Opini

Pulang dari Negeri Para Nabi, Mengapa Sumbu Kita Justru Memendek?

Oleh: M.R. Mualimin

 

YOGYAKARTA || Koranprogresif.id – Warung kopi di sudut gang itu mendadak senyap. Bukan karena azan berkumandang, melainkan karena suara tinggi seorang pemuda berjubah putih yang baru saja menuding jemaah sepuh di hadapannya sebagai ahli bidah. Pemuda itu baru enam bulan pulang dari sebuah kampus ternama di Timur Tengah. Ironisnya, di negeri tempat ia menimba ilmu, tradisi debat ilmiah berlangsung berabad-abad tanpa harus saling memutus tali silaturahmi.

 

Fenomena “sumbu pendek” di kalangan segelintir alumni Timur Tengah—yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari ribuan lulusan moderat—kian terasa di ruang-ruang publik dan lini masa media sosial kita. Perbedaan pendapat dalam cabang fikih (furu’iyyah), cara pandang politik keumatan, hingga keputusan berorganisasi kerap berujung pada vonis tunggal: “kami yang paling sunah, kalian keliru.” Padahal, sejarah intelektual Islam di Kairo, Damaskus, hingga Madinah dibangun di atas pondasi penghormatan terhadap keragaman metodologi (manhaj).

 

Jika kita menengok ke belakang, sosiolog Belanda Martin van Bruinessen dalam bukunya Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat (Bandung: Mizan, 1995, hlm. 112) mencatat betapa tradisi keilmuan Islam di Nusantara sejak lama bersifat terbuka dan menyerap khazanah Timur Tengah secara dialektis, bukan dogmatis-kaku. Mengapa sebagian generasi hari ini justru terjebak pada cara berpikir hitam-putih?

 

Jawabannya terletak pada cara kita membaca teks dan realitas. Pemikir Mesir, Nasr Hamid Abu Zayd, dalam Naqd al-Khitab al-Dini (Kairo: Sina li al-Nasyr, 1994, hlm. 45), membedah bahwa radikalisasi cara berpikir beragama kerap muncul ketika teks keagamaan dicabut dari konteks sosial-historisnya, lalu dimutlakkan sebagai satu-satunya tafsir yang sah. Ketika seseorang pulang membawa hapalan teks tanpa perangkat sosiologi dan antropologi masyarakat setempat, benturan di tingkat akar rumput menjadi keniscayaan. Ia gagal membedakan mana ajaran inti yang tetap (tsawabit) dan mana ruang ijtihad yang lentur (mutaghayyirat).

 

Lebih jauh lagi, ilmuwan politik Prancis Olivier Roy dalam Globalized Islam: The Search for a New Ummah (New York: Columbia University Press, 2004, hlm. 148) menjelaskan fenomena “dekulturasi” agama. Sebagian perantau keagamaan terputus dari akar budaya lokalnya, lalu mengadopsi identitas keislaman global yang serba instan, skripturalis, dan reaktif. Akibatnya, kearifan lokal Nusantara yang sesungguhnya selaras dengan nilai-nilai syariat dianggap sebagai penyimpangan yang harus diberantas seketika.

 

Di sinilah letak kekeliruan fatal dalam mengambil keputusan dakwah. Dakwah yang seharusnya merangkul (ta’lif al-qulub) berubah menjadi panggung penghakiman. Padahal, gelar akademik dari negeri seberang bukanlah lisensi untuk memonopoli kebenaran.

 

Masyarakat kita di akar rumput sejatinya tidak membutuhkan hakim yang mudah memvonis sesat di beranda masjid atau kolom komentar. Mereka merindukan teladan yang menyejukkan—sebagaimana tradisi para ulama terdahulu yang pulang dari Haramain dan Al-Azhar membawa keluasan samudra ilmu, bukan percikan api yang membakar sumbu kesabaran umat.***

 

Penulis adalah:

– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,

– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Show More

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Mohon Untuk Menonaktifkan Adblock