Kala Angka Desil Membakar Dapur Rakyat: Catatan dari Pinggiran
Dr. (C.) K.H.M. Rofik Mualimin, Lc., M.Pd.I.
YOGYAKARTA || Koranprogresif.id – Setiap kali pemerintah mengumumkan data kesejahteraan, layar televisi menyajikan deretan angka yang rapi: Desil 1, Desil 2, hingga Desil 10. Di atas kertas, angka-angka ini dirancang untuk memetakan siapa yang berhak menerima subsidi dan siapa yang dianggap mampu. Namun, coba Anda datang ke pinggiran jalur kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat, atau menyusuri permukiman nelayan di pantai utara Jawa. Bagi Bu Aminah, seorang penjual gorengan kaki lima, istilah “Desil 1” atau “Desil 3” tidak pernah kenyang dimakan. Yang ia pahami hanyalah satu hal: harga beras terus merambat naik, sementara porsi bantuan beras lima kilogram sering kali salah sasaran.
Pengelompokan desil—yang membagi populasi menjadi sepuluh bagian sama besar berdasarkan tingkat pengeluaran—kini menjelma menjadi tembok birokrasi yang memisahkan rakyat dari hak dasarnya. Di lapangan, garis antara Desil 1 (sepuluh persen termiskin) dan Desil 4 (kelompok hampir miskin) sangatlah tipis dan cair. Seorang buruh harian lepas yang hari ini masuk kategori “hampir miskin” bisa seketika jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem besok pagi hanya karena anaknya sakit keras atau sepeda motornya rusak.
Fenomena ketimpangan struktur sosial yang dibungkus oleh angka statistik ini sebenarnya bukanlah barang baru. Dalam kajian sejarah sosio-ekonomi Indonesia modern, ketidakadilan distribusi sumber daya telah lama dikritisi. Jan Breman dalam karyanya Control and Exploitation in Colonial Java (Dordrecht: Foris Publications, 1989, hlm. 45) menggambarkan bagaimana pengelompokan populasi sejak era kolonial kerap hanya menjadi instrumen administratif penguasa untuk mengontrol sumber daya, bukan benar-benar membebaskan rakyat dari kemiskinan.
Di sisi lain, pendekatan teologis dan etika ilmu sosial Islam juga menaruh perhatian tajam terhadap pembagian kelas yang menindas ini. Ali Syari’ati dalam al-Ummah wa al-Imāmah (Beirut: Dār al-Ḥaqq, 1985, hlm. 112) mengingatkan bahwa penataan struktur sosial yang acuh terhadap ketidakberdayaan kaum bawah (al-mustadh’afīn) hanya akan melahirkan aliansi elit yang asing dari penderitaan riil masyarakat. Ketika klasifikasi desil hanya diverifikasi melalui dokumen di atas meja tanpa keterlibatan aktif warga, data tersebut kehilangan roh kemanusiaannya.
Secara teoritis, kritik atas positivisme statistik yang kaku ini dipertegas oleh Jürgen Habermas dalam Erkenntnis und Interesse (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1968, hlm. 178). Habermas menjelaskan bahwa teknokrasi yang hanya percaya pada instrumen objektif-kuantitatif sering kali mengabaikan pengalaman hidup (lebenswelt) manusia yang sebenarnya. Ketika pemerintah sibuk berdebat soal validasi data desil di dalam gedung pendingin udara, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan penurunan daya beli yang nyata pada kelompok masyarakat rentan.
Kondisi kekinian Indonesia menuntut kita melihat desil bukan sekadar angka pemilah di basis data terpadu, melainkan cermin ketimpangan struktural. Sebagaimana dicatat oleh Richard Wilkinson dan Kate Pickett dalam The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger (London: Bloomsbury Press, 2009, hlm. 89), ketimpangan pendapatan yang lebar dalam suatu negara tidak hanya merusak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghancurkan rasa saling percaya dan stabilitas sosial secara keseluruhan.
Sudah saatnya kebijakan sosial kita keluar dari jebakan fetishisme angka. Data desil tidak boleh dijadikan tameng untuk membatasi hak subsidi rakyat bawah, melainkan alat bantu untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal di bawah garis kelayakan hidup.***
Penulis adalah:
– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
– Dosen STAI Yogyakarta,
– Pengasuh Pesantren Latifah Mubarokiyah Bantul,
– Ketua Yayasan Majma’ Bahrain Internasional,
– Ketua Harian Paguyuban Keluarga Pasir se-Dunia (PKPD),
– Penasihat Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN).
