Aksi Demo Ojol di Cirebon Berujung Kecewa, Koordinator: Kami Akan Bawa Masa Lebih Banyak
KOTA CIREBON – Koranprogresif.id – Aksi demo driver ojek online (ojol) di Kota Cirebon menuntut perubahan dari potongan sebesar 20 persen yang diterapkan pihak aplikator.
Koordinator aksi demo ojol, Tryas Muhammad, mengungkapkan bahwa kami melakukan aksi ini agar potongan 20 persen dihapus dan diturunkan menjadi 10 persen.
“Pihak aplikator hanya menyediakan jasa aplikasi, sedangkan semua beban ditanggung oleh driver online semua,” ungkap Tryas Mohammad.
Lebih dari itu, ia juga menginginkan bahwa pelayanan grab bike hemat untuk segera dihapus. Dari peraturan Permenhub bahwa batas minimum tarif adalah Rp 8rb.
“Pemerintah sudah mengatur Permenhub bahwa tarif minimum adalah Rp 8rb, sedangkan dari layanan grab bike hemat sudah menyalahi aturan yang telah diterapkan,” ujarnya.
Tryas menambahkan, bahwa dari hasil aksi demo tersebut para pendemo merasa kecewa karena Walikota Effendi Edo serta anggota DPRD Kota Cirebon tidak hadir untuk mendukung aksi tersebut.
“Kami kecewa, karena beliau hari ini tidak bisa hadir di hadapan kami yang sedang berjuang menuntut kesejahteraan untuk driver online di Kota Cirebon,” tambahnya.
Lanjut Tryas, pihaknya mengancam akan kembali menggelar aksi yang lebih besar pekan depan. Dia berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar.
“Kami sangat kecewa, tapi minggu depan kami akan datang kembali dengan jumlah massa yang cukup besar. Jangan salahkan kami ketika minggu depan kita akan lebih ektrem daripada ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Andi Armawan menanggapi tuntutan driver ojol yang menggelar demo hari ini.
Menurutnya, Dishub Kota Cirebon mendukung aksi tersebut. Dan akan menindaklanjuti tuntutan para pengemudi ojol.
“Teman-teman kita dari ojek online, ternyata ada potongan-potongan yang memberatkan, Kami Dinas Perhubungan dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon menyayangkan hal seperti ini,” imbuh Andi Armawan.
Andi menambahkan, bahwa pihaknya secara teknis tidak memiliki kewenangan atas apa yang telah ditetapkan oleh aplikator. Tapi kami akan berusaha berkomunikasi dengan pihak aplikator.
“Walaupun kita ketahui bahwa kewenangan langsung dari bagaimana secara operasional teknis tidak ada pada kami. Tapi kami dari awal keberadaan ojek online yang beroperasional di wilayah kami menjadi tentunya pembinaan dari kami,” ungkapnya.
“Nanti kami akan lakukan komunikasi (dengan aplikator). Terlepas nanti hasilnya apa, kami akan tetap berusaha,” pungkasnya. (Roni)
