Jateng Zero Prevalensi Narkotika 2045, BNNP Jateng dan Pemprov Satukan Kekuatan Dalam Sinergi P4GN

SEMARANG || Koranprogresif.id – Upaya mewujudkan Jawa Tengah yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus diperkuat melalui kolaborasi antara BNN Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penguatan pencegahan, deteksi dini, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari langkah bersama menuju zero prevalensi narkotika 2045.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi dan silaturahmi Plt. Kepala BNNP Jawa Tengah, Brigjen Pol. Drs. Edi Swasono, M.M dengan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan turut dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait, antara lain Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Digital, serta unsur Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Audiensi menjadi forum untuk menyatukan langkah dalam memperkuat pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNNP Jateng mendorong agar seluruh perangkat daerah mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya sehingga upaya P4GN tidak berjalan secara sektoral, tetapi menjadi gerakan bersama yang terintegrasi.

Plt. Kepala BNNP Jawa Tengah, Brigjen Pol. Drs. Edi Swasono, M.M menegaskan bahwa, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperlukan untuk membangun sistem pencegahan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, terutama generasi muda.

“Silaturahmi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi. Misi kita bukan hanya menangani persoalan narkotika yang terjadi hari ini, tetapi membangun generasi yang memiliki daya tangkal sejak dini. Melalui kolaborasi BNN, pemerintah daerah, keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, kita ingin bersama-sama mendorong terwujudnya Jawa Tengah menuju zero prevalensi narkotika 2045,” ujar Edi Swasono.

Menurutnya, penguatan pencegahan perlu dimulai sejak lingkungan keluarga dan pendidikan melalui gerakan ANANDA Bersinar (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Dari Narkoba). Gerakan tersebut diarahkan untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan kuat sekaligus meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan terhadap ancaman narkotika.

“ANANDA Bersinar harus kita dorong menjadi gerakan bersama. Anak-anak kita harus dipersiapkan menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Pencegahan harus dimulai sedini mungkin, sebelum mereka terpapar dan sebelum persoalan narkotika muncul di lingkungan mereka. Karena itu, peran keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat harus berjalan bersama dalam membangun ketahanan anak dan generasi muda. Kita tidak ingin pencegahan hanya dilakukan ketika sudah terjadi masalah, tetapi harus menjadi upaya yang berkelanjutan untuk membentuk lingkungan yang aman, sehat, dan memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.

Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa, target zero prevalensi narkotika 2045 tentu bukan target yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Ini merupakan cita-cita jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, kerja bersama dan komitmen lintas sektor. Karena itu, setiap langkah pencegahan yang dilakukan harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan guna memastikan anak-anak dan generasi muda Jawa Tengah tumbuh dalam lingkungan yang mampu melindungi mereka dari penyalahgunaan narkotika.

“Mulai dari keluarga, sekolah, desa dan kelurahan, hingga lingkungan kerja dan masyarakat, semuanya harus memiliki peran dalam membangun daya tangkal. Dengan sinergi yang kuat antara BNNP, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia pendidikan, keluarga dan seluruh elemen masyarakat, kita optimistis upaya menuju Jawa Tengah Zero Prevalensi Narkotika 2045 dapat terus kita dorong secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Edi Swasono.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H, S.St.M.K menekankan bahwa, keberhasilan P4GN tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. “Orientasi kita jangan hanya program, tetapi hasil. Kita harus melihat hasil kerja BNN dan mengevaluasinya bersama Kesbangpol serta perangkat daerah lainnya. Ukurannya adalah dampak yang dirasakan masyarakat,” tegas Ahmad Luthfi.

Gubernur juga mendorong optimalisasi potensi Desa dan kelurahan sebagai basis pencegahan. Dengan sekitar 8.750 desa di Jawa Tengah, keberadaan Kampung Bersinar dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. “Penguatan Kampung Bersinar juga perlu berjalan beriringan dengan program kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Persoalan narkotika memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan sosial sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan yang terintegrasi,” tegasnya.

Di akhir sesi audiensi, Gubernur Jawa Tengah juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Komitmen tersebut diwujudkan antara lain melalui regulasi daerah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Keberadaan regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah sekaligus memastikan upaya pencegahan dan penanganan permasalahan narkotika dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Melalui regulasi ini, keterlibatan perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat diperkuat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Ini merupakan bentuk komitmen kita untuk bersama-sama melindungi dan menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman narkotika,” tegasnya.

Selain pencegahan, audiensi juga membahas pentingnya penguatan deteksi dini, layanan kesehatan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan ruang digital sebagai sarana edukasi. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan kebutuhan intervensi berbasis kewilayahan menjadi sejumlah tantangan yang perlu ditangani melalui koordinasi lintas sektor.

Dalam forum tersebut, juga disampaikan bahwa, sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih menghadapi persoalan narkotika yang memerlukan perhatian dan intervensi secara lebih terarah. Karena itu, penguatan program berbasis desa dan kelurahan menjadi salah satu strategi penting dalam membangun sistem pencegahan yang dekat dengan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi menghasilkan perubahan nyata di tengah masyarakat serta mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan kuat menuju Jawa Tengah Zero Prevalensi Narkotika 2045. (Red).