruktif. Kemerdekaan bukan hanya warisan, tetapi proyek berkelanjutan yang menuntut partisipasi aktif dari setiap warga negara.
Delapan puluh tahun Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi tonggak kebangkitan arah baru. Presiden ke-8 seyogianya akan menjadi pelaksana dari harapan yang tersimpan lama bahwa bangsa ini bukan hanya besar karena jumlah penduduknya, luas wilayahnya, atau kekayaan alamnya, tetapi karena kemampuan kolektifnya membaca zaman, membangun ide dan mewujudkan cita. Jika Asta Cita benar-benar menjadi fondasi kebijakan dan bukan sekadar retorika kampanye, maka bisa jadi, di usia 80 tahun ini, Indonesia tidak sekadar merayakan kemerdekaan tetapi juga menandai kematangan sebagai bangsa besar yang siap melompat ke masa depan dan mendunia. (Red).
