ISRAEL DI PERSIMPANGAN SEJARAH: Pergantian Pemimpin, Perang Iran, dan Ujian Legitimasi Dunia

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad (Penasihat Militer Utusan Militer di PBB 2017-2019)

JAKARTA || Koranprogresif.id –

*Pendahuluan*

Pemilu Israel 27 Oktober 2026 menghadirkan babak penting dalam perjalanan politik negara tersebut. Benjamin Netanyahu, tokoh yang selama bertahun-tahun mendominasi politik Israel, kehilangan mayoritas parlementer. Blok pendukungnya memperoleh 53 kursi, oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot 48 kursi, sementara partai-partai Arab memperoleh 19 kursi dari total 120 kursi Knesset. Tidak satu pun memiliki 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Dengan demikian, Netanyahu belum tersingkir, tetapi ruang politiknya semakin terbatas.

Peristiwa ini harus dibaca lebih jauh daripada sekadar persaingan antartokoh. Israel sedang menghadapi persimpangan yang menyangkut kepemimpinan, doktrin keamanan, hubungan dengan Amerika Serikat, perang melawan Iran, dan legitimasi internasional.

Pertanyaan strategisnya bukan hanya siapa yang akan menjadi perdana menteri, melainkan apakah Israel bersedia mengevaluasi pendekatan politik dan militernya setelah konflik berkepanjangan.

Dalam perspektif geopolitik, pergantian pemerintahan tidak otomatis mengubah kepentingan nasional. Namun, ketika kebijakan yang dijalankan mulai menimbulkan biaya politik, ekonomi, diplomatik, dan keamanan yang semakin besar, negara dituntut mengevaluasi kembali strategi yang ditempuhnya.

*Netanyahu: Ketika Dominasi Politik Berhadapan dengan Batas Kekuasaan*

Netanyahu merupakan representasi pendekatan keamanan Israel yang menempatkan kekuatan militer, intelijen, dan daya tangkal sebagai instrumen utama menghadapi ancaman.

Namun, hasil pemilu memperlihatkan bahwa dominasi politik tidak selalu dapat dipertahankan tanpa batas. Persoalan pertanggungjawaban atas kegagalan keamanan menjelang serangan 7 Oktober 2023, perang berkepanjangan, serta perdebatan mengenai masa depan Gaza menjadi bagian dari lingkungan politik yang dihadapi pemerintahannya.

Meski demikian, oposisi belum memiliki jalan mudah untuk membentuk pemerintahan. Mereka harus membangun kompromi politik, termasuk menghadapi persoalan sensitif mengenai keterlibatan partai-partai Arab. Carnegie Endowment mencatat bahwa kebuntuan ini memperlihatkan persoalan yang lebih dalam mengenai hubungan antara demokrasi, identitas nasional, dan representasi politik warga Arab Israel.

Inilah pelajaran pertama: kekuasaan yang kuat secara elektoral belum tentu memiliki legitimasi politik yang tidak terbatas. Pemerintahan yang bertahan harus mampu menjawab bukan hanya tuntutan keamanan, tetapi juga pertanyaan tentang arah dan masa depan negaranya.

*Perubahan Pemimpin Tidak Otomatis Mengubah Doktrin Keamanan*

Jika Gadi Eisenkot berhasil membentuk pemerintahan, terbuka peluang perubahan gaya kepemimpinan dan pendekatan diplomasi. Namun, terlalu dini menyimpulkan bahwa Israel akan mengubah seluruh kebijakan strategisnya.

Eisenkot adalah mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel. Ia memahami bahwa keamanan Israel dibangun melalui kombinasi kekuatan militer, intelijen, keunggulan teknologi, dan kemampuan mencegah ancaman sebelum berkembang menjadi serangan langsung.

Karena itu, perubahan pemerintahan mungkin mengubah metode, tetapi belum tentu mengubah persepsi ancaman.

Persoalan Palestina menjadi ujian yang sesungguhnya. Selama hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan dan membangun negara berdaulat tidak memperoleh jalan politik yang nyata, konflik akan terus memiliki sumber ketegangan yang mendasar.

Israel berhak atas keamanan, sebagaimana Palestina berhak atas kemerdekaan dan kedaulatan. Kedua prinsip tersebut tidak seharusnya dipertentangkan. Justru di situlah kepemimpinan diuji: kemampuan membangun keamanan tanpa meniadakan hak bangsa lain.

*Amerika Serikat: Aliansi Strategis Bukan Cek Kosong*

Hubungan Israel dan Amerika Serikat merupakan fondasi penting keseimbangan kekuatan Timur Tengah. Dukungan Washington mencakup persenjataan, intelijen, teknologi pertahanan, dan diplomasi.

Namun, sekutu tidak selalu memiliki kepentingan yang identik.

Amerika Serikat berkepentingan mencegah Iran memiliki senjata nuklir, tetapi juga harus memperhitungkan risiko perang berkepanjangan, keamanan jalur energi, kepentingan negara-negara Teluk, serta stabilitas ekonomi global.

Israel membutuhkan dukungan Amerika, sementara Washington membutuhkan stabilitas kawasan. Kedua kepentingan itu saling berkaitan, tetapi tidak selalu sejalan.

Di sinilah pemerintahan Israel berikutnya menghadapi tantangan: bagaimana mempertahankan keunggulan strategis tanpa menyeret sekutunya ke dalam konflik yang tidak memiliki batas waktu dan tujuan akhir yang jelas.

Dukungan militer Amerika tidak boleh dipandang sebagai cek kosong. Dalam hubungan internasional, aliansi bertahan karena adanya kepentingan bersama, kepercayaan, dan kemampuan mengelola perbedaan.

*Perang Iran: Persoalan Daya Tangkal dan Batas Kekuatan Militer*

Konflik Israel–Iran merupakan ujian paling serius bagi pemerintahan berikutnya. Persoalannya bukan sekadar kemampuan menghancurkan sasaran militer lawan, melainkan bagaimana mencegah perang berkembang menjadi konflik regional yang tidak terkendali.

Hingga 30 Oktober 2026, upaya mediasi Qatar untuk mencapai kesepakatan Amerika Serikat–Iran masih berlangsung. Perbedaan mendasar tetap terdapat pada urutan pembahasan program nuklir, blokade pelabuhan, dan sanksi ekspor minyak.

Dalam perspektif militer, terdapat tiga tingkatan keberhasilan yang perlu dibedakan: keberhasilan taktis dalam memenangkan pertempuran, keberhasilan operasional dalam mencapai sasaran kampanye militer, dan keberhasilan strategis dalam menghasilkan kondisi politik yang menguntungkan setelah perang.

Ketiganya tidak selalu berjalan seiring.

Sebuah negara dapat unggul dalam operasi militer, tetapi gagal mencapai tujuan politik apabila ancaman terus muncul, biaya perang meningkat, dan stabilitas kawasan justru semakin memburuk.

Iran juga tidak dapat hanya dilihat dari kemampuan persenjataannya. Faktor geografi, kemampuan rudal, jaringan mitra regional, kepentingan energi, serta ketahanan politik domestik menjadikan persoalan Iran jauh lebih kompleks.

Karena itu, pergantian pemerintahan Israel tidak otomatis mengakhiri konflik. Jalan keluarnya membutuhkan kesepakatan yang dapat diverifikasi, mekanisme pengawasan, jaminan keamanan, dan komitmen untuk menahan diri.

Kemenangan militer yang tidak menghasilkan penyelesaian politik berisiko hanya menjadi jeda sebelum perang berikutnya.

*Legitimasi Internasional: Dimensi Keamanan yang Tidak Boleh Diabaikan*

Israel juga menghadapi persoalan yang semakin serius: penurunan kepercayaan internasional.

Analisis Chatham House pada September 2026 menunjukkan bahwa kemerosotan citra Israel telah meluas, termasuk di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Bahkan, persoalan ini diakui sebagai tantangan yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional Israel.

Laporan Komisi Penyelidikan Independen PBB tertanggal Oktober 2026 juga memuat temuan dan rekomendasi serius mengenai tindakan Israel di wilayah Palestina, termasuk Gaza. Temuan tersebut harus dipandang sebagai proses pertanggungjawaban internasional yang memerlukan perhatian serius dan tindak lanjut berdasarkan hukum internasional.

Persoalannya, legitimasi internasional bukan sekadar urusan citra atau diplomasi publik. Ia merupakan aset strategis yang memengaruhi kemitraan pertahanan, perdagangan, dukungan diplomatik, dan ruang gerak suatu negara.

Israel mungkin tetap memiliki keunggulan militer, tetapi keunggulan tersebut tidak dapat menggantikan kebutuhan akan kepercayaan internasional.

Pemerintahan baru akan memperoleh kesempatan memperbaiki keadaan apabila berani mengambil langkah nyata: melindungi warga sipil, menghormati hukum humaniter internasional, menghentikan tindakan yang memperluas konflik, dan membuka jalan politik bagi kemerdekaan Palestina.

*Indonesia: Konsistensi Prinsip dan Kecermatan Strategis*

Bagi Indonesia, perkembangan ini harus ditempatkan dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif dan amanat Pembukaan UUD 1945.

Perjuangan Palestina tidak boleh bergantung pada pergantian pemimpin Israel. Indonesia harus konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina melalui PBB, OKI, dan kerja sama internasional.

Pada saat bersamaan, Indonesia harus mengantisipasi dampak konflik terhadap harga energi, jalur pelayaran, perdagangan, dan ketahanan pangan. Gangguan di Timur Tengah dapat menjalar jauh melampaui kawasan asal konflik.

Indonesia perlu menunjukkan bahwa politik bebas aktif bukan politik tanpa pendirian. Kita harus tegas dalam prinsip, cermat dalam membaca kekuatan, dan aktif membangun jalan penyelesaian.

*Penutup*

Israel kini berada di persimpangan sejarah. Persoalannya bukan semata-mata apakah Netanyahu akan meninggalkan kekuasaan, tetapi apakah pemerintahan berikutnya memiliki keberanian mengubah pendekatan yang selama ini memperpanjang konflik.

Ada prinsip yang perlu ditegaskan: kekuatan militer dapat memenangkan pertempuran, tetapi kebijaksanaan politik menentukan apakah kemenangan itu menghasilkan perdamaian atau justru melahirkan perang berikutnya.

Sejarah tidak hanya mencatat negara yang unggul dalam persenjataan, tetapi juga negara yang mampu mengendalikan kekuatannya, menghormati hak bangsa lain, dan membangun tatanan yang lebih stabil.

Bagi Israel, tantangan terbesarnya adalah menjamin keamanan tanpa mengabaikan hak Palestina. Bagi Amerika Serikat, tantangannya adalah menggunakan pengaruhnya untuk mencegah perang yang lebih luas. Bagi Iran, tantangannya adalah membangun keamanan tanpa terus memperbesar konfrontasi regional.

Dan bagi dunia, perdamaian Timur Tengah harus dibangun di atas prinsip yang tidak dapat ditawar: keadilan, kedaulatan, penghormatan terhadap hukum internasional, dan keselamatan manusia.

Sebab, ukuran kebesaran sebuah negara bukan hanya terletak pada kemampuannya memenangkan perang, melainkan pada kebijaksanaannya mencegah perang menjadi takdir generasi berikutnya. ***