Kuasa Hukum DPC AWPI Kota Bekasi, Minta Walikota Bekasi Perintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Jalankan Amar Putusan

BEKASI || Koranprogresif.id – Sengketa antara Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bekasi melawan Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi memasuki tahapan akhir. Pada sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, AWPI DPC Kota Bekasi memenangkan perkara tersebut berdasarkan Putusan Nomor: 1468/PTSN-MK/KI-JBR/IX/2024, lalu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengajukan Keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tapi lagi-lagi AWPI DPC Kota Bekasi memenangkan perkara tersebut sebagaimana Putusan Nomor: 149/G/KI/2024/PTUN.BDG.
Tidak cukup sampai disitu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi kembali melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, proses hukum tersebut kembali dipatahkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara tingkat Kasasi yang memutus “Menolak Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi” sebagaimana Putusan Nomor: 345 K/TUN/KI/2025.
Ternyata Dinas LH Kota Bekasi masih merasa dalam posisi yang benar, sehingga Dinas LH Kota Bekasi mengambil Upaya Hukum Luar Biasa yakni Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I dan ternyata Dinas LH Kota Bekasi harus mengakui kekalahan untuk yang terakhir karena Mahkamah Agung R.I, telah mengeluarkan Putusan pada tingkat PK dengan Nomor: 128 PK/TUN/KI/2026. yang diputus pada 1 Oktober 2026 dengan Amar Putusan sebagai berikut:
*Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi*.
Melalui Kuasa Hukum DPC AWPI Kota Bekasi, R. Sigit Handoyo Subagiono, S.H, M.H, Managing Partners pada Kantor Hukum HANDOYO & REKAN menyatakan bahwa, Putusan Penolakan Peninjauan Kembali ini sangat krusial bagi penegakan hukum di negeri ini terutama di tingkat Dinas LH di Kota Bekasi.
“Dengan telah di keluarkan putusan dari Mahkamah Agung R.I, yang Menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Dinas LH Kota Bekasi artinya proses upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas LH Kota Bekasi sudah selesai,” kata Sigit melalui keterangannya, Kamis (19/11/2026).
SHS, sapaan akrabnya menjelaskan, Kami meminta kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui Walikota Bekasi agar segera memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk segera menjalankan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
“Kami meminta dengan tegas kepada Walikota Bekasi agar serius melihat kebobrokan anak buahnya dan segera memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi agar menjalankan Amar Putusan tersebut dan sudah tidak ada lagi langkah hukum lanjutan dengan telah ditetapkannya Penolakan Peninjauan Kembali,” tutup SHS. (Red).






