Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon Sahkan APBD 2026 Sebesar Rp 1,49 Triliun
KOTA CIREBON – Koranprogresif.id -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon Tahun 2026 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Cirebon di Griya Sawala, Kamis (27/11/25).
Pengesahan tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tahun mendatang.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE, menyampaikan bahwa Raperda APBD Tahun 2026 telah melalui pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Proses penyusunan dilakukan dengan berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS, serta sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
“Banggar dan TAPD Kota Cirebon telah melakukan pembahasan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan sepakat untuk disetujui dalam rapat paripurna hari ini,” ungkap Andrie.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon sekaligus penyampai laporan Banggar, Fitrah Malik SH, menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2026 telah memperhatikan asas kepatutan, keadilan, dan prioritas kebutuhan masyarakat. Ia merinci bahwa total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,49 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp744 miliar, Pendapatan Transfer: Rp750 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,48 triliun, dengan rincian Belanja Operasi: Rp1,42 triliun, Belanja Modal: Rp55 miliar, Belanja Tak Terduga (BTT): Rp3 miliar.
“Atas nama pimpinan Banggar, saya ucapkan terima kasih kepada anggota Banggar dan TAPD. Kami berusaha agar R-APBD memenuhi prinsip perundang-undangan,” ujar Fitrah.
Dalam jawaban akhir sekaligus penutupan pembahasan, Walikota Cirebon, Effendi Edo SAP MSi, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kolaborasi yang solid dalam menuntaskan pembahasan Raperda APBD 2026 hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Edo menegaskan bahwa APBD 2026 dirancang untuk mendukung program-program prioritas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi alokasi wajib pemerintah daerah.
“Kami berharap APBD ini mampu mengakomodir program strategis untuk pembangunan Kota Cirebon. Saya memastikan alokasi wajib, seperti pendidikan dan kesehatan, terpenuhi secara maksimal,” kata Edo.
