KONFRONTASI DENGAN CHINA SEBAGAI MODAL POLITIK: GAYA KOMUNIKASI TEODORO DIPERTANYAKAN

Oleh: Sukron Makmun

(Pemerhati Geopolitik Indo-Pasifik)

BANTEN || Koranprogresif.id – Pernyataan Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro, yang semakin keras terhadap China, menunjukkan bahwa hubungan Manila–Beijing telah bergerak jauh melampaui sekadar perbedaan pandangan mengenai sengketa Laut China Selatan (LCS). Gaya komunikasi Teodoro yang semakin keras, konfrontatif dan personal justru memperlihatkan persoalan yang lebih serius: seorang pejabat pertahanan tampak semakin menjadikan sikap keras terhadap China sebagai bagian penting dari positioning politiknya.

Teodoro bukan lagi sekadar pejabat pertahanan yang menyampaikan keberatan Filipina terhadap tindakan China. Ia telah menjadi salah satu wajah paling vokal dari kebijakan Manila yang semakin keras terhadap Beijing. Dalam konteks politik Filipina yang mulai bergerak menuju Pemilu 2028, sikap tersebut patut dibaca secara lebih kritis. Retorika anti China yang terus dipertahankan berpotensi menjadi modal politik, terutama ketika isu keamanan dan kedaulatan memiliki daya tarik elektoral yang kuat.

Pada Juni 2026, China menjatuhkan sanksi terhadap Teodoro dan keluarganya setelah Beijing menilai, pernyataan-pernyataannya telah merusak hubungan China–Filipina. Rangkaian pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan personal-politik antara Teodoro dan Beijing telah berkembang menjadi salah satu simbol memburuknya hubungan kedua negara.

Filipina memiliki kepentingan nasional untuk mempertahankan hak-haknya berdasarkan hukum internasional. Namun, mempertahankan kepentingan nasional tidak harus dilakukan dengan memperbesar permusuhan terhadap China. Justru di sinilah gaya politik Teodoro menjadi bermasalah dan perlu diwaspadai.

Teodoro mengatakan bahwa, dirinya belum memikirkan rencana politik untuk 2028 dan ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai menteri pertahanan (Juli 2026). Pernyataan tersebut memang belum memberikan kepastian bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai presiden. Namun, politik tidak selalu bekerja melalui deklarasi resmi.

Seorang politisi dapat membangun citra politik jauh sebelum secara formal mengumumkan pencalonan. Posisi yang diambil, isu yang terus dikedepankan, bahasa yang digunakan, serta kelompok pemilih yang ingin dirangkul semuanya dapat membentuk modal politik.

Dalam konteks Filipina, sikap keras terhadap China jelas memiliki nilai politik Teodoro bahkan mengatakan bahwa, kandidat yang menunjukkan sikap pro-China tidak memiliki kelayakan dalam Pemilu 2028. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa, isu China telah masuk ke dalam kalkulasi politik menuju pemilu mendatang. Karena itu, sikap Teodoro tidak lagi dapat dilihat semata-mata sebagai ekspresi kebijakan pertahanan. Ada dimensi politik domestik yang semakin sulit diabaikan. Teodoro dapat meyakini bahwa, China merupakan ancaman terhadap Filipina.

Pada saat yang sama, posisi keras terhadap China dapat memberikan keuntungan politik di dalam negeri. Kedua kemungkinan tersebut dapat berjalan bersamaan. Persoalannya muncul ketika retorika politik mulai memengaruhi arah strategi nasional dan ketika sikap konfrontatif menjadi identitas politik seorang pejabat. Jika China terus-menerus digambarkan sebagai ancaman utama, sementara kerja sama dan diplomasi dipersepsikan sebagai tanda kelemahan, ruang kompromi akan semakin sempit.

Pada titik tertentu, seorang pejabat bukan lagi sekadar mengelola konflik, tetapi justru dapat menjadi bagian dari dinamika konflik itu sendiri. Ketegasan berbeda dengan permusuhan. Seorang menteri pertahanan memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan keamanan serta kepentingan negaranya terlindungi. Namun, tanggungjawab tersebut juga menuntut kemampuan untuk mengukur konsekuensi setiap pernyataan.

Dalam konteks ini, pernyataan-pernyataan Teodoro yang semakin keras justru menunjukkan pendekatan yang kurang konstruktif. Penggunaan istilah yang kurang patut dan membikin panas telinga pejabat Beijing mungkin memberikan keuntungan retoris dalam jangka pendek, tetapi tidak serta-merta memperkuat posisi strategis Filipina dalam jangka panjang. Yang lebih penting adalah dampak nyata dari retorika tersebut.

Eskalasi verbal yang terusmenerus dapat membuat hubungan pertahanan dan diplomatik Manila–Beijing semakin sulit dikelola. Pada saat yang sama, pilihan diplomatik Filipina menjadi semakin terbatas ketika komunikasi publik didominasi oleh bahasa konfrontasi.

*Politik Luar Negeri Bukan Panggung Kampanye*

ASEAN tidak membutuhkan lebih banyak pejabat yang berlomba berbicara paling keras terhadap China. Jika semua pejabat mengikuti pola Teodoro, LCS akan semakin mudah berubah dari sengketa maritim menjadi arena rivalitas kekuatan besar. Karena itu, gaya politik Teodoro perlu dilihat dengan lebih hati-hati. Persoalan utamanya bukan hanya pilihan diksi, melainkan kemungkinan bahwa isu geopolitik yang sangat serius berubah menjadi instrumen politik domestik.

Seorang pejabat pertahanan seharusnya tidak memperoleh keuntungan politik dari semakin buruknya hubungan negaranya dengan negara lain. Sebab, jika permusuhan menjadi modal politik, perdamaian dapat berubah menjadi sesuatu yang tidak menarik secara elektoral.

Karena itu, penggunaan isu LCS untuk membangun politik ketakutan terhadap China di dalam negeri Filipina perlu dihindari. Sengketa wilayah dan keamanan nasional terlalu serius untuk dijadikan sekadar instrumen membangun popularitas politik. Pelajaran penting dari kasus Teodoro adalah bahwa Indonesia tidak boleh mengukur keberhasilan politik luar negerinya berdasarkan siapa yang paling keras mengecam China.

Indonesia membutuhkan politik luar negeri yang lebih dewasa, konsisten dan berorientasi pada kepentingan nasional.

*Indonesia Tidak Perlu Mengikuti Cara Filipina*

Di internal pemerintahan Filipina sendiri terdapat kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara ketegasan keamanan dan kebutuhan untuk tetap bekerja sama dengan China. Karena itu, pendekatan Teodoro yang sangat konfrontatif tidak semestinya dianggap sebagai satusatunya representasi kepentingan nasional Filipina. Indonesia tidak terlibat dalam sengketa teritorial yang sama seperti Filipina di LCS. Maka tidak ada alasan untuk mengadopsi seluruh persepsi Filipina terhadap China.

Pengalaman Filipina tidak boleh dijadikan cetak biru bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Jika setiap persoalan keamanan dikonstruksikan semata-mata melalui persaingan Amerika Serikat dan China, negara-negara ASEAN akan semakin sulit mempertahankan otonomi strategisnya. ASEAN justru membutuhkan ruang untuk mengelola persaingan kekuatan besar tanpa harus terjebak menjadi bagian dari salah satu kubu.

Ketika rivalitas kekuatan besar semakin mengancam stabilitas Asia Tenggara, Indonesia justru harus berada di garis depan dalam mendorong dialog, menjaga keseimbangan dan mencegah eskalasi. Indonesia tidak membutuhkan figur seperti Teodoro sebagai model kebijakan luar negeri. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu bersikap tegas tanpa memelihara permusuhan, mempertahankan kepentingan nasional tanpa terjebak dalam politik ketakutan, serta menggunakan diplomasi sebagai instrumen kekuatan. ***