Gus Toto: Langkah Gubernur Merombak BUMD DKI Jakarta, Konstitusional
JAKARTA || Koranprogresif.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan perombakan jajaran komisaris dan dewan pengawas di sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) sejak beberapa bulan terakhir. Beberapa nama yang mengisi jabatan menarik perhatian publik baik itu dari unsur politisi maupun ASN (Aparatur Sipil Negara).
Muhammad Thohar, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kemajuan Jakarta (LAJU Jakarta) kepada media Jum’at (8/8/2025) menilai, hal yang sudah tidak aneh setiap pergantian pucuk pimpinan pemerintahan sering kali diikuti oleh perombakan di jajaran komisaris maupun dewan pengawas BUMD.
Gus Toto, Panggilan akrabnya, menyatakan Langkah Gubernur Pramono Anung dalam menunjuk komisaris dan dewan pengawas BUMD dari unsur politisi maupun ASN sebagai tindakan sah secara regulasi. Permendagri No. 37 tahun 2018 serta Pergub No. 50 tahun 2018 memberikan kewenangan kepada Gubernur dalam tata Kelola BUMD. Yang perlu jadi perhatian adalah jajaran di BUMD yang telah mendapatkan amanat agar bisa menjaga profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan.
“Saya pun meminta mereka selalu menjaga target atau key performance indicator (KPI) yang ada. Karena ini selain tentang kredibilitas juga menyangkut peningkatan PAD DKI Jakarta,” ujar Gus Toto.
Tokoh Muda NU itu juga mencontohkan bahwa, langkah Gubernur memang harus cepat seperti mensikapi kejadian di Food Station. Setelah penetapan tiga petinggi Food Station sebagai tersangka dalam kasus beras oplosan, Gubernur Pramono Anung menerima surat pengunduran diri Direktur Utama (Karyawan Gunarso) dan Direktur Operasional.
Menurut Gus Toto, langkah cepat memang harus segera diambil karena ini berkenaan dengan menjaga tata Kelola pangan di Jakarta. “Saya Memberikan Apresiasi Pak Gubernur untuk menjaga stabilitas operasional dan layanan publik, Mas Pramono segera menunjuk Plt Dirut Food Station, serta guna memperkuat pengawasan dan pemulihan kepercayaan publik, Gubernur dan Wagub DKI menunjuk Komisaris Utama,” kata Gus Toto.
Diketahui, Gubernur DKI telah menunjukkan respons cepat dan strategis dengan melakukan RUPS (pengunduran diri dan penunjukan), guna menjaga stabilitas operasional dan memulihkan tata kelola.
Penunjukan Plt Direktur Utama dan Komisaris Utama adalah langkah positif dalam memperkuat pengawasan. Namun, Gus Totot juga mengingatkan, langkah ini perlu dilanjutkan dengan transparansi seleksi, pengukuran kinerja melalui KPI, audit independen dan komunikasi publik yang konsisten untuk memastikan reformasi BUMD yang berkelanjutan dan kredibel.
“Saya mengusulkan kepada Gubernur untuk setiap BUMD segera melakukan MoU dengan POLRI, PPATK, Kejaksaan, juga KPK untuk bersama-sama benciptakan GCG (Good Corporate Governance) dalam pengelolaan BUMD. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat dalam tata Kelola BUMD di Jakarta,” pungkasnya. (Red).
