Iran-AS Nego, Israel Tetap Menembak

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad (Penasehat Militer RI untuk PBB 2017-2019)

JAKARTA || Koranprogresif.id – Memorandum 14 poin antara Iran dan Amerika Serikat bukan pintu perdamaian. Ia hanya gencatan senjata 30 hari yang rapuh, ditandatangani di atas bara konflik yang belum padam.

Fakta di lapangan tidak berbohong. Sementara delegasi Iran dan AS duduk membahas pembukaan Selat Hormuz, pembatasan nuklir, dan pelonggaran sanksi, Israel justru meningkatkan gempuran ke Hizbullah di Lebanon dan terus menggilas Gaza. Dua realitas. Satu kawasan. Nol sinkronisasi.

Ini bukan kebetulan. Ini strategi perang modern yang disebut asymmetric decoupling.

*Anatomi Memorandum 14 Poin*

Memorandum ini adalah usulan Iran yang diserahkan ke Pakistan pada 30 April 2026, bukan kesepakatan bilateral yang sudah ditandatangani. Isinya tiga pilar utama: pembukaan kembali Selat Hormuz, pembatasan program nuklir Iran, dan pelonggaran sanksi ekonomi AS.

Di atas kertas, ini terlihat seperti kerangka diplomasi yang masuk akal. Selat Hormuz adalah urat nadi ekonomi global. 20% minyak dunia melewati selat selebar 39 km ini. Jika tetap tertutup sejak 28 Februari 2026, harga minyak bisa menembus 200 dolar per barel dan memicu resesi global.

Iran juga menuntut ganti rugi, jaminan tidak adanya agresi militer, penarikan pasukan AS dari wilayah sekitar, serta pencairan seluruh aset luar negeri. Tuntutan ini menunjukkan Iran tidak hanya ingin gencatan senjata, tapi juga ingin mengubah status quo keamanan Teluk.

Masa 30 hari adalah periode kritis. Iran menolak usulan gencatan senjata 2 minggu dari AS karena dianggap terlalu singkat untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Teheran ingin seluruh konflik dihentikan secara menyeluruh dalam satu paket.

Masalahnya, AS dan Iran punya definisi “penyelesaian” yang berbeda.

*Tiga Alasan Iran Pisahkan Jalur dengan Israel*

*Pertama,* legitimasi ideologi. Sejak Revolusi Islam 1979, Republik Islam Iran tidak mengakui eksistensi Israel sebagai negara. Duduk satu meja dengan Tel Aviv berarti pengakuan diplomatik. Bagi Ayatollah Khamenei, itu adalah pengkhianatan terhadap Revolusi dan akan mengguncang fondasi kekuasaan di dalam negeri.

*Kedua,* strategi sumbu perlawanan. Iran tidak berhadapan langsung dengan Israel. Iran bertarung lewat Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak, dan kelompok di Suriah. Model ini disebut proxy warfare. Murah, efektif, dan membuat Iran bisa menyangkal keterlibatan langsung.

Ketika berhadapan dengan AS, Iran memposisikan diri sebagai pemimpin sumbu perlawanan dan pembela Palestina. Posisi ini memberi Iran dukungan moral di dunia Islam tanpa harus bertemu langsung dengan musuh ideologisnya.

*Ketiga* kalkulasi militer. Iran tahu, jika Israel dilibatkan dalam negosiasi, agenda akan melebar. AS bicara soal nuklir dan Selat Hormuz. Israel akan bicara soal program rudal balistik Iran dan jaringan Hizbullah di Lebanon Selatan. Campur dua agenda itu berarti negosiasi pasti gagal.

*Tiga Alasan Israel Tetap Menyerang*

Israel punya kalkulasi keamanan yang tidak selaras dengan Washington.

Pertama, prioritas ancaman langsung. Bagi Israel, Hizbullah di perbatasan utara adalah ancaman eksistensial. Hizbullah memiliki lebih dari 100.000 roket yang diarahkan ke Haifa, Tel Aviv, dan fasilitas infrastruktur kritis Israel. Gaza juga masih menjadi sumber serangan roket dan infiltrasi. Israel tidak bisa menunggu AS selesai berunding dengan Iran selama 30 hari. Ancaman itu nyata sekarang.

Kedua, memanfaatkan jendela operasi. Ketika AS dan Iran saling serang di Selat Hormuz, perhatian dunia tertuju ke Teluk. Tekanan internasional terhadap operasi Israel di Gaza dan Lebanon berkurang drastis. Ini yang disebut window of opportunity dalam doktrin militer Israel.

Ketiga, ketidakpercayaan terhadap hasil nego AS-Iran. Banyak di kabinet Israel yang meyakini kesepakatan AS-Iran hanya akan membekukan program nuklir Iran selama 10-15 tahun, tapi tidak menyentuh program rudal dan pengaruh regional Iran. Bagi Israel, itu hanya menunda perang yang tak terhindarkan.

*Strategi AS: Memisahkan Dua Medan Tempur*

Gedung Putih di bawah Presiden Donald Trump 2026 menerapkan strategi strategic decoupling. AS ingin “deal cepat” dengan Iran soal nuklir dan Selat Hormuz. Jika Israel dimasukkan ke meja perundingan, proses akan macet 2-3 tahun karena isu Palestina dan kedaulatan Yerusalem.

Selain itu, AS tidak ingin bertanggung jawab atas operasi militer Israel di Gaza. Dengan memisahkan dua konflik, AS bisa fokus pada satu target: mencegah Iran menutup Selat Hormuz dan membatasi program nuklir.

Kedengarannya rapi di atas kertas. Tapi di medan tempur, dua konflik ini saling terkait seperti rantai.

Iran bisa menggunakan Hizbullah sebagai kartu tawar di meja nego. “Jika AS ingin kami hentikan serangan di Hormuz, kalian harus tahan Israel di Lebanon.” Sebaliknya, serangan Israel ke Hizbullah bisa memancing Iran untuk membalas lagi ke pangkalan AS di Teluk. Siklus eskalasi terus berulang.

*Serangan Fujairah: Kartu Tawar Iran*

Serangan Iran ke Fujairah pada 4 Mei 2026 adalah bukti nyata strategi ini. Dua belas rudal balistik, tiga rudal jelajah, dan empat drone diluncurkan. Salah satu drone memicu kebakaran di fasilitas energi Fujairah, pusat ekspor minyak utama UEA yang terletak di luar Selat Hormuz.

Fujairah dipilih bukan tanpa alasan. Sejak 2019, UEA membangun pipa minyak dari Abu Dhabi ke Fujairah sebagai jalur alternatif jika Selat Hormuz ditutup. Menyerang Fujairah berarti mengirim pesan: “Tidak ada tempat yang aman jika Hormuz ditutup.”

Tiga warga negara India menjadi korban luka sedang. Ini juga pesan politik: Iran tidak ingin menyakiti warga Barat secara langsung untuk menghindari eskalasi lebih besar dengan AS dan Eropa.

Iran menyebut serangan itu sebagai reaksi atas manuver militer AS di Selat Hormuz. Teheran menuding Washington berupaya membuka jalur pelayaran secara ilegal. Sementara UEA mengecam keras dan menyebutnya pelanggaran yang mengancam stabilitas keamanan kawasan.

Presiden Trump membantah klaim Iran bahwa kapal perang AS menjadi target. Ia menyatakan hanya sebuah kapal Korea Selatan yang terdampak. Militer AS mengklaim telah menembak jatuh tujuh kapal cepat di Teluk. Klaim ini dibantah Iran.

*Ilusi Gencatan Senjata 30 Hari*

Sebagai mantan Penasehat Militer RI untuk PBB 2017-2019, saya melihat pola yang sama berulang sejak Perjanjian Nuklir 2015.

Perundingan berjalan di satu ruangan diplomatik. Sementara peluru terbang dan drone meledak di ruangan lain. Hasilnya selalu sama: kertas perjanjian tebal, korban sipil bertambah, dan stabilitas regional tetap nol.

Memorandum 14 poin ini hanya jeda. Bukan damai.

Jeda selama 30 hari untuk merumuskan perjanjian komprehensif. Tapi jeda tanpa mekanisme verifikasi militer di lapangan sama saja dengan memberi waktu bagi ketiga pihak untuk mengisi ulang amunisi dan merelokasi aset strategis.

Selat Hormuz mungkin dibuka kembali. Tapi tanpa jaminan keamanan dari Israel terhadap Hizbullah, dan tanpa jaminan Iran untuk tidak lagi menyerang infrastruktur energi, maka gencatan senjata ini akan runtuh pada hari ke-31.

*Peran Indonesia dan PBB*

Indonesia sebagai negara non-blok harus jujur melihat realitas ini. Kita tidak bisa hanya bersorak ketika ada draf perdamaian. Kita harus bertanya tiga hal:

Siapa yang menjamin gencatan senjata itu ditaati? Siapa yang mengawasi implementasi di lapangan? Siapa yang menindak jika terjadi pelanggaran?

Jika jawabannya tidak ada, maka memorandum 14 poin hanyalah ilusi diplomasi.

PBB perlu membentuk misi pengawas gabungan di Selat Hormuz dan perbatasan Lebanon-Israel. Tanpa pasukan pemelihara perdamaian dengan mandat kuat, semua kesepakatan hanya akan menjadi tinta di atas kertas.

*Penutup*

Timur Tengah tidak butuh lebih banyak draf satu halaman. Timur Tengah butuh satu meja perundingan yang berani melibatkan Iran, AS, dan Israel sekaligus.

Selama meja itu kosong, maka perang tidak akan pernah selesai. Ia hanya akan berganti bentuk. Dari perang konvensional menjadi perang proksi. Dari serangan rudal menjadi perang siber. Dari blokade ekonomi menjadi perang energi.

Sejarah militer mencatat, jeda tanpa penyelesaian selalu berakhir dengan ledakan yang lebih besar. Perang Yom Kippur 1973 terjadi karena gencatan senjata 1967 tidak menyelesaikan akar masalah. Perang Gaza 2023 terjadi karena gencatan senjata 2021 tidak menyentuh akar konflik.

Memorandum 14 poin bisa menjadi awal. Tapi hanya jika tiga pihak duduk bersama. Jika tidak, maka 30 hari ini hanyalah hitungan mundur menuju perang yang lebih luas.

Dan ketika perang itu datang, ia tidak akan mengenal batas Selat Hormuz, perbatasan Lebanon, atau lorong-lorong Gaza. ***