Soroti Komitmen Ketua MA Prof. Dr. Sunarto Jaga Kesatuan Hukum, FORSIMEMA-RI: Sejauh Mana Pantauan Pimpinan MA Terkait Kepuasan dan Kepercayaan Publik

JAKARTA || Koranprogresif.id – Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) memberikan perhatian serius terhadap arah kebijakan dan penegasan Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H, M.H, yang secara konsisten menekankan pentingnya menjaga kesatuan hukum (unity of law), konsistensi penerapan hukum, serta penguatan integritas aparatur sebagai fondasi utama dalam membangun dan memulihkan kepercayaan publik (public trust) terhadap badan peradilan.
Ketua Umum FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri menilai, pesan moral dan visi kepemimpinan Prof. Dr. Sunarto yang menempatkan kepercayaan publik sebagai sumber legitimasi kekuasaan kehakiman merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Sebagaimana kerap ditegaskan Ketua MA, tanpa adanya kepercayaan masyarakat, putusan pengadilan hanya akan menjadi teks hukum yang kehilangan makna substantif bagi para pencari keadilan.
Namun demikian, seiring dengan komitmen tersebut,mulai dari penguatan fungsi rapat pleno kamar untuk meminimalkan disparitas putusan, akselerasi digitalisasi peradilan guna mempersempit celah transaksional, hingga penegakan disiplin internal FORSIMEMA-RI melontarkan pertanyaan kritis yang menjadi perhatian publik dan insan pers.
“Sudah sejauh mana dan seperti apa mekanisme pantauan nyata Pimpinan Mahkamah Agung terhadap tingkat kepuasan masyarakat serta tren kepercayaan publik terhadap badan peradilan di seluruh Indonesia saat ini?,” ungkap Syamsul melalui keterangannya, Selasa (17/11).
Menurut Ketua Umum FORSIMEMA-RI,
Syamsul Bahri, pertanyaan ini krusial untuk dijawab secara terbuka dan terukur agar upaya menjaga kesatuan hukum tidak berhenti pada tataran normatif maupun seremonial belaka.
Ada beberapa aspek utama yang diharapkan dapat dijelaskan secara transparan oleh Pimpinan MA kepada publik melalui insan media:
1. _Evaluasi Data Survei dan Persepsi Publik_ :
Sejauh mana hasil survei kepuasan masyarakat (IKM) dan indeks persepsi anti-korupsi pada satuan kerja pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi dijadikan instrumen evaluasi riil oleh Pimpinan MA, serta bagaimana perbandingannya dengan potret persepsi publik dari lembaga survei eksternal maupun masyarakat sipil.
_2. Dampak Kesatuan Hukum terhadap Kepuasan Pencari Keadilan_ :
Bagaimana Pimpinan MA mengukur efektivitas rumusan kamar dan yurisprudensi dalam menekan disparitas putusan, khususnya pada perkara-perkara yang menyita perhatian luas masyarakat.
_3. Tindak Lanjut Pengaduan dan Pengawasan_ :
Seberapa cepat respons mekanisme pengawasan internal terhadap laporan masyarakat maupun temuan pemberitaan media yang berpotensi menggerus wibawa serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
FORSIMEMA-RI menegaskan, kesiapannya untuk terus bersinergi secara konstruktif dengan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dalam menjembatani arus informasi antara lembaga peradilan dan masyarakat.
“Keterbukaan data mengenai capaian, tantangan, serta evaluasi tingkat kepuasan dan kepercayaan publik diyakini akan memperkuat akuntabilitas peradilan sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Pimpinan MA di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Sunarto dalam mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung dan terpercaya,” pungkasnya. (Red).











