“Homeless Media” dan Tidak Sensitifnya Bakom RI
Oleh: Sayed Junaidi Rizaldi
JAKARTA || Koranprogresif.id – Kegaduhan soal puluhan “homeless media” yang digandeng Bakom RI yang di kepalai Muhammad Qodari, seharusnya tidak dianggap sekadar polemik biasa. Ini menyangkut arah demokrasi informasi di Indonesia, apakah Bakom RI berusaha “memaksa” pemerintahan Prabowo-Gibran untuk tidak percaya pada pers yang independen, sehingga Bakom merasa lebih nyaman membangun ekosistem komunikasi yang jinak dan mudah dikendalikan.
Publik terkejut bukan tanpa alasan. Banyak nama dalam daftar itu bahkan nyaris tidak dikenal masyarakat luas. Sebagian lebih mirip akun konten, agregator viral, atau mesin engagement media sosial ketimbang institusi pers yang memiliki tradisi jurnalistik kuat.
Masalahnya bukan soal platform digital. Masalahnya adalah standar atau tolak ukurnya yang dilakukan Bakom RI. Hari ini Bakom RI tampak mulai mengaburkan batas antara media, influencer, buzzer dan propaganda digital. Semua dicampur dalam satu keranjang bernama “new media”. Akibatnya, kerja jurnalistik yang seharusnya berbasis verifikasi, independensi dan kontrol terhadap kekuasaan perlahan direduksi hanya menjadi soal traffic, viralitas, dan kemampuan membentuk opini.
Ini sangat berbahaya.
Karena ketika negara yang dalam kontek ini Bakom RI lebih tertarik menggandeng media yang tidak memiliki posisi kritis, kan publik bisa berhak curiga bahwa yang sedang dibangun bukan ekosistem informasi sehat, melainkan jaringan legitimasi agar kinerja Bakom RI biar bisa dinilai bagus.
Ironisnya, di saat banyak media arus utama berdarah-darah mempertahankan kualitas jurnalistik di tengah tekanan ekonomi, Bakom RI justru terlihat sibuk merangkul ekosistem digital yang cair, abu-abu, dan minim akuntabilitas etik. Seolah yang dibutuhkan bukan lagi media yang berani mengkritik, tetapi media yang mampu menggiring persepsi.
Kalaupun alasan yang dibangun tentang “mengikuti perkembangan zaman” juga terdengar terlalu normatif. Ya, audiens memang pindah ke TikTok, Instagram, dan YouTube. Tetapi demokrasi tidak boleh ikut pindah menjadi sekadar kompetisi algoritma dan pencitraan.
Kalau ukuran utama komunikasi negara hanyalah engagement, maka yang lahir adalah politik sensasi. Kebenaran kalah oleh viralitas. Kritik dianggap ancaman. Konten yang menjilat lebih dihargai dibanding investigasi yang membongkar masalah publik.
Lebih memprihatinkan lagi, beberapa pihak seperti Narasi milik Najwa Shihab bahkan membantah terlibat. Ini memperlihatkan betapa semrawut dan tidak transparannya proses tersebut. Publik akhirnya bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang sedang bermain dalam proyek ini ? Apa tujuannya ? Dan siapa yang diuntungkan ?
Negara harus sadar, demokrasi tidak membutuhkan “pasukan digital” yang sibuk membangun citra penguasa. Demokrasi membutuhkan pers yang berani menjaga jarak dengan kekuasaan, agar publik tetap jernih melihat kinerja pejabat negara.
Sebab sejarah selalu menunjukkan, ketika pemerintah mulai terlalu nyaman dengan media yang jinak, maka yang sedang melemah bukan hanya kebebasan pers, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri. ***
– Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98
– Ketua Umum Ikatan Alumni UPN Veteran Jakarta.
