Ketika Mulut Lebih Cepat dari Otak, Refleksi Ucapan Anggota DPR RI

Oleh: Muhammad Rofik Mualimin (Kolumnis/Dosen STAI Yogyakarta/Pengasuh Pontren Latifah Mubarokiyah/Penasihat Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN)

YOGYAKARTA || Koranprogresif.id – Dalam dunia politik Indonesia yang penuh drama, kadang yang lebih cepat dari langkah adalah lidah. Seperti baru-baru ini, ketika seorang anggota DPR RI—inisial AS—mengeluarkan pernyataan keras: “pihak yang membubarkan DPR adalah orang paling tolol sedunia”. Tak butuh waktu lama, masyarakat marah, dan rumah sang anggota dewan pun jadi sasaran amuk. Dibakar.

Lalu, apakah ini sekadar reaksi berlebihan atau potret nyata hubungan retak antara rakyat dan wakilnya?

Ucapan sang anggota DPR itu tentu tidak berdiri di ruang hampa. Di tengah kondisi ketidakpuasan publik terhadap kinerja lembaga legislatif—dari korupsi berjemaah hingga kebijakan kontroversial—pernyataan seperti itu hanya menambah bara dalam sekam.

Alih-alih menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi kritik publik, label “paling tolol sedunia” justru memperlihatkan mental defensif. Padahal, sebagaimana dikatakan Fareed Zakaria dalam bukunya The Future of Freedom (2003: 198), demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi soal akuntabilitas. Ketika wakil rakyat merasa dirinya tak layak dikritik, saat itulah demokrasi pincang sebelah.

Majalah Tempo edisi “Parlemen Tak Terawat” (2016: 42–44) pernah menyoroti rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR. Penyebabnya mulai dari absensi tinggi, performa legislasi buruk, hingga gaya hidup hedon para anggotanya. Maka wajar jika sentimen pembubaran DPR muncul dari masyarakat. Bukan karena mereka “tolol”, tetapi karena mereka lelah.

Namun, tindakan massa membakar rumah tentu tak bisa dibenarkan. Negara hukum tak membolehkan kekerasan sebagai bentuk ekspresi. Seperti diingatkan Haris Azhar dalam kolomnya di Kompas (2021: 6), kekerasan atas nama keadilan hanya akan melahirkan lingkar kekerasan baru.

Meski demikian, reaksi publik ini semestinya dijadikan bahan refleksi, bukan justru menyalakan api lebih besar lewat pernyataan yang emosional. Dalam politik, bahasa itu punya daya. Ia bisa membangun jembatan, atau justru menggali jurang.

Seharusnya, para anggota dewan menyadari, posisi mereka bukan cuma simbol, tetapi amanat. Kata Soe Hok Gie dalam Catatan Seorang Demonstran (1983: 114), kita sudah muak dengan politik yang tak punya hati. Dan sayangnya, ucapan sang anggota dewan ini seolah menegaskan, hati itu sudah lama pergi dari gedung parlemen.

Kini, setelah rumahnya hangus dan ucapannya jadi bara, haruskah kita bersyukur karena akhirnya ada konsekuensi? Atau justru bersedih karena ini pertanda bahwa ruang dialog sudah habis?

Yang jelas, dalam demokrasi, keberanian untuk berbicara harus diimbangi dengan kebijaksanaan untuk menimbang. Kalau tidak, tragedi lidah bisa jadi bumerang yang membakar, secara harfiah. ***