Dinasti di Atas Puing Demokrasi: Saat Singgasana Menjelma Roda Arisan Keluarga

Oleh: M.R. Mualimin

YOGYAKARTA || Koranprogresif.id – Pagi itu, di sebuah warung kopi di sudut Bantul, Pak Slamet (60) menyeruput teh pait sambil menatap layar televisi yang menampilkan deretan wajah politisi muda dengan senyum terkurasi sempurna. Sambil menggelengkan kepala, ia bergumam pelan, “Dulu kita berdarah-darah meruntuhkan Orde Baru agar anak-cucu tidak dipimpin oleh satu keluarga saja. Sekarang? Kok rasanya kita sedang menonton arisan kekuasaan, ya?”

Pertanyaan sederhana itu sesungguhnya adalah ringkasan paling jujur dari sebuah tragedi konstitusional yang sedang kita saksikan bersama: bagaimana lingkaran kekuasaan Solo bertransformasi menjadi gurita dinasti yang merayap ke jantung Republik.

Ketika jabatan publik tidak lagi dilihat sebagai amanah rakyat, melainkan sebagai aset warisan keluarga, di situlah republik secara perlahan mati. Fenomena “Geng Solo”—yang melibatkan jejaring kekuasaan dari istana hingga kursi kepala daerah—bukan sekadar anomali politik. Ia adalah manifes terang-terangan dari apa yang oleh para ilmuwan politik disebut sebagai patrimonialisme pendakian. Jabatan diraih bukan atas dasar meritokrasi atau keringat pengabdian, melainkan karena kebetulan biologis dan kedekatan genetis dengan sang pemegang stempel kekuasaan.

Secara ilmiah, praktik ini telah lama dibedah dalam literatur sosiologi politik global. Francis Fukuyama dalam karyanya Political Order and Political Decay (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014) mengingatkan bahwa ketika institusi negara dikuasai oleh ikatan kekerabatan (familism), maka kemerosotan institusional adalah keniscayaan. Negara modern yang seharusnya beroperasi berdasarkan aturan hukum yang impersonal (impersonal state) disulap kembali menjadi ladang feodal privat.

Hal senada dipertegas oleh Jeffrey A. Winters dalam riset seminalnya, Oligarchy (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), yang menunjukkan bagaimana para oligarch mempertahankan dan memperluas kekayaan serta pengaruh politik mereka dengan cara membajak instrumen demokrasi itu sendiri. Demokrasi kita hari ini sedang mengalami apa yang disebut competitive authoritarianism—sebuah sistem di mana pemilu tetap diselenggarakan secara prosedural, namun arena pertandingannya telah dicurangi sedemikian rupa melalui manipulasi hukum dan pengerahan sumber daya negara demi memenangkan satu garis keturunan.

Maka, ketika nepotisme dipertontonkan tanpa rasa risih, yang runtuh bukan cuma etika bernegara. Yang runtuh adalah harapan anak-anak muda di pelosok negeri yang belajar berjam-jam untuk ujian CPNS atau merintis usaha dari nol, sementara di panggung atas, karpet merah kekuasaan dibentangkan instan cukup dengan bermodalkan silsilah keluarga. Kekuasaan tirani tidak lagi hadir dengan seragam militer dan bedil yang menakutkan, melainkan datang berbalut jaket hoodie, senyuman ramah, dan jargon “anak muda”, tapi di balik itu menggerus sendi-sendi keadilan sosial secara sistematis.

Sudah saatnya kita berhenti tertawa pada konten pencitraan yang kosong makna. Sebab jika pembiaran ini terus dipelihara, esok lusa republik ini tidak lagi bernama Indonesia, melainkan CV Keluarga Berkah yang saham mayoritasnya dipegang oleh segelintir dinasti.***

Penulis adalah:

– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,

– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.