‎KPU Kota Cirebon Dorong Peran Substantif Perempuan dalam Dunia Politik

KOTA CIREBON – Koranprogresif.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon menggelar Kajian Pemilu Perempuan dalam Konstelasi Politik Indonesia di Ruang Rapat Pleno KPU Kota Cirebon, Selasa (30/12/2025). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat peran dan kualitas partisipasi perempuan dalam demokrasi, khususnya menjelang dinamika politik ke depan.
‎
‎Kegiatan tersebut menghadirkan beberapa narasumber antara lain, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, Anggota DPRD Jawa Barat Periode 2019-2024, Lili Eliyah, serta Ketua KPPI Kota Cirebon, Cicih Sukaesih.
‎
‎Kajian dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, dan dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, jajaran KPU Kota Cirebon, Sekretariat KPU, serta Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Cirebon.
‎
‎Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Cirebon menegaskan bahwa peran perempuan dalam demokrasi tidak lagi sebatas pelengkap atau pemenuhan kuota. Menurutnya, perempuan harus hadir sebagai pilar utama pembangunan dengan kontribusi nyata dalam pengambilan kebijakan serta pendidikan politik masyarakat.
‎
‎“Kehadiran perempuan di ranah politik harus berdampak, baik dalam proses kebijakan maupun dalam mengedukasi masyarakat. Ini penting untuk memperkuat demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, menjelaskan bahwa data yang menunjukkan tren positif keterlibatan perempuan di parlemen Kota Cirebon. Berdasarkan catatan KPU, tren perempuan yang menduduki kursi di DPRD Kota Cirebon terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan.
‎
‎”Pada periode 2019-2024, angka keterwakilan perempuan di DPRD Kota Cirebon mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 34 persen. Ini sudah di atas ambang kuota minimal. Bahkan di jajaran eksekutif, Wakil Wali Kota kita saat ini adalah representasi perempuan. Ini menunjukkan keterlibatan unsur perempuan di Kota Cirebon sangat luar biasa,” jelas Mardeko.
‎
‎Meski demikian, Mardeko memberikan catatan kritis bagi partai politik menjelang kontestasi mendatang. Ia mengungkapkan bahwa pada masa pendaftaran anggota legislatif, masih ditemukan partai politik yang kesulitan memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam daftar bakal calon. Hal ini menjadi tantangan besar bagi partai untuk melakukan kaderisasi sejak dini.
‎
‎“Ini menjadi catatan penting untuk menghadapi Pemilu tahun 2029 mendatang. Kami berharap ke depan, pendaftaran anggota legislatif dari unsur perempuan bisa memenuhi harapan. Fakta di lapangan menunjukkan, semakin banyak perempuan yang mendaftar dan terlibat aktif, kecenderungan keterpilihannya pun semakin tinggi,” ungkapnya.
‎
‎Melalui kegiatan ini, Mardeko berharap muncul tokoh-tokoh perempuan baru yang siap membawa perubahan positif dan menjadi bekal bagi para aktivis atau politisi perempuan untuk menyongsong dinamika politik masa depan.
‎
‎“Tentu dengan cara yang bermartabat, santun, namun tetap kompetitif demi kemajuan Kota Cirebon,” harapnya.
‎
‎Dalam kegiatan tersebut, narasumber pertama, Aneu Nursifah, memaparkan bahwa secara nasional keterwakilan perempuan dalam politik masih berada di kisaran 20 persen. Sementara itu, Kota Cirebon dinilai lebih progresif karena telah melampaui angka 30 persen. Meski demikian, ia menekankan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas partisipasi perempuan secara substantif.
‎
‎”masih lemahnya kaderisasi dan pendidikan politik perempuan oleh partai politik. Dalam sejumlah tahapan pemilu, masih ditemukan partai yang gagal memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, sehingga berkas pendaftaran harus dikembalikan,” ujar Aneu.
‎
‎Selain hambatan struktural, Aneu menyebut faktor kultural seperti budaya patriarki, mahalnya biaya politik, serta praktik politik uang masih menjadi tantangan serius yang membatasi ruang gerak perempuan dalam politik.
‎
‎Pada kesempatan yang sama, Cici Sukaesih, menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam politik dapat dilihat dari tiga dimensi, yakni deskriptif, substantif, dan simbolik. Ia menekankan bahwa keterwakilan perempuan seharusnya membawa agenda nyata, seperti perlindungan perempuan dan anak, akses pendidikan, perlindungan pekerja perempuan, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
‎
‎“Perempuan tidak boleh hanya dijadikan angka atau pelengkap administrasi. Kehadiran perempuan harus mampu memberi inspirasi dan membawa perubahan,” tegasnya.
‎
‎Cici juga menyinggung realitas politik seperti dinasti politik, pemanfaatan popularitas, hingga peran media yang perlu disikapi secara bijak oleh politisi perempuan. Ia berharap perempuan dapat tampil apa adanya dan fokus pada kapasitas serta kualitas diri.
‎
‎Sementara itu, Lily Eliyah, menekankan pentingnya niat dan tujuan yang jelas bagi perempuan yang terjun ke dunia politik. Menurutnya, kekuasaan harus dipahami sebagai alat untuk memberi manfaat bagi masyarakat, bukan tujuan akhir.
‎
‎Ia mendorong perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui penguasaan isu, membangun jejaring politik, serta memahami strategi yang realistis. “Perempuan memiliki banyak kelebihan seperti ketangguhan dan daya juang, namun semua itu harus diimbangi dengan perencanaan dan strategi politik yang matang,” ujarnya.
‎
‎Kajian ini ditutup dengan penegasan bahwa peningkatan partisipasi perempuan harus dibarengi dengan pendidikan politik, penguatan kualitas diri, dan keberpihakan nyata terhadap isu perempuan. Forum tersebut diharapkan mampu melahirkan politisi perempuan yang tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi benar-benar berkontribusi dalam memperkuat demokrasi yang adil dan berkelanjutan di Kota Cirebon. (Roni)