Tak Tahu Kasus Keracunan MBG, Muslim Arbi: Pecat Wamensesneg, Bambang Eko Suhariyanto!
JAKARTA || Koranprogresif.id – Gelombang kasus keracunan yang diduga terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyita perhatian publik. Ribuan siswa di berbagai provinsi dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Di tengah sorotan tersebut, pernyataan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Bambang Eko Suhariyanto yang mengaku “tidak mengikuti” kabar ini menuai kritik tajam.
Menanggapi hali ini, Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai, sikap Bambang Eko tidak dapat ditoleransi. Menurutnya, seorang pejabat tinggi negara tidak seharusnya tidak mengetahui krisis nasional yang menyangkut keselamatan anak-anak.
“Presiden Prabowo Subianto harus segera memberhentikan Bambang Eko Suhariyanto. Pernyataan tidak tahu soal keracunan MBG mencoreng citra pemerintahan dan menandakan kegagalan komunikasi publik,” tegas Muslim Arbi melalui keterangannya, Senin (29/9/2025).
Muslim menegaskan, Bambang gagal menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi, padahal Sekretariat Negara memiliki peran vital dalam memastikan informasi strategis tersampaikan dengan baik kepada presiden dan publik.
Kontroversi bermula ketika Bambang Eko ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jum’at (26/9/2025). Saat ditanya soal kasus keracunan MBG, ia berkata:
“Iya, saya enggak ngikutin itu. Saya mohon maaf, saya enggak ngikutin yang itu. Saya beberapa hari ini konsentrasi di sini (DPR),” katanya.
Ia juga meminta agar pertanyaan seputar MBG diarahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atau Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Bahkan ketika didesak mengenai kemungkinan langkah tegas Istana, Bambang hanya menyebut akan menyampaikan pesan kepada Mensesneg.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras di ruang publik. Banyak pihak menilai Bambang abai terhadap situasi yang sudah menjadi isu nasional.
Program MBG adalah program prioritas nasional untuk menekan angka stunting dengan menyajikan makanan bergizi di sekolah-sekolah. Namun sejak pertengahan 2025, sejumlah daerah seperti Bandung Barat, Banggai dan beberapa wilayah Jawa Tengah melaporkan kejadian keracunan massal.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui, adanya kasus dan telah menghentikan sementara operasi dapur-dapur yang terindikasi menjadi sumber masalah. BPOM dan Kementerian Kesehatan juga dilibatkan dalam investigasi penyebab keracunan.
Muslim Arbi menambahkan, permasalahan ini bukan sekadar teknis pangan, melainkan krisis tata kelola pemerintahan. Ia menyoroti tiga hal:
1. Kegagalan Koordinasi – Fragmentasi kewenangan antara BGN, BPOM, dan pemerintah daerah membuat penanganan lambat.
2. Komunikasi Krisis Lemah – Tidak adanya pernyataan cepat dari pejabat kunci, terutama Sekretariat Negara, memperparah ketidakpercayaan publik.
3. Risiko Politik – Program unggulan Prabowo ini bisa kehilangan dukungan publik jika pemerintah dianggap abai.
Muslim menegaskan bahwa, evaluasi menyeluruh diperlukan, termasuk langkah pemecatan terhadap pejabat yang terbukti lalai dalam memberikan informasi kepada presiden dan masyarakat.
Selain meminta pemecatan Bambang Eko, Muslim Arbi merekomendasikan:
1. Moratorium sementara distribusi MBG di wilayah yang belum dipastikan keamanannya.
2. Investigasi independen dengan melibatkan akademisi dan lembaga pengawas pangan.
3. Kompensasi bagi para korban dan perbaikan standar keamanan dapur MBG.
Bagi Muslim Arbi, kasus keracunan MBG adalah ujian besar bagi pemerintahan Prabowo. “Keselamatan anak-anak adalah prioritas. Pemerintah harus menunjukkan tanggung jawab penuh dan mengambil tindakan nyata,” pungkasnya. (Red).
