Tidak Puas Keputusan Golkar Jabar, Sejumlah Pengurus Golkar Sukabumi Akan Melapor Ke Ketua Umum DPP Golkar
SUKABUMI || Koranprogresif.id – Tidak puas dengan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR (PG) Provinsi Jawa Barat (Jabar) atas Pemberhentian Marwan Hamami dan penunjukan Deden Nasihin sebagai Plt Ketua DPD PG Kabupaten Sukabumi, sejumlah pengurus GOLKAR akan melapor ke Ketua Umum DPP Golkar di Jakarta.
Hal tersebut di ungkap salah satu pengurus Golkar Dedi Wahyuri usai kegiatan Konsolidasi Organisasi di Sekretariat DPD Golkar Sukabumi, Kamis (22 Mei 2025).
Pria yang akrab disapa Kang Dewa ini mengungkapkan, Kami tidak puas dengan penjelasan Golkar yang berbelit-belit, padahal Kader Golkar dan masyarakat Sukabumi hanya ingin tahu apakah keputusan ini sudah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Umum DPP PG.
“Jika memang SK Plt dikeluarkan lebih dahulu dari Surat Instruksi DPP, seharus mereka segera memproses surat persetujuan tertulis Ketua Umum ke DPP, bukan malah membantah Surat Instruksi tidak berlaku untuk Plt di Jabar. Jika alasannya tepat tidak perlu khawatir Ketua Umum tidak setuju,” imbuh Dewa.
“Pemberhentian Pak Marwan sarat kepentingan politik, mengingat permasalahan beliau dengan Pak Ace terjadi lebih dari setahun yang lalu, kalau memang beliau mau diberi sanksi kenapa tidak dari dulu, malah baru sekarang menjelang Musda, terlebih Plt yang di tunjuk adalah orang dekat Pak Ace yang bukan orang Sukabumi, wajar jika mereka khawatir kalau keputusan ini tidak akan di setujui Ketum,” papar Dewa.
“Kami menerima dan tidak mempermasalahkan Keputusan Golkar Jabar selama sesuai mekanisme dan aturan Partai, akan tetapi sampai saat ini mereka tidak bisa menunjukan persetujuan tertulis dari Letum, mereka malah terkesan mengabaikan Instruksi Ketua Umum dan terus berdalih Keputusan yang di buat atas dasar Keputusan Dewan Etik yang merupakan bagian dari DPP GOLKAR, padahal dalam surat Instruksi klausul 3 ditegaskan harus mendapat persetujuan Ketua Umum DPP Golkar, bukan dewan etik,” tandasnya.
Dewa menambahkan, kami akan segera melaporkan keputusan Golkar Jabar ini secara resmi kepada Ketua Umum DPP GOLKAR. Kebijakan seperti ini harus menjadi perhatian DPP GOLKAR, bukan hal mustahil akan ada Kab/Kota lain yang bernasib sama dengan Kabupaten Sukabumi, diberhentikan dan diganti menjelang Musda hanya karena beda garis politik dengan GOLKAR Provinsi.
“Saya memahami bentuk kekhawatiran Ketua Umum yang terus memberikan arahan untuk menjaga soliditas dan kondusifitas menjelang Musyawarah Partai di daerah-daerah, melalui Surat Instruksi, hal tersebut untuk menjaga para Ketua DPD Golkar Provinsi tidak melakukan tindakan semena-mena mengganti Ketua DPD Kab/Kota hanya karena tidak sejalan atau berbeda pilihan menjelang musda, seperti yang terjadi di Kabupaten Sukabumi,” pungkas Dewa. (EK).
