Ketika Mantu Bertemu Majelis: Di Balik Kokohnya Benteng Ba’alawi
Oleh: M. Rofik M.
YOGYAKARTA || Koranprogresif.id – Pernahkah Anda membayangkan bagaimana dinamika besar dalam organisasi keagamaan terbesar di Indonesia bisa berkelindan erat dengan urusan dapur dan pelaminan? Di tengah riuhnya wacana publik dan perdebatan nasab yang tak kunjung usai dalam beberapa tahun terakhir, sebuah panggung sosial bernama Nahdlatul Ulama (NU) tetap berdiri kokoh. Menariknya, benteng keberadaan para penganut tradisi Ba’alawi di negeri ini seolah tak pernah benar-benar goyah. Apakah ini murni karena ikatan spiritual yang merakyat, atau ada jalinan kekeluargaan strategis di lingkar atas elit keagamaan?
Jika kita menengok ke dalam struktur PBNU, Rois ‘Amm KH Miftachul Akhyar memiliki menantu yang berasal dari kalangan Ba’alawi, yakni Sayyid Muhammad Al-Kaff. Fenomena ini bukanlah sekadar urusan pernikahan biasa, melainkan cermin dari relasi sosial-keagamaan yang amat mengakar. Di lapangan, pertautan ini menunjukkan bagaimana modal sosial dan kultural saling bertaut secara alami, menciptakan ikatan yang tak mudah retak oleh polemik akademis maupun narasi media sosial.
Secara ilmiah, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori akumulasi modal sosial Pierre Bourdieu dalam karyanya The Forms of Capital yang diterbitkan oleh Greenwood Press, Westport (1986, hlm. 241-258). Bourdieu menegaskan bahwa jaringan hubungan kekeluargaan dan perkawinan merupakan bentuk investasi modal sosial yang mengonversi status keagamaan menjadi kekuatan kultural yang simbolis dan bertahan lama.
Dalam konteks sejarah Nusantara, integrasi keturunan Alawiyyin ke dalam elite lokal bukanlah hal baru. L.W.C. van den Berg dalam studi klasiknya Le Hadhramout et les colonies arabes dans l’Archipel Indien yang diterbitkan oleh Imprimerie du Gouvernement, Batavia (1886, hlm. 105), mencatat bahwa keberhasilan komunitas Hadhrami menyatu dengan masyarakat pribumi terletak pada strategi perkawinan dan penghormatan sosial yang saling menguntungkan secara religius dan kultural.
Hal senada diulas secara tajam oleh Frode F. Jacobsen dalam bukunya Hadrami Arabs in Present-Day Indonesia: An Indonesia-Oriented Group with an Arab Identity terbitan Routledge, London (2009, hlm. 45). Jacobsen mengamati bahwa prestise spiritual yang melekat pada habaib berpadu secara harmonis dengan struktur kepemimpinan pesantren di Jawa, sehingga menciptakan legitimasi ganda yang amat sulit digoyahkan oleh dinamika politik praktis.
Perspektif kritis dari Timur Tengah juga memberikan sudut pandang serupa. Ahmad Purqon dalam bukunya al-Asanid al-‘Aliyah fi al-Fiqh wa al-Tasawwuf terbitan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut (2012, hlm. 78), menjelaskan bagaimana transmisi keilmuan dan hubungan besan antara ulama pribumi dan habaib telah membentuk matarantai (silsilah) kultural yang memperkuat tradisi keagamaan inklusif. Bahkan, ilmuwan Jerman Ulrike Freitag dalam buku karya bersama Achim von Oppen berjudul Translocality: The Study of Globalising Processes from a Southern Perspective yang diterbitkan Brill, Leiden (2010, hlm. 115), menyebutkan bahwa kelentingan (resilience) jaringan Hadhrami di Asia Tenggara bertahan karena fleksibilitas adaptasi budaya tanpa kehilangan identitas asalnya.
Pada akhirnya, kokohnya benteng Ba’alawi di panggung keagamaan Indonesia bukanlah hasil rekayasa parsial, melainkan jalinan sejarah, tradisi, dan realitas sosiologis yang saling mengunci. Kehadiran relasi kekeluargaan di jajaran pucuk pimpinan keagamaan menjadi penegas bahwa hubungan ini telah mengakar jauh melebihi batas-batas wacana formal.***
Penulis adalah:
– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
