ETIKA PENGUNDURAN DIRI WAPRES

Oleh: Komaruddin Hidayat (Ketua Dewan Pers)
JAKARTA || Koranprogresif.id – Jabatan Wapres itu sebuah tanggungjawab politik dan sosial, diraih melalui proses pemilu dg biaya yg mahal. Dengan demikian seorang Wapres tidak bisa seenaknya berhenti di tengah jalan tanpa melalui pertanggungjawaban di hadapan majlis Wakil Perwakilan Rakyat.
DPR/MPR mesti meminta pertanggungjawaban Gibran atas permohonan pengunduran dirinya. Jika dia mundur karena pelanggaran etika dan hukum, maka dia tidak bisa seenaknya mengelak cuci tangan, tanpa pertanggungjawaban politik dan mengelak dari sangsi hukum akibat perbuatannya.
Saya tidak tahu persis, apakah kasus Gibran sudah selesai tutup buku ataukah masih ada urusan hukum yang melekat.
Ini bukan persoalan pribadi Gibran, melainkan etika dan hukum bernegara. Jangan sampai jabatan Wapres diperlakukan sebagai panggung mainan, sebagai tempat magang latihan berpolitik.
Menurut pakar hukum Prof Jimly Ashiddiqy, setidaknya sudah ada dua syarat untuk memakzulkan Gibran, yaitu keputusan MK dan MA. Jadi, kalau saja jabatan Wapres itu sebagai “hak”, maka mundur bisa dipandang sebagai sikap terhormat. Tetapi karena jabatan itu amanat dan tanggungjawab, maka Gibran tidak etis jika berhenti tanpa menyampaikan pertanggungjawaban.
Pengunduran diri Gibran tidak bisa disamakan dengan pengunduran diri Pak Harto dan Bung Hatta, mengingat keduanya tidak didahului dengan kasus pelanggaran etika dan hukum.
Gibran mundur bukan secara suka rela, tetapi mundur karena keterdesakan publik atas cacat moral dan hukum yg melekat pada dirinya. ***










