FGD BPN dan Indoposco Bahas Digitalisasi Pertanahan untuk Percepatan Layanan Publik
Bekasi || Koranprogresif.id, 14 Agustus 2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan PT Indonesia Digital Pos (IDP), penerbit indopos.co.id dan indoposco.id, menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Tantangan dan Risiko Digitalisasi Pertanahan” di Hotel Aston, Bekasi (14/8/2024). Diskusi ini diadakan untuk membahas berbagai isu terkait digitalisasi sistem pertanahan guna mempercepat layanan publik.
Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Indonesia Digital Pos, Sumber Rajasa Ginting, menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan langkah besar dalam penataan sistem pertanahan nasional yang diharapkan dapat mengurangi praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dengan mengurangi kebutuhan akan pertemuan langsung. Ginting menekankan pentingnya diskusi ini untuk menemukan solusi terkait tantangan yang dihadapi dalam percepatan program digitalisasi pertanahan.
“Dalam program kerja, ini didorong melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) hingga perbaikan sistem layanan,” ujar Sumber Rajasa Ginting saat membuka diskusi, Rabu (14/8/2024).
“Harapannya, melalui diskusi ini ditemukan solusi baik pada masalah percepatan program digitalisasi pertanahan,” imbuhnya.
Inspektur Jenderal kementrian ATR/BPN, Raden Bagus Agus Widjayanto, menjelaskan bahwa upaya membangun Zona Integritas (ZI) di seluruh satuan kerja BPN sedang berlangsung. Dari 508 satker yang ada, 104 ditargetkan untuk meraih status Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Saat ini, 81,73% dari target tersebut sudah siap mendapatkan predikat WBK. Raden menekankan pentingnya evaluasi dan pembenahan berkelanjutan untuk mempertahankan standar WBK.di seluruh sattker
“Kami sangat mengapresiasi bila satker-satker BPN semangat membangun ZI,” kata Raden.
Lebih jauh ia mengungkapkan, Satker dinyatakan siap WBK berdasarkan hasil penilaian. Dengan variabel sesuai standar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).
“Dalam membuat penilaian ada 11 variable yang kita nilai, misalnya nilai Lembar Kerja Evaluasi sebagai dasar tim penilai menilai kondisi kesiapan membangun ZI, komitmen dan pemahaman jajaran hal ini menyangkut sikap mental perilaku yg dibangun dari dalam diri pimpinan dan jajaran,” bebernya.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya, menambahkan bahwa digitalisasi pertanahan memerlukan interkoneksi dengan berbagai pihak terkait seperti Dukcapil dan BSSN untuk memastikan keamanan dan akuntabilitas data. Dia juga mengungkapkan kerjasama dengan 461 pemda untuk memverifikasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar tidak ada tunggakan dalam sistem.
“Digitalisasi pertanahan ini tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi kami lakukan interkoneksi. Ini agar akuntabel, salah satunya dengan BSSN (badan Siber dan sandi negara) pada tanda tangan elektronik misalnya. Ini tidak bisa dilakukan mundur, agar akuntabel,” ujarnya.
“Verifikasi penduduk kami lakukan dengan Dukcapil, jadi tidak ada alamat palsu. Dan untuk badan hukum kami lakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal AHU (administrasi hukum umum),” imbuhnya.
Pengamat Siber, Pratama Persadha, mendukung upaya digitalisasi namun menekankan pentingnya keamanan siber. Dia mengingatkan tentang serangan siber besar di Estonia pada tahun 2007 sebagai contoh bahaya yang perlu diwaspadai. Pratama juga menggarisbawahi pentingnya akses internet bagi masyarakat yang masih terbatas di beberapa daerah.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, memberikan dukungannya terhadap program digitalisasi pertanahan. Menurutnya, program ini akan mempercepat layanan publik dan mengurangi risiko kehilangan surat fisik kepemilikan tanah.
Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Komisaris PT Indonesia Digital Pos, Syarif Hidayatullah, serta jajaran Kementerian ATR dan media. FGD ini bertujuan untuk mempercepat implementasi digitalisasi pertanahan yang lebih efektif dan transparan.
(kim)
