Gelar Reses di Dua Lokasi, Endah Terima Keluhan Insentif Posyandu dan Bansos
KOTA CIREBON – Koranprogresif.id – Anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi Demokrat R. Endah Arisyanasakanti, S.H menggelar Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di daerah pemilihan nya (Dapil) 5 Kesambi.
Pada momen tersebut, Endah sapaan akrabnya menyerap aspirasi di dua lokasi berbeda yakni, di RT 01 RW 01 Karang anyar Kelurahan Kesambi, dan di RT 04 RW 07 Kayuwalang Kelurahan Karyamulya.
Saat reses Di RT 001 RW 001 Kampung Karang Anyar, Endah mensosialisasikan 5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu.
Endah menjelaskan 5 SPM Posyandu sebenarnya merujuk pada 6 bidang SPM yang diintegrasikan dalam program Posyandu, di mana pelayanan utamanya terbagi menjadi 6 bidang, yaitu: Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman & Ketertiban Umum, serta Sosial.
”Program ini berupaya menjadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan komprehensif yang tidak hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak,” jelasnya, (12/11/2025).
Untuk itu, Posyandu yang sebelumnya tanggung jawab Dinas Kesehatan, kini menjadi tanggung jawab 5 Dinas lainnya.
”Posyandu bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan tapi tanggung Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PRKP, dan Dinas PUTR, ini sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2024,” ungkapnya.
Dengan adanya Permendagri ini, pengurus RT dan RW bisa menjadi bagian dari personal Posyandu
”Personal bukan hanya ibu², dari lima bidang ini mencakup pengurus RT dan RW yang masuk ke Posyandu,” katanya.
Persoalan Posyandu yang dulunya hanya kesehatan, dengan adanya 5 SPM Posyandu, persoalan di Posyandu menjadi lebih banyak, yakni, Pendidikan, Rutilahu, Infrastruktur dan Sosial.
”Dulu hanya urusan kesehatan, sekarang urusannya lebih banyak dari rutilahu, sanitasi. Kemanan dan Ketertiban Umum, disdiknya menanggung jawabi PAUD dan TK,” ucapnya.
Dengan adanya Permendagri 5 SPM Posyandu, pihaknya akan meminta kepada Pemkot Cirebon untuk membuat turunan berupa Perwali.
Diketahui, 5 SPM ini meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PRKP, Dinas PUTR dan Satpol PP.
Sementara itu di, RT 4 RW 7, Kayuwalang, Endah, menyampaikan banyak warga yang mengeluhkan Bansos yang dihapus.
”Disini banyak warga yang bansosnya dihapus, ini kan, program pusat, warga harus dikasih tahu, kenapa mereka bisa dihapus,” ujar Endah.
Selain itu, masih dari program pusat yakni BPJS, di wilayah setempat juga banyak warga yang BPJS nya dicover APBN dihapus.
”Warga sini juga banyak, yang BPJS dicover APBN dihapus, tahun depan sudah dialihkan akan dicover APBD,” pungkasnya. (Roni)
