Standar Ganda Nuklir dan Keretakan NATO: Akhir Hegemoni AS

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad (Penasehat Militer Republik Indonesia untuk PBB 2017-2019)

JAKARTA || Koranprogresif.id – *Pendahuluan*

Dunia sedang menyaksikan sebuah momen yang luput dari perhatian banyak pengamat: hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah sedang runtuh. Bukan runtuh karena rudal Iran atau serangan siber Rusia, tetapi runtuh karena kontradiksi kebijakannya sendiri, standar ganda yang telanjang, serta kebangkitan kesadaran politik negara-negara kawasan untuk tidak lagi menjadi pion dalam permainan kekuatan global.

Perang terbuka antara AS-Israel melawan Iran hanyalah gejala. Akar penyakitnya jauh lebih dalam: ketidakpercayaan total terhadap tatanan dunia yang dipimpin AS, keretakan internal dalam aliansi NATO, dan munculnya poros baru yang tidak loyal kepada siapa pun kecuali kepentingan nasionalnya masing-masing.

Sebagai mantan Penasehat Militer Indonesia untuk PBB, saya menyaksikan langsung bagaimana Dewan Keamanan kerap lumpuh oleh hak veto. Namun situasi saat ini berbeda. Kelumpuhan itu kini merembet ke lapangan bukan hanya di New York, tetapi juga di daratan Eropa, gurun pasir Timur Tengah, dan jalur perdagangan minyak dunia.

Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, dalam wawancara dengan Financial Times (15 April 2026) menyatakan dengan diplomatis namun tegas: “Kami melihat adanya ketidakseimbangan struktural dalam penerapan rezim non-proliferasi. Ini tidak sehat untuk kredibilitas sistem secara keseluruhan.” Artinya standar ganda sudah tidak bisa disembunyikan lagi.

*Standar Ganda Nuklir: Kebohongan Paling Terang-terangan*

Mari kita sebut apa adanya. Perang AS-Israel terhadap Iran tidak pernah tentang perdamaian dunia atau non-proliferasi nuklir. Ini adalah perang tentang siapa yang boleh memiliki senjata pemusnah massal dan siapa yang tidak.

Seperti diungkapkan mantan Kepala Staf NATO, Jenderal (Purn) Petr Pavel, dalam pidatonya di Munich Security Conference (Februari 2026): “Kita tidak bisa mempertahankan sistem di mana satu negara sekutu memiliki ratusan hulu ledak tanpa pengawasan, sementara negara lain yang justru tunduk pada semua aturan internasional dihancurkan. Ini bukan non-proliferasi. Ini adalah seleksi alam versi politik.”

Ironi ini semakin tragis jika kita melihat datanya: Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang tidak menandatangani NPT, sementara Iran justru menjalani pengawasan paling ketat dalam sejarah IAEA. Namun yang dibom adalah Iran. Israel tidak pernah dijatuhi satu pun sanksi berarti.

Jika aturan internasional hanya berlaku bagi negara lemah dan tidak berlaku bagi negara kuat atau sekutu AS, maka tatanan dunia ini sudah mati. Dan kita semua sedang menyaksikan mayatnya berjalan.

*Dampak Ekonomi: Rakyat Kecil yang Membayar*

Standar ganda dan perang ini tidak hanya merusak tatanan politik, tetapi juga menghantam langsung ekonomi rakyat kecil, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan data International Energy Agency (IEA) per 28 April 2026: Pertama. Lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz turun 95,3 persen dibandingkan periode sebelum perang. Kedua. Harga minyak mentah Brent melonjak 53 persen dalam tiga bulan terakhir, dari US74 perbarel menjadiUS 113 per barel. Ketiga. Di dalam negeri, inflasi Indonesia diproyeksikan naik 1,2 hingga 1,8 persen pada kuartal III 2026 akibat kenaikan harga energi dan barang impor.

Menteri Keuangan mengakui bahwa subsidi energi terpaksa ditambah Rp 24 triliun di luar APBN. Itu artinya: uang yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terpaksa digelontorkan untuk menstabilkan harga BBM dan listrik.

*Pertanyaan moralnya: mengapa rakyat Indonesia harus membayar mahal untuk perang yang disebabkan oleh standar ganda AS-Israel terhadap Iran?*

*Keretakan NATO: Ketika “Aliansi Abadi” Mulai Retak*

Keputusan AS menarik 5.000 personel militernya dari Jerman pada akhir April 2026 adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Bukan karena jumlahnya besar, tetapi karena alasannya sangat politis dan emosional.

Presiden Donald Trump secara terbuka menghukum Jerman. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menyatakan: “Jerman tidak membantu sama sekali. Mereka bicara besar, tapi tidak mau ikut bertanggung jawab. Kami akan memindahkan pasukan kami ke negara yang benar-benar menghargai aliansi.”

Italia dan Spanyol juga diancam akan dikurangi pasukannya. Bahkan tarif mobil Eropa dinaikkan menjadi 25 persen sebagai “bonus” hukuman. Juru Bicara Sekretaris Jenderal NATO, Oana Lungescu, mencoba menenangkan dengan pernyataan diplomatis: “Ini adalah penyesuaian yang baik dalam rangka pembagian beban yang lebih adil dalam aliansi.”

Namun di belakang layar, petinggi Partai Republik di Komite Angkatan Bersenjata AS Senator Roger Wicker dan Mike Rogers justru memperingatkan dengan keras. Dalam siaran pers bersama, mereka menyatakan: “Menarik pasukan dari Jerman di saat Putin masih mengancam Eropa Timur adalah sebuah kesalahan strategis. Ini mengirim sinyal yang salah kepada musuh-musuh kita.”

Coba renungkan: AS menarik pasukan dari Eropa di saat perang Ukraina masih berlangsung dan Putin masih mengincar negara-negara Baltik. Ini bukan strategi. Ini adalah amarah yang dibiarkan mengendalikan kebijakan luar negeri.

Keretakan ini tidak berarti NATO akan bubar besok pagi. Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, pusat komando drone dan operasi udara AS di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika tetap tidak tersentuh karena vital bagi AS sendiri. Konsekuensinya sangat nyata: Eropa mulai bertanya ulang keberadaan aliansi ini. Jika pemimpin aliansi bisa menarik pasukan hanya karena sakit hati, masih amankah bergantung pada AS?

*Kebangkitan Poros Independen: Bukan Pro -AS, Bukan Pro – RUSIA / CHINA*

Banyak analis terjebak dalam nalar Perang Dingin: jika bukan blok Barat, pasti blok Timur. Itu sudah usang.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang muncul bukanlah poros AS-Israel-Saudi melawan Iran-Rusia-China, melainkan poros independen Saudi-Iran-Turki-Mesir-Pakistan. Sebuah kuintet dengan total populasi lebih dari 800 juta jiwa dan kekuatan militer gabungan yang disegani, yang berani menyatakan mereka tidak akan menjadi boneka siapa pun.

*Bukti-buktinya sebagai berikut:*

*Pertama* Arab Saudi dan Iran menormalisasi hubungan diplomatik pada Maret 2026 atas mediasi China. Ini adalah tamparan keras bagi AS yang selama puluhan tahun menghabiskan miliaran dolar untuk memisahkan keduanya.

*Kedua,* dalam pertemuan tingkat menteri di Riyadh (15 Maret 2026), kelima negara mengeluarkan deklarasi bersama yang isinya antara lain: “Kami menolak segala bentuk campur tangan asing dalam urusan regional. Keamanan Teluk adalah tanggung jawab negara-negara Teluk, bukan kekuatan eksternal.”

*Ketiga,* mereka secara terbuka menolak tekanan AS untuk memutus hubungan dagang dengan Rusia dan China. Saudi tetap membeli gandum dari Rusia. Turki terus mengimpor teknologi pertahanan dari China. Pakistan mempertahankan kerja sama ekonomi dengan kedua negara tersebut.

*Keempat,* mereka membentuk mekanisme latihan militer bersama tanpa melibatkan AS. Latihan gabungan “Sea of Peace” antara Turki, Pakistan, dan Saudi di perairan Teluk Persia pada April 2026 adalah bukti nyata.

*Mengapa poros ini muncul sekarang?*

Jawabannya sederhana: negara-negara tersebut lelah menjadi “tambang minyak berasap” yang keselamatannya ditentukan oleh kekuatan asing. Mereka ingin menjadi aktor, bukan panggung.

Apakah China dan Rusia mendukung poros ini? Tentu. Namun sebagai katalis, bukan sebagai pemimpin. Mereka adalah penyedia senjata, investasi, dan dukungan diplomatik di PBB. Perbedaannya sangat fundamental.

Dalam poros independen, Riyadh, Teheran, Ankara, Kairo, dan Islamabad yang menentukan arah. Moskow dan Beijing hanya ikut arus, bukan pembuat arus.

*Apa yang Harus Dilakukan Indonesia ?*

Sebagai mantan Penasehat Militer Indonesia untuk PBB, saya wajib menyampaikan satu hal: Indonesia tidak boleh terjebak dalam polarisasi ini, tetapi juga tidak boleh diam.

Kita memiliki modal besar: posisi geografis strategis di jalur perdagangan dunia, kredibilitas sebagai negara non-blok terbesar di Asia Tenggara, dan hubungan baik dengan semua pihak: AS, China, Rusia, Saudi, Iran, Turki, dan Mesir.

Namun modal ini akan sia-sia jika kita tidak bergerak cepat. Berikut empat rekomendasi konkret dan terukur:

*Pertama: Inisiatif Koalisi Keadilan Nuklir*

Indonesia harus menjadi pemrakarsa “Koalisi Keadilan Nuklir” di PBB bersama Brasil, Afrika Selatan, Turki, dan Kazakhstan. Targetnya: mendorong resolusi Majelis Umum PBB yang menuntut universalitas NPT, artinya Israel harus bergabung dan menundukkan seluruh fasilitas nuklirnya pada pengawasan IAEA. Jika tidak, sanksi simetris harus diterapkan kepada negara NPT yang melanggar dan kepada negara non-NPT yang memiliki senjata nuklir.

*Kedua: Penguatan Hubungan dengan Poros Independen*

Kementerian Luar Negeri harus segera meningkatkan status hubungan diplomatik dengan poros independen. Target konkret:

a. Perjanjian perdagangan preferensial dengan Turki

b. Kerja sama pertahanan dengan Pakistan untuk latihan bersama anti-teror di perbatasan

c. Pembukaan konsulat baru di Riyadh dan Teheran untuk mempercepat arus investasi

*Ketiga: Buku Putih Strategis TNI*

TNI dan Kementerian Luar Negeri harus menyusun buku putih strategis berjudul “Indonesia di Era Pascahgemoni AS”. Isinya harus mencakup:

a. Skenario jika AS menarik pasukan dari Asia Pasifik

b. Skenario jika NATO benar-benar retak dan Eropa membangun sistem pertahanan sendiri

c. Skenario jika perang Iran-AS meluas ke Selat Malaka

Ini bukan sekadar simbol. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia adalah bagian dari solusi, bukan penonton yang takut berbuat salah.

*Penutup*

Tidak ada yang abadi di dunia ini. Hegemoni AS di Timur Tengah yang dibangun sejak Perang Dunia II, diperkuat dengan pangkalan di Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, kini mulai runtuh. Bukan oleh rudal Iran atau siber Rusia, tetapi oleh kebodohan kebijakannya sendiri dan standar ganda yang terlalu telanjang.

Dunia tidak lagi mengenal “kubu netral yang pasif”. Saat ini, negara yang tidak mengambil sikap akan diabaikan. Negara yang hanya “menonton dari pinggir lapangan” akan kehilangan pengaruh.

Saatnya Indonesia menunjukkan bahwa kita bukan sekadar korban sejarah, tetapi pembuat sejarah di kawasan Indo-Pasifik yang juga sedang bergolak. ***