Terkendala SDM dan Armada, Satpol PP Kota Cirebon Maksimalkan Yang Ada
KOTA CIREBON – Koranprogresif.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon menghadapi kendala dalam hal ketersediaan personel maupun kendaraan operasional. Hingga saat ini, jumlah personel Satpol PP tercatat hanya 68 orang, termasuk pejabat struktural.
Kepala Satuan Satpol PP Kota Cirebon melalui Plt Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Gakda) Satpol PP Kota Cirebon, M. Rahmat Hidayat, menjelaskan bahwa jumlah tersebut jauh dari standar yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 60 Tahun 2012. Berdasarkan regulasi, kebutuhan minimal personel Satpol PP di Kota Cirebon seharusnya mencapai 150 orang.
“Kalau dikatakan kurang, memang kurang. Berdasarkan Permendagri no 60 Tahun 2012 perhitungan luas wilayah, jumlah penduduk, banyaknya perda, letak geografis, hingga tingkat gangguan ketertiban, minimal harus ada 150 sampai 250 personel. Namun, saat ini kita hanya ada 68 personil,” ujar Rahmat, Jumat (3/10/2025).
Rahmat menambahkan, kekurangan personel ini berdampak pada efektivitas kinerja Satpol PP, terutama dalam mendukung visi-misi kepala daerah. Meski demikian, pihaknya berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada.
Terkait upaya penambahan personel, Satpol PP Kota Cirebon telah beberapa kali mengajukan usulan ke pemerintah pusat, bahkan sebelum pandemi COVID-19. Namun, hingga kini usulan tersebut belum diakomodasi secara penuh.
Selain personel, Rahmat juga mengungkapkan keterbatasan armada operasional. Menurutnya, sejumlah kendaraan dinilai sudah tidak layak pakai dan memerlukan peremajaan.
“Beberapa kendaraan operasional biaya perawatannya cukup tinggi. Kemarin Komisi I DPRD Kota Cirebon sudah meninjau langsung kondisi yang ada dikantor, dan memang ada beberapa kendaraan yang harus segera diganti atau diperbarui,” katanya.
Lanjut Rahmat, Ia menambahkan bahwa saat ini jumlah kendaraan operasional Satpol PP Kota Cirebon diperkirakan sekitar 5 hingga 7 unit yang sebagian memang perlu dilakukan peremajaan. Dengan kondisi tersebut cukup mempengaruhi mobilitas personel saat bertugas di lapangan.
“Kita akan memaksimalkan yang ada, baik personel maupun kendaraan. Walaupun kenyataannya di lapangan sering kekurangan, kami tetap berusaha mendukung program-program kepala daerah semaksimal mungkin,” tambahnya. (Roni)
