Prof Hanif Nurcholis: Demak Harus Beranjak dari Penanganan Bencana ke Pemulihan Ekonomi Rakyat

SEMARANG || Koranprogresif.id — Penanganan rob, kerusakan lahan pertanian, ancaman kekeringan dan ketahanan pangan di Kabupaten Demak perlu diarahkan pada pemulihan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian proyek fisik, tetapi harus mampu mengembalikan produktivitas lahan, memperkuat usaha warga, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pandangan tersebut disampaikan Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si, Guru Besar Universitas Terbuka, sekaligus Ketua Dewan Pakar dan Litbang Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), dalam gagasan yang diangkat pada forum Daring *Rembuk Bintoro* yang diadakan Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), Minggu (11/10/2026).

Diskusi yang digelar secara daring pada pukul 19.30–21.00 WIB mengundang seluruh masyarakat Demak dimanapun berada, juga Perantauan dan umum, menjadi ruang untuk membahas arah pembangunan Demak dalam menghadapi persoalan lingkungan, pertanian, perikanan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Menurut Hanif, penanganan rob tidak cukup hanya melalui pembangunan tanggul, pengoperasian pompa, normalisasi sungai, maupun penanaman mangrove. Berbagai upaya tersebut tetap diperlukan, tetapi keberhasilannya harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Pertanyaan mendasarnya adalah apakah lahan pertanian kembali produktif, tambak dapat diusahakan kembali, hasil panen meningkat, pendapatan keluarga membaik, dan lingkungan pesisir lebih terjaga,” demikian pokok pemikiran yang disampaikan dalam naskah gagasannya.

Ia menekankan, pembangunan perlu menghubungkan penanganan bencana dengan pemulihan ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat secara berkelanjutan.

*Demak Produktif Jadi Gagasan Pemulihan*

Rob dan kerusakan lahan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga memengaruhi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, kesempatan kerja, dan ketahanan pangan daerah.

Sawah yang tergenang atau mengalami peningkatan salinitas berisiko kehilangan produktivitas. Sementara itu, tambak yang tidak lagi layak diusahakan dapat mengancam pendapatan pembudidaya ikan dan perputaran ekonomi masyarakat desa.

Karena itu, Hanif mendorong pengembangan gagasan Demak Produktif sebagai program percontohan untuk menguji model usaha dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Gagasan tersebut mencakup sepuluh bidang, yakni keramba ikan pesisir, budidaya ikan di sawah tergenang, kebun buah unggul, pengembangan padi adaptif, padi toleran salinitas, padi apung, tambak terpadu mangrove, layanan bibit dan alat pertanian, pengolahan serta pemasaran hasil dan pemantauan air serta rob.

Namun, penerapannya perlu dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi lapangan, kesiapan masyarakat, kesesuaian teknologi dan potensi ekonomi setiap wilayah.

Di kawasan pesisir seperti Sayung, Bonang dan Wedung, misalnya, pengembangan keramba ikan dapat dikaji dengan mempertimbangkan arus, kedalaman, kadar garam dan kualitas air.

Adapun budidaya ikan di sawah tergenang harus disesuaikan dengan karakteristik air, baik tawar maupun payau. Demikian pula pengembangan kebun buah dan varietas padi adaptif perlu didasarkan pada kesesuaian tanah, kondisi drainase, serta risiko genangan, kekeringan dan salinitas.

Hanif juga menilai, teknologi padi apung dapat diuji dalam skala terbatas. Pengujian tersebut perlu memperhitungkan hasil panen, biaya pembuatan sarana, biaya perawatan, umur pakai dan keuntungan bersih.

Dengan pendekatan itu, setiap inovasi diharapkan melalui pengujian terlebih dahulu sebelum diperluas ke wilayah lain.

*Keberhasilan Harus Diukur dengan Data*

Hanif menyoroti pentingnya indikator yang jelas dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, keberhasilan tidak cukup dilaporkan berdasarkan jumlah bantuan, luas lahan yang ditanami, atau banyaknya kegiatan yang terlaksana.

Program pertanian, misalnya, perlu dievaluasi berdasarkan hasil panen, biaya produksi, keuntungan bersih petani, serta perbandingan dengan kondisi sebelum program berjalan.

Pada sektor perikanan, penilaian dapat mencakup produktivitas, tingkat kelangsungan hidup komoditas, biaya operasional dan keuntungan usaha. Sementara penanganan rob perlu diukur melalui luas dan kedalaman genangan, durasi genangan, serta dampaknya terhadap lahan pertanian, tambak, permukiman dan kegiatan ekonomi.

Data sebelum dan sesudah pelaksanaan program harus dapat dibandingkan dengan mempertimbangkan kondisi pasang dan curah hujan yang sebanding.

Setiap proyek percontohan juga perlu memiliki data awal, lokasi yang jelas, penanggung jawab, kebutuhan anggaran, target dan jadwal evaluasi.

Pelaporan perkembangan setiap tiga bulan menjadi salah satu mekanisme yang dapat dipertimbangkan untuk memastikan masyarakat mengetahui capaian, kendala dan langkah perbaikan program.

*Kolaborasi Lima Unsur*

Pemulihan Demak, menurut Hanif, memerlukan kerja sama lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media.

Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, koordinasi program, serta dukungan anggaran sesuai kewenangannya. Akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian, pengujian teknologi dan evaluasi program.

Dunia usaha dapat mendukung pembiayaan, pengembangan produksi, pengolahan, serta akses pasar. Masyarakat perlu dilibatkan sejak penentuan kebutuhan hingga pelaksanaan dan pengawasan, sedangkan media berperan dalam menyampaikan informasi dan mengawal keterbukaan hasil pembangunan.

Jejaring masyarakat Demak di dalam maupun luar daerah juga dinilai memiliki potensi untuk mendukung pemulihan. Kalangan perguruan tinggi, pengusaha, organisasi profesi, lembaga keagamaan, lembaga zakat dan relawan dapat mengambil bagian sesuai kapasitas masing-masing.

Namun, kolaborasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi kontribusi konkret, seperti penelitian, pendampingan petani, dukungan permodalan, pengembangan teknologi, akses pemasaran dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Setiap pihak perlu memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, agar kerja sama dapat dievaluasi berdasarkan hasilnya.

*Rembuk Bintoro Diharapkan Berlanjut ke Aksi*

Gagasan pemulihan ekonomi tersebut menempatkan Rembuk Bintoro bukan sekadar sebagai ruang pertukaran pandangan, melainkan juga sebagai sarana merumuskan agenda kerja yang dapat ditindaklanjuti.

Langkah yang dapat ditempuh antara lain memetakan persoalan dan potensi setiap wilayah, menentukan lokasi proyek percontohan, menyepakati indikator keberhasilan, menetapkan penanggung jawab, serta menghitung kebutuhan pembiayaan.

Program kemudian dapat dilaksanakan dengan pendampingan dan pengawasan, sebelum dievaluasi untuk menentukan kelayakannya diperluas, diperbaiki, atau dihentikan apabila tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Pendekatan tersebut membuka ruang pembelajaran sekaligus membantu memastikan keputusan pembangunan didasarkan pada bukti, bukan semata-mata asumsi.

Bagi Demak, tantangan pembangunan tidak hanya terletak pada upaya mengurangi dampak rob dan bencana lingkungan, tetapi juga memastikan masyarakat mampu mempertahankan penghidupan di tengah perubahan kondisi alam.

“Pada akhirnya, arah pemulihan perlu tercermin dalam lahan yang kembali produktif, usaha masyarakat yang menguntungkan, pendapatan keluarga yang membaik, ketahanan pangan yang meningkat, serta lingkungan pesisir yang tetap terjaga. Dengan demikian, pemulihan ruang hidup dan penguatan ekonomi rakyat dapat menjadi bagian yang saling terhubung dalam agenda pembangunan Kabupaten Demak,” pungkasnya. (Red).