Panggung Sunyi di Istana dan Drama Simpati di Media Sosial: Catatan Mundurnya Wakil Presiden
Oleh: M.R. Mualimin
YOGYAKARTA || Koranprogresif.id – Di sebuah warung kopi pinggir jalan di sudut Yogyakarta, layar ponsel seorang pengemudi ojek daring menyala terang. Ia tertegun membaca kabar yang beredar berantai di grup percakapan: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari jabatannya. Dalam hitungan menit, lini masa media sosial berubah menjadi lautan air mata digital. Tagar bernada empati bermunculan, disertai narasi bahwa sang wakil presiden adalah sosok muda yang terzalimi oleh tekanan politik yang kejam.
Fenomena ini menarik jika dibedah tidak sekadar sebagai riak emosi publik, melainkan sebagai gejala komunikasi politik modern. Dalam kajian sosiologi politik, apa yang tampak sebagai kesedihan spontan di ruang digital sering kali beririsan dengan orkestrasi citra dan mobilisasi simpati. Para pengamat komunikasi digital kerap menyoroti bagaimana jaringan pendukung militan—yang di ruang percakapan warganet sering dilabeli secara satir sebagai “Ternak Mulyono” atau Termul—bekerja membangun bingkai viktimisasi (victimhood framing).
Menurut sosiolog dan teoretikus media asal Prancis, Jean Baudrillard, dalam bukunya Simulacra and Simulation (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994, hlm. 2), masyarakat postmodern kerap hidup dalam “hiperrealitas”, di mana simulasi atau sandiwara simbolik terasa lebih nyata daripada fakta politik itu sendiri. Ketika narasi pengunduran diri atau tekanan politik digulirkan sebagai skenario dramaturgi, publik diajak masuk ke dalam panggung empati. Fokus diskusi pun bergeser: dari evaluasi kinerja kebijakan publik menjadi drama personal tentang siapa yang tersakiti dan siapa yang menzalimi.
Dalam perspektif ilmu politik klasik, strategi membangun simpati melalui posisi terpinggirkan bukanlah hal baru. Ilmuwan politik Amerika Serikat, Murray Edelman, dalam karyanya Constructing the Political Spectacle (Chicago: University of Chicago Press, 1988, hlm. 12), menjelaskan bahwa elite politik sering memanfaatkan tontonan simbolik (political spectacle) untuk mengarahkan emosi massa. Melalui simbol pengorbanan dan kerendahan hati, aktor politik dapat mengubah potensi kritik tajam atas kapabilitas menjadi gelombang dukungan moral yang sulit dibantah secara rasional.
Di tingkat akar rumput, efek dari dramaturgi politik ini terasa nyata. Obrolan di warung kopi maupun pasar tradisional perlahan terbelah. Sebagian warga benar-benar larut dalam rasa iba, melihat figur pemimpin muda yang dianggap tidak diberi ruang bekerja. Namun, sebagian lainnya mulai bersikap skeptis, mempertanyakan apakah gelombang kesedihan di dunia maya tersebut mencerminkan aspirasi organik rakyat atau sekadar gema dari ruang gema (echo chamber) yang dirancang secara sistematis.
Sosiolog Indonesia, Ariel Heryanto, dalam bukunya Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015, hlm. 45), mencatat bahwa budaya layar di Indonesia sangat rentan terhadap politik melodrama. Narasi yang menyentuh sisi emosional dan melodramatis jauh lebih mudah dikonsumsi masyarakat dibandingkan perdebatan teknokratis mengenai anggaran negara atau efektivitas birokrasi.
Pada akhirnya, di balik riuh rendah air mata digital dan perdebatan soal skenario sandiwara politik, masyarakat tetap membutuhkan kejernihan. Simpati adalah sifat manusiawi yang luhur, tetapi dalam demokrasi yang sehat, rasa iba tidak semestinya menggantikan nalar kritis. Sebab, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukanlah seberapa piawai ia mengundang air mata penonton di panggung media, melainkan seberapa nyata ia menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di meja makan rakyatnya.
Penulis adalah:
– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
