Peluncuran dan Dialektika Buku “Filsafat Pemerintahan” oleh MIPI: Menggali Hakikat Ilmu Pemerintahan dari Ranah Filsafat

JAKARTA || Koranprogresif.id – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar acara “Peluncuran dan Dialektika Buku Filsafat Pemerintahan” di Aula Zamhir Islamie, IPDN Kampus Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025).

Acara ini menjadi wadah reflektif bagi kalangan akademisi, praktisi, dan mahasiswa pemerintahan untuk menggali hakikat dasar dari ilmu pemerintahan melalui sudut pandang filsafat.

Kegiatan yang dihadiri para tokoh dan pemikir pemerintahan ini menampilkan sejumlah narasumber terkemuka, di antaranya Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A, Rocky Gerung, serta para penulis buku Filsafat Pemerintahan sendiri.

Acara berlangsung hangat, kritis dan penuh pemikiran mendalam mengenai dasar-dasar ontologis, epistemologis dan aksiologis dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Ketua Umum MIPI dan sekaligus yang menginisiasi dibuatnya buku “Filsafat Pemerintahan”, Dr. Drs. Bahtiar Baharuddin, M.Si, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa, salah satu tujuan pembentukan MIPI adalah pengembangan ilmu pengetahuan pemerintahan.

“Kehadiran buku ini juga menjadi bagian dari agenda MIPI dalam memperkuat tradisi ilmiah di lingkungan pemerintahan Indonesia dan sebagai sarana pengembangan ilmu pemerintahan maka melalui penerbitan buku ini semakin mempertegas posisi dan peran MIPI sebagai salah satu Lembaga thing tank ilmu pemerintahan Indonesia,” ujar Bahtiar.

Narasumber yang ditunggu sambutan ilmiahnya yakni Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, turut menyoroti pentingnya filsafat terutama dalam pemerintahan dimana filsafat itu berbicara mengenai kebenaran, keadilan, kemanusiaan dan demokrasi yang harus dibangkitkan Kembali pemahaman-pemahaman dalam pemerintahan.

“Filsafat itu penting karena yang berfilsafat itu bukan hanya pemimpin tapi juga masyarakat dan kalau pemerintah meninggalkan filsafat bisa berada pada landasan yang tidak benar dan berjalan tanpa arah, kasihan rakyat akan jadi korban maka dari itu pemerintah harus menjadi pelopor dalam menegakkan kebenaran dan terbuka agar membuat masyarakat merasa tentram,” ujar Ryas Rasyid, mantan Menteri Negara Otonomi Daerah ini.

Sementara Rocky Gerung sebagai narasumber pamungkas, mengajak peserta untuk melihat filsafat sebagai alat berpikir kritis terhadap realitas kekuasaan yang sering kehilangan makna moralnya.

Diskusi hangat terjadi dengan jajaran penulis, Muhadam Labola, Abu Hasan Asyari dan Laode Buzyali Fajman Sanbigs, terungkap buku ini menyoroti persoalan Utama dalam filsafat pemerintahan bukan hanya siapa yang memerintah tapi bagaimana dan untuk apa kekuasaan itu dijalankan juga mengupas kompleksitas relasi antara kekuasaan sebagai hulu kewenangan dan norma etis dalam praktik pemerintahan.

Para penulis buku turut menjelaskan bahwa, karya ini lahir dari kegelisahan akademik terhadap minimnya referensi filosofis dalam studi pemerintahan di Indonesia. Buku Filsafat Pemerintahan diharapkan menjadi rujukan baru bagi mahasiswa, dosen dan birokrat dalam memahami esensi pemerintahan dari sudut pandang reflektif dan rasional. (Red).