Nelayan Cirebon Keluhkan Kelangkaan dan Kuota Solar Subsidi, Herman Khaeron Janji Tindak Lanjuti
CIREBON – Koranprogresif.id – Ratusan kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Kejawanan, Kota Cirebon, terpaksa berhenti beroperasi akibat kelangkaan solar subsidi yang terjadi dalam sebulan terakhir.
Kondisi tersebut membuat ribuan Anak Buah Kapal (ABK) kehilangan penghasilan karena tidak dapat melaut.
Persoalan itu turut mendapat perhatian Anggota DPR RI Komisi VI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron. Ia menilai situasi global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz, ikut berdampak terhadap distribusi dan suplai bahan bakar minyak dunia.
“Memang saat ini ada kendala suplai. Sebagian pasokan BBM dunia berasal dari kawasan Hormuz. Ketika terjadi penutupan Selat Hormuz, tentu tidak serta-merta ada pengganti karena membutuhkan proses,” ujar Hero, sapaan akrabnya, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cirebon, Jumat (8/5/2026).
Meski demikian, ia memastikan pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan BBM nasional agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Pemerintah sedang berusaha menjaga kebutuhan sekitar 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari untuk seluruh jenis BBM agar tetap aman,” katanya.
Ia juga menegaskan harga BBM subsidi dipastikan tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Namun, beberapa jenis BBM non subsidi seperti Pertamina Dex dan Turbo tetap mengikuti skema harga internasional atau floating price.
Di sisi lain, nelayan di Pelabuhan Kejawanan mengaku semakin tertekan akibat keterbatasan solar subsidi. Salah seorang pengurus kapal, Tessy (40), mengatakan kapal berukuran 30 GT membutuhkan sedikitnya 24 kiloliter solar untuk sekali perjalanan melaut selama empat hingga lima bulan.
“Sekarang hanya dapat 15 KL. Kalau bisa ditambah minimal 20 sampai 24 KL supaya kapal bisa berangkat,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi semakin sulit karena BBM non subsidi yang biasa digunakan sebagai alternatif juga tidak tersedia dalam sebulan terakhir.
“Yang non subsidi juga kosong. Jadi kapal benar-benar tidak bisa jalan,” katanya.
Ia menyebut sekitar 100 kapal nelayan di Pelabuhan Kejawanan saat ini tidak beroperasi. Dalam satu kapal, rata-rata terdapat 13 ABK yang menggantungkan hidup dari hasil melaut.
Ketua Himpunan Nelayan Kota Cirebon, Karsudin, membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya, bantuan solar subsidi sebanyak 15 KL dari Pertamina belum mampu memenuhi kebutuhan nelayan.
“Kebutuhan satu kapal itu sekitar 24 KL untuk satu kali perjalanan. Kami sudah beberapa kali mengirim surat ke ESDM dan Pertamina, tapi belum ada realisasi,” ujarnya.
Apabila kondisi ini terus berlanjut, para nelayan bahkan mempertimbangkan untuk menggelar aksi protes ke pihak Pertamina.
Menanggapi keluhan tersebut, Herman Khaeron mengaku baru mengetahui adanya pembatasan solar subsidi yang membuat nelayan kesulitan melaut. Ia berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait.
“Nanti akan kami tanyakan dan pastikan kembali. Hasilnya nanti akan kami sampaikan kepada media di Cirebon,” pungkasnya. (Roni)
