Ketua Presidium FUI DIY, Serukan Pertobatan Nasional dan Dukung Pemberantasan Korupsi
YOGYAKARTA || Koranprogresif.id – Ketua Presidium Forum Umat Islam (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Muhammad Syukri Fadholi, menyampaikan pernyataan sikap yang berisi keprihatinan terhadap kondisi bangsa sekaligus dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui sebuah video, Minggu (12/7), Syukri menilai, kondisi kehidupan bangsa saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan yang serius.
Menurutnya, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang masih terjadi telah berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.
Ia menyebut, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku oknum, tetapi juga dinilai telah memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam pernyataannya, Syukri juga menyinggung sejumlah dugaan kasus korupsi yang menurutnya perlu ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.
Atas dasar itu, FUI DIY menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Syukri berharap, upaya penegakan hukum dilakukan secara tegas, adil, serta tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Selain menyampaikan dukungan terhadap pemberantasan korupsi, Syukri juga mengajak para elite politik untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Ia menyebut, perbaikan moral para pemimpin menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih baik.
Dalam pandangan yang disampaikannya, Syukri juga mengutip pesan keagamaan yang menekankan pentingnya integritas para pemimpin dan tokoh masyarakat. Menurutnya, kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas moral para pemimpin serta seluruh elemen masyarakat.
Menutup pernyataannya, Syukri mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendo’akan agar Indonesia diberikan kekuatan dalam memberantas korupsi dan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, berkeadilan, serta berpihak kepada kepentingan rakyat. (Red).
