Ratusan Masa Geruduk Disdik Kota Cirebon, Soroti Dugaan Pungli Seragam Sekolah
KOTA CIREBON – Koranprogresif.id – Dunia pendidikan di Kota Cirebon kembali menjadi sorotan. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Rabu (30/7/2025).
Dalam aksi tersebut, masa menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan pendidikan, terutama terkait dugaan pungutan liar (pungli).
Koordinator aksi, Tryas, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah dugaan pungli di berbagai sekolah negeri di Kota Cirebon. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengadaan seragam sekolah dengan harga yang dinilai tidak masuk akal.
”Hasil investigasi kami menunjukkan adanya pungutan seragam sekolah yang mengatasnamakan komite. Harganya bervariasi, mulai dari Rp1,1 juta, Rp1,4 juta, bahkan sampai Rp3 juta,” ungkap Tryas di hadapan awak media, Rabu (30/7/2025).
Tryas mempertanyakan harga yang tidak rasional tersebut, yang menurutnya adanya indikasi mark-up atau permainan harga dari oknum sekolah.
”Siapa yang menjual? Ini patut diduga ada permainan oknum sekolah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tryas menyebut salah satu sekolah dengan harga seragam tertinggi berada di wilayah Perumnas. “Kami sudah ada bukti-buktinya, kami harus bersuara karena ini mau sampai kapan terjadi kepada masyarakat kota Cirebon, khususnya masyarakat miskin yang kurang mampu,” sebutnya.
Dalam aksinya, Tryas juga menyampaikan bahwa banyak orangtua siswa yang mengadu kepada aliansi, namun enggan berbicara secara terbuka karena takut anak-anak mereka mendapat intimidasi atau perlakuan diskriminatif di sekolah.
”Banyak orangtua takut bersuara karena khawatir anaknya dibully atau disindir. Makanya mereka lebih memilih diam, tapi kami yang bergerak menyuarakan ini karena kami peduli,” ujarnya.
Aliansi menambahkan siap menjaga kerahasiaan identitas para orangtua dan juga siap berdiskusi secara terbuka dengan pihak Dinas Pendidikan jika dibutuhkan.
”kami menjaga kerahasiaan orang-orang tersebut apabila Dinas Pendidikan meminta kami untuk berdebat atau membuka-bukaan, kami siap!,” tambahnya.
Tryas menegaskan bahwa dunia pendidikan harus bersih dari praktik bisnis yang merugikan rakyat, terutama masyarakat miskin. Ia mengkritik keras sekolah yang mematok harga seragam tinggi tanpa kwitansi resmi.
”Seragam yang disediakan sekolah itu tidak rasional. Masa batik bisa dihargai Rp200 ribu per potong? Ini sudah tidak masuk akal. Apalagi tidak disertai tanda terima resmi. Ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi Dinas Pendidikan Kota Cirebon untuk segera menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat. Jika tidak, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan akan semakin menurun. (Roni)
