Banggar DPRD Kabupaten Sukabumi Bersama TAPD, Gelar Raker
SUKABUMI || koranprogresif.id – Banggar DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membahas Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2023, di Ballroom Grand Sulanjana jln Selabintana, Sukabumi, Senin (1/7/2024).
Raker Tim Banggar DPRD di Pimpin oleh Wakil Ketua l DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, di dampingi Ketua Komisi l dari fraksi PDI Perjuangan, Paoji Nurjaman, Ketua Komisi lll dari fraksi PKS, Anjak Priatama Sukma, Pimpinan Fraksi dan Anggota DPRD yang tergabung di Banggar DPRD Kabupaten Sukabumi, serta dari TAPD, yang di pimpin langsung Plh Sekda Kabupaten Sukabumi, Toha Wildan Athoilah di dampingi SKPD yang tergabung di TAPD.
Budi Azhar Mutawali usai kegiatan menyampaikan, agenda Rapat kerja hari ini adalah agenda lanjutan dari agenda sebelumnya, yaitu bahwa pembahasan LPPA Tahun 2023, sebelumnya sudah di lakukan rapat antara masing – masing komisi dengan mitra kerjanya, kemudian di kompilasi dengan Badan Anggaran, kami hari ini melakukan rapat gabungan, antara Badan Anggaran dengan Tim TAPD untuk menyampaikan catatan – catatan yang akan di jadikan rekomendasi DPRD nanti, yang akan di sampaikan pada saat rapat paripurna yang akan datang. “Tentunya rekomendasi ini dari berbagai masukan dari berbagai komisi dari berbagai fraksi untuk perbaikan dan supaya Kabupaten Sukabumi jadi lebih baik lagi,” terangnya.
Menurutnya, kita hanya ingin mengetahui capaian – capaian kinerja yang sesungguhnya yang kita bahas aja di LPPA kita tidak keluar dari itu, meskipun ada catatan – catatan rekomendasi yang akan di keluarkan kita sudah mendapatkan penjelasan itu dan kita akan sampaikan pada saat paripurna nanti dalam rekomendasi DPRD,
“Kita sangat mengapresiasi kepada pemerintah daerah untuk yang kesekian kalinya mendapatkan Opini WTP dari BPK, artinya ini kan sudah terbaik dari yang baik lah, WTP ini tidak ada yang lebih baik dari WTP, artinya kita mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang sudah baik melaksanakan akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan baik. Kita berharap, pemerintah daerah bisa mempertahankan Opini WTP ini di tahun tahun selanjutnya,” pungkasnya. (EK).
