Kepada Hati Nurani Bangsa

Oleh: Syafi’i

JAKARTA || Koranprogresif.id – Kepada hati nurani dimanapun kamu berada: di gedung pencakar langit atau di gubug sempit; di pasar saham atau di pasar ikan; di pasar modern dan mall megah atau di pasar tradisional, di ladang dan di sawah; di pusat-pusat pemerintahan atau di pos-pos ronda malam; di kafe-kafe mewah atau di warung-warung kopi jalanan Desa.

Wahai pemilik hati nurani siapapun dirimu: pejabat, aparat, pemangku adat atau rakyat; politisi, akademisi, atau musisi; pengusaha, pengacara, pemuka agama, atau komika; youtuber atau influencer; kelompok elit atau kawula alit. Apakah kamu tidak mendengar jeritan ibu pertiwi? Apakah kamu tidak melihat kapal Indonesia bocor dimana-mana dan lajunya mulai oleng? Apakah kamu tidak merasakan luka rakyat yang tersayat oleh ketimpangan dan ketidakadilan? Lantas mengapa masih berdiam diri seolah negeri ini baik-baik saja? Mengapa tidak segera bergerak mencegah kerusakan yang lebih parah? Mengapa tidak bertindak nyata menambal lubang-lubang yang menganga? Mengapa tidak segera turun meluruskan demokrasi yang pincang, hukum yang bengkok? Apakah menunggu kapal ini benar-benar karam? Apakah menunggu negeri ini benar-benar bubar baru sadar? Penyakit negeri ini sudah sangat kronis.

Demokrasi yang sejatinya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur, kredibel, kapabel, punya track record yang baik dan teruji, regulasinya dimanipulasi demi untuk memenuhi ambisi pribadi. Demokrasi yang substansinya untuk membuka partisipasi masyarakat secara luas, digeser menjadi sekedar hitungan kertas suara. Pemilik modal meraup banyak suara, karena setiap suara itu ada harganya.

Tujuan demokrasi untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan, tetapi praktiknya sebatas berbagi kuasa agar bisa menikmati kue pembangun bersama-sama. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik membutuhkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi hak rakyat untuk mendapatkan informasi dibatasi dan dijegal dengan dalih melindungi data pribadi atau oleh regulasi yang ditafsirkan sesuka hati.

Dia lupa bahwa pejabat (mantan pejabat) publik datanya masuk dalam informasi yang dapat diakses oleh publik secara terbuka. Demokrasi jalannya pincang, karena tidak disertai dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Demokrasi meniscayakan penegakan hukum, tetapi hukum menjadi bahan candaan bagi mereka yang mempunyai uang dan/atau kekuasaan. Kebenaran bisa dimanipulasi dan keadilan bisa dibeli.

Pasal bisa dipesan, tergantung bayaran. Yang salah bisa dibenarkan dan yang benar bisa dipenjara, bergantung harga. Si miskin jangan berharap mendapatkan keadilan saat berperkara. Keadilan bagi si papa ibarat mukjizat bagi si pendosa. Hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Pencuri beberapa butir kakao dihukum 2 bulan kurungan, korupsi puluhan triliun, memperoleh privilege yang menggiurkan
plus hukuman ringan. Korupsi tidak lagi dipandang sebagai aib, tetapi cara menaikkan strata sosial di tengah masyarakat yang nuraninya sedang sakit.

Bukan demokrasi yang salah, melainkan ulah para pemegang kuasa yang serakah. Bukan demokrasi yang perlu dikritik habis, melainkan perilaku politisi yang semakin oportunis. Sulit berharap partai politik berperan sebagai pilar penyangga demokrasi, jika parpol memandang rakyat tidak lebih dari sekumpulan suara. Sulit berharap demokrasi sehat, jika parpol memaknai demokrasi sebatas elektabilitas. Parpol tidak lagi menjadi tempat menyemai ideologi, menyiapkan kader berdedikasi dan tempat mengedukasi masyarakat agar menjadi warga negara yang sadar politik. Parpol kini sudah berubah menjadi kerumunan para pencari suaka dan pengharap anggaran negara. Rakyatpun menjadi semakin apatis dan pragmatis, karena para aktor parpolpun oportunis.

Pemilik modal dan selebritas mendulang elektabilitas, meskipun tidak berkualitas dan tidak berintegritas. Akhirnya panggung demokrasi tidak lebih dari sebuah pertunjukan yang ramai dalam penampilan, tapi miskin makna. Bagaimana mungkin ada kekuatan penyeimbang, jika ujung-ujungnya yang kalah dalam kontestasi ikut bergabung dengan pemenang.

Bukan demokrasinya yang buruk, melainkan perilaku para aktornya yang semakin kemaruk. Demokrasi dibegal, konstitusi dipermainkan. Demokrasi sekedar ditandai dengan adanya pemilu rutin lima tahunan, tapi tidak pernah secara serius dipersiapkan untuk melahirkan pemimpin yang jujur, berkualitas dan berintegritas. Berbagai peraturan didesain untuk memuluskan kandidat artifisial yang direstui oligarki, bukan kandidat yang otentik. Kandidat otentik dianggap dapat mengguncang kemapanan dan mengancam bisnis triliunan. Konstitusi dikangkangi agar tetap berada dalam kendali. Indonesia kini sebenarnya bukan sebagai negara demokrasi, melainkan, sebagaimana kata para ahli, adalah negara oligarki.

Dalam satu dekade belakangan ini, politik kekuasaan di Indonesia yang berkembang yaitu politik sandera. Barisan dalam kekuasaan dipersilakan bertindak sesukanya, tetapi dengan itu mereka menjadi tersandera. Pilihannya hanya ada dua, mengikuti titah penguasa atau kasusnya dibuka selebar-lebarnya. Terlihat santun, sebenarnya bengis. Terlihat penolong, sebenarnya penikam.

Indonesia kini adalah sebuah ironi. Negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, tetapi mayoritas rakyatnya hidup susah. Tidak ada negara yang memiliki iklim seperti Indonesia. Musim hujan sepanjang tahun, sehingga tanahnya menjadi subur. Tidak ada negara sesubur, semakmur dan sekaya Indonesia. Setiap jengkal tanah Indonesia menyimpan harta. Di permukaan dan di dalam perut bumi. Di lautan apa lagi. Tetapi itu semua tidak memberi arti. Mereka yang memiliki akses (politik, kekuasaan, sumber daya dan finansia) yang menikmati kekayaan negeri. Rakyat banyak hanya kebagian ampasnya.

Kapal Indonesia jalannya sudah miring, kebocoran dimana-mana. Kapal bisa cepat karam, jika lubang-lubang dibiarkan tetap menganga. APBN nilainya ribuan triliun rupiah. Sangat besar. Akan tetapi, yang bisa dinikmati rakyat nilainya sangat sedikit. Pajak tinggi dan sangat membebani, tetapi dikorupsi oleh pejabat yang tidak tau diri. Negara senang membebani rakyatnya dengan aneka macam pajak, tetapi abai untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan.

Kekayaan alam dikeruk secara membabi buta hanya menyisakan kerusakan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan generasi berikutnya. Hutan digunduli, lautan diangkut pasirnya dan dikuras isinya, serta dataran dan perbukitan dikeruk untuk pertambangan. Sumberdaya alam semakin menipis, tapi hutang negara membuat hati semakin miris. Nikel diekspor dalam jumlah sangat besar, tetapi seperti kata Presiden Prabowo, jumlah yang dilaporkan tidak seberapa. Berbeda dengan data yang beredar di luar negeri sana.

Bangsa ini tidak kekurangan Borang pintar, tapi minim orang benar (maksudnya benar dalam berpikir, bersikap, berkata dan bertindak alias jujur dan berintegritas). Untuk menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam kepengawasan sebagai indikator good governance and clean government, semua lembaga negara yang memiliki kekuasaan pemaksaan ada pengawasnya.

Ada Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolsian Nasional. Tetapi, itu terlihat seperti asesoris semata. Proses seleksi dan penetapan anggota komisionernya sering diwarnai dengan lobi dan negosiasi. Akhirnya yang terpilih adalah mereka yang dapat diatur oleh kepentingan yang mengangkatnya.

Bangsa ini sudah tidak punya rasa malu. Bencana pun dijadikan kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang dilegalkan. Rakyat berjibaku untuk bertahan hidup pasca bencana, sedangkan pejabat bermental korup menghitung keuntungan dari setiap program pemulihan. Bencanamu adalah keberuntunganku; deritamu adalah bahagiaku, demikian kata mereka yang tidak punya nurani. Jadi, dimanakah kau, wahai hati nurani? Sampai kapan kau akan bersembunyi? Apakah kau akan lari dari tanggung jawab terhadap ibu pertiwi? Bangun dan bangkitlah! Eratkan barisanmu, kuatkan tekadmu untuk selamatkan ibu pertiwi. ***

*) Penulis adalah pemerhati sosial kemasyarakatan dan keagamaan.