Membakar Praja, Menagih Janji Muda
Oleh: Dr. (C.) K.H.M. Rofik Mualimin, Lc., M.Pd.I.
YOGYAKARTA || Koranprogresif.id – Sabtu sore di pinggir Lapangan Bintang. Seorang anak lelaki berkacu merah-putih sibuk menatap sepatunya yang jebol. Di seberangnya, sebuah spanduk kusam membentang: “Selamat Hari Pramuka: Berbakti Tanpa Henti.” Anak itu tersenyum lugu, tak tahu bahwa di luar sana, negara yang ia beri hormat setiap jam delapan pagi sedang sibuk saling sikut dalam pusaran carut-marut politik dan ekonomi.
Pramuka, yang digagas Bung Karno lewat Keppres No. 238 Tahun 1961, mulanya dirancang sebagai kawah candradimuka benteng moral bangsa. Gerakan ini hendak melebur ribuan kepanduan sekat primordial menjadi satu kekuatan praja muda: rakyat muda yang suka berkarya. Namun hari ini, ketika kita merayakan ulang tahunnya, Pramuka tampak seperti artefak nostalgia. Ia riuh oleh seremoni, namun sepi dari gema kritis terhadap borok kekuasaan.
Di ruang-ruang pendingin gedung DPR, etika kepramukaan—yang mestinya menanamkan kejujuran lewat Dasadarma—roboh digilas ketamakan. Kita menyaksikan korupsi berjemaah, hukum yang diperjualbelikan, hingga kerusakan lingkungan yang dilegalisasi atas nama investasi. Bangsa ini bagaikan bahtera yang kehilangan kompas, oleng dihantam gelombang kesenjangan sosial yang kian melebar.
Carut-marut ini sejatinya dipicu oleh hilangnya pondasi nilai. Sosiolog Soerjono Soekanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, 215) mengingatkan bahwa disorganisasi sosial terjadi ketika lembaga kepemimpinan gagal menjadi teladan moral. Nilai kedisiplinan dan kesederhanaan Pramuka ditinggalkan oleh para elite, digantikan oleh budaya hedonisme kekuasaan.
Kondisi kepemimpinan yang bobrok ini mengingatkan kita pada kritik keras cendekiawan Muslim Al-Ghazali dalam karya klasiknya Ihya’ ‘Ulum ad-Din (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011, Juz 2, 381). Ia menegaskan, “Rakyat rusak karena rusaknya penguasa, dan penguasa rusak karena rusaknya para ulama/intelektual.” Ketika kaum terpelajar mendiamkan kebatilan dan gerakan kepemudaan dikerdilkan sekadar menjadi hiasan baris-berbaris, maka pembusukan moral nasional tinggal menunggu waktu.
Keterasingan kepanduan dari realitas sosial bukanlah fenomena baru. Tokoh pendidikan asal Inggris, Lord Baden-Powell, dalam karya fenomenalnya Scouting for Boys: A Handbook for Instruction in Good Citizenship (London: C. Arthur Pearson Ltd, 1908, 42), sejak awal menekankan bahwa kepanduan adalah alat pembentukan karakter aktif untuk mengabdi pada masyarakat, bukan parade keseragaman pasif.
Sayangnya, tradisi kepanduan kita sering terperangkap dalam birokratisasi kaku—legacy kolonial yang digambarkan oleh sejarawan Belanda Karel A. Steenbrink dalam Pramuka dan Gerakan Kepanduan di Indonesia (Amsterdam: Elsevier, 1985, 89), di mana kontrol negara kerap mematikan daya kritis gerakan pemuda. Kita dijebak dalam kepatuhan buta, persis seperti teori sosiolog Jerman Max Weber dalam Wirtschaft und Gesellschaft (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1922, S. 650) mengenai Legitime Herrschaft—kekuasaan legitiem yang menuntut ketundukan tanpa perlawanan.
Kini, di tengah hiruk-pikuk Hari Pramuka, kita harus berani menagih janji. Pramuka tak boleh lagi sekadar jadi arena kumpul-kumpul pendirian tenda atau hapalan simpul mati. Ia harus kembali menjadi laboratorium gerakan sosial yang kritis. Anak lelaki berkacu merah-putih di pinggir lapangan tadi tidak butuh pidato manis para pejabat yang bajunya dipenuhi bintang kehormatan palsu. Ia butuh jaminan bahwa tanah air yang ia cintai tidak ludes digadaikan oleh para bandit berjas rapi.***
Penulis adalah:
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
– Dosen STAI Yogyakarta,
– Pengasuh Pesantren Latifah Mubarokiyah Bantul,
– Ketua Yayasan Majma’ Bahrain Internasional,
– Ketua Harian Paguyuban Keluarga Pasir se-Dunia (PKPD),
– Penasihat Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN).
