Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Soroti Adanya Praktek Pungli di Sekolah SMAN 7
KOTA CIREBON – Koranprogresif.id – Sebanyak ratusan siswa-siswi SMAN 7 Kota Cirebon menggelar aksi protes terhadap pihak sekolah. Mereka kecewa karena diduga sekolah gagal mendaftarkan akun untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025, sehingga para siswa yang tidak terdaftar terancam tidak bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi.
Para siswa juga mengeluh tentang adanya kewajiban membayar SPP sebesar Rp200.000 per bulan dan mengharuskan membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan harga lebih mahal dibandingkan di toko online.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, menegaskan bahwa pungutan SPP yang dilakukan SMAN 7 Kota Cirebon adalah ilegal.
“Pungutan SPP yang dilakukan SMAN 7 itu bisa dikategorikan sebagai pungutan liar, karena Pembayaran SPP di sekolah Negeri sudah dihapus oleh pemerintah,” tegas Harry, Senin (3/2/2025).
Untuk masalah kewajiban membeli buku LKS, politisi partai Nasdem tersebut belum mengetahui mengenai aturan yang berlaku.
“Soal buku LKS ini, saya belum tahu apakah ada kerja sama antara pihak sekolah dan komite sekolah. Saya akan tanyakan langsung kepada siswa untuk memastikan kebenarannya,” ucapnya.
Sementara itu, Harry juga menyoroti pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya diterima langsung oleh siswa dan orang tua.
“Dana PIP wajib diterima langsung oleh siswa untuk kebutuhan sehari-hari dari siswa itu sendiri, tidak boleh dipotong apalagi dikelola oleh pihak sekolah. Jika ada pemotongan oleh pihak sekolah, itu termasuk pungutan liar dan jelas ilegal,” tegasnya.
Terkait masalah tersebut harus menjadi perhatian serius Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat.
DPRD Kota Cirebon berencana memanggil pihak KCD Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat dan SMAN 7 Kota Cirebon guna meminta klarifikasi terkait permasalahan ini.
“Kami akan meminta kesepakatan dari para ketua fraksi untuk menjadwalkan pemanggilan pihak KCD dan SMAN 7 Kota Cirebon guna membahas masalah ini,” pungkasnya.
