Opini

KURIR DARI JAKARTA KE SOLO: KETIKA RAHASIA NEGARA BERPINDAH TANGAN DI ATAS KERTAS

 

Oleh: Mayjen TNI (P) Fulad (Penasihat Militer Utusan Militer di PBB 2017-2019)

JAKARTA || Koranprogresif.id –

*PENDAHULUAN*

Di tengah zaman ketika kecerdasan buatan, satelit, dan perang siber menjadi instrumen perebutan pengaruh dan kekuasaan, ada satu informasi yang justru mengundang keprihatinan mendalam.

Hasil dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia disebut tidak hanya bergerak melalui jaringan elektronik. Sebagian informasi diduga diunduh menggunakan USB, dicetak menjadi dokumen fisik, kemudian dikirim melalui kurir dari Jakarta menuju sejumlah kota.

Sebuah cara yang tampak sederhana, tetapi menyimpan persoalan kenegaraan yang luar biasa serius.

Di era digital, ketika setiap aktivitas elektronik berpotensi meninggalkan jejak, mengapa informasi yang begitu sensitif justru harus dipindahkan melalui kertas dan kurir?

Apakah ini sekadar cara distribusi informasi? Ataukah ada upaya memutus jejak elektronik agar pihak yang terlibat tidak mudah ditelusuri?

Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan spekulasi. Namun, juga tidak boleh dibiarkan tanpa penyelidikan yang sungguh-sungguh.

Sebab, yang sedang dipersoalkan bukan sekadar dokumen yang berpindah tangan. Yang dipertaruhkan adalah kewenangan negara, keamanan informasi strategis, dan kehormatan konstitusi.

*KETIKA TEKNOLOGI DIHINDARI, KERTAS MENJADI SAKSI*

Mantan Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, mengungkap dugaan pola distribusi hasil sadapan melalui media fisik. Menurut penjelasannya, data dari Lawful Interception Management System (LIMS) diduga diunduh secara luring menggunakan USB, dicetak, kemudian dikirim melalui kurir menuju dua kota yang disebut sebagai kota X dan Y.

Penjelasan ini patut mendapatkan perhatian serius.

LIMS merupakan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan intersepsi yang sah. Aktivitas akses dan pengunduhan data dapat meninggalkan rekam jejak elektronik yang penting bagi kepentingan audit dan penyidikan.

Jika benar terdapat pemindahan data melalui USB, pencetakan dokumen, dan distribusi fisik, maka penyidik harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang mengakses data, siapa yang mengunduh, siapa yang mencetak, siapa yang mengirim, dan siapa yang menerima?

Mengapa informasi yang begitu sensitif harus dipindahkan melalui jalur fisik?

Apakah ada kekhawatiran bahwa distribusi elektronik akan meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri?

Jika demikian, persoalannya bukan lagi sekadar teknis pengelolaan data. Kita sedang berhadapan dengan dugaan kesadaran untuk menghindari mekanisme pengawasan.

Tetapi satu hal harus dipahami: kertas bukan berarti tanpa jejak. Dokumen fisik dapat ditelusuri melalui asal-usul, saksi, catatan perjalanan, komunikasi, dan rantai penguasaan barang bukti.

Teknologi mungkin tidak mencatat siapa yang membawa kertas. Namun, penyelidikan yang profesional dapat menemukan siapa yang memerintahkan, siapa yang mengantarkan, dan siapa yang menerima.

Kertas mungkin tidak meninggalkan log server, tetapi orang-orang yang memindahkannya tetap meninggalkan jejak pertanggungjawaban.

*KURIR BUKAN AKHIR CERITA: SIAPA END USER-NYA?*

Dalam dunia intelijen, mengumpulkan informasi bukanlah tujuan akhir. Informasi dikumpulkan untuk diolah, dianalisis, didistribusikan, dan digunakan oleh pihak tertentu.

Karena itu, persoalan paling penting dalam kasus ini bukan semata-mata siapa yang melakukan penyadapan atau siapa yang membawa dokumen.

Pertanyaan sesungguhnya adalah: siapa yang mengendalikan dan menggunakan informasi tersebut?

Dalam analisis operasi intelijen, terdapat beberapa lapisan peran: operator, pengumpul informasi, pengolah, pengendali, penerima, dan pengguna akhir atau End User.

Setiap lapisan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda.

Penerima dokumen belum tentu pemberi perintah. Pengendali belum tentu pengguna terakhir. Demikian pula, operator belum tentu mengetahui keseluruhan tujuan operasi.

Karena itu, penyidikan tidak boleh berhenti pada identifikasi pelaksana teknis.

Jika dugaan pengiriman dokumen ke Solo benar, maka harus ditelusuri siapa penerimanya, bagaimana hubungan penerima dengan pengirim, apakah dokumen itu diteruskan kepada pihak lain, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.

Saya ingin menegaskan: Solo tidak boleh menjadi objek prasangka. Kota itu memiliki kehormatan, sejarah, dan kebudayaan yang tidak boleh dicampuradukkan dengan dugaan perbuatan individu.

Tetapi apabila benar terdapat aliran informasi hasil penyadapan ke sana, maka identitas penerima dan tujuan distribusinya harus diungkap berdasarkan bukti.

Inilah yang harus menjadi fokus penyidikan.

Jangan hanya menemukan siapa yang membawa rahasia negara. Temukan siapa yang memerintahkan pengumpulannya, siapa yang menerima hasilnya, dan siapa yang menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan tertentu.

Itulah pertanyaan tentang End User.

*DEEP STATE: KETIKA JARINGAN INFORMAL MELAMPAUI KEWENANGAN NEGARA*

Istilah Deep State mulai muncul dalam pembicaraan mengenai perkara ini.

Istilah tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Ia dapat menjadi kerangka analisis untuk memahami kemungkinan adanya jaringan kekuasaan informal yang tetap bekerja melampaui batas jabatan dan kewenangan formal.

Dalam negara hukum, setiap institusi memiliki batas kewenangan. Setiap pejabat memiliki mandat. Setiap fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau ambisi politik.

Jabatan boleh berganti. Struktur organisasi boleh berubah. Tetapi kewenangan tidak boleh dibawa secara pribadi, apalagi digunakan di luar mandat konstitusional.

Jika benar terdapat infrastruktur, akses, personel, atau jaringan lama yang tetap digunakan setelah terjadi pergantian jabatan, maka persoalannya jauh lebih besar daripada pelanggaran prosedur administrasi.

Itu menyangkut integritas kelembagaan, akuntabilitas penggunaan fasilitas negara, dan keamanan informasi strategis.

Di sinilah kita harus berhati-hati sekaligus tegas.

Jangan menjadikan istilah Deep State sebagai kesimpulan sebelum pembuktian. Tetapi jangan pula mengabaikan kemungkinan adanya jaringan informal yang menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara.

Negara tidak boleh membiarkan jaringan di luar struktur formal mengambil alih fungsi institusi yang dibentuk oleh konstitusi dan undang-undang.

Kekuasaan negara harus dijalankan melalui institusi yang sah, bukan melalui jaringan tersembunyi yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

*DARI PENYADAPAN MENUJU ANCAMAN KEDAULATAN*

Di sinilah persoalan memasuki dimensi yang lebih besar: kedaulatan negara.

Informasi Presiden bukan sekadar informasi pribadi seorang pejabat. Di dalamnya dapat terkandung strategi diplomasi, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan kebijakan nasional.

Apabila informasi strategis tersebut diperoleh, dikuasai, atau didistribusikan secara ilegal, dampaknya dapat melampaui persoalan privasi.

Dalam perspektif ketahanan nasional, penyalahgunaan informasi strategis dapat menjadi pintu masuk bagi tekanan politik, manipulasi keputusan, pemerasan, bahkan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan.

Karena itu, penyelidikan harus menjawab bukan hanya bagaimana penyadapan dilakukan, tetapi juga apa tujuan akhirnya.

Apakah sekadar mengumpulkan informasi? Apakah untuk memengaruhi keputusan? Apakah untuk mengendalikan kebijakan? Ataukah terdapat tujuan yang lebih jauh, yakni melemahkan kemampuan Presiden menjalankan kewenangan konstitusionalnya?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pernah menjelaskan kemungkinan adanya indikasi makar dengan mengacu pada ketentuan KUHP Nasional.

Pasal 191 mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan mereka tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Kedua ketentuan itu memiliki unsur hukum yang berbeda. Karena itu, dugaan makar harus diuji melalui perbuatan, niat, peran, dan alat bukti yang sah.

Tidak setiap penyadapan otomatis merupakan makar. Tetapi apabila penyidikan menemukan bahwa penyalahgunaan informasi merupakan bagian dari suatu tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana terhadap pemerintahan, maka persoalan tersebut harus diproses sesuai hukum.

Kita tidak boleh mengecilkan perkara ini. Namun, kita juga tidak boleh mendahului pengadilan.

Sebab, kedaulatan negara bukan hanya soal mempertahankan wilayah dari ancaman luar. Kedaulatan juga berarti memastikan bahwa kewenangan di dalam negeri tidak disalahgunakan untuk melemahkan negara dari dalam.

*STABILITAS POLITIK TIDAK BOLEH MENGALAHKAN KEADILAN*

Saya memahami bahwa pemerintah harus menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Dalam situasi yang sensitif, setiap langkah harus diperhitungkan. Negara tidak boleh bertindak gegabah dan menciptakan kegaduhan tanpa arah.

Sebagai seorang yang pernah berada dalam lingkungan pertahanan dan pemerintahan, saya memahami bahwa stabilitas nasional merupakan kepentingan strategis.

Namun, ada satu prinsip yang tidak boleh ditawar: stabilitas tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keadilan.

Jika penyidikan menemukan keterlibatan beberapa lapisan pelaku, maka pertanggungjawaban harus mengikuti bukti dan peran masing-masing.

Tidak boleh berhenti pada operator. Tidak boleh berhenti pada pengumpul informasi. Tidak boleh berhenti pada kurir.

Pihak yang memberi perintah, mengendalikan, menerima, atau menggunakan hasil operasi juga harus diperiksa apabila terdapat bukti yang menghubungkannya dengan tindak pidana.

Saya tidak sedang meminta seseorang dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutuskan. Saya meminta agar tidak ada seorang pun memperoleh kekebalan hanya karena jabatan, kedudukan, atau kedekatan politik.

Rem darurat boleh ditarik untuk mencegah kegaduhan politik. Tetapi rem keadilan tidak boleh dipasang untuk menghentikan pencarian kebenaran.

Stabilitas tanpa keadilan hanya melahirkan ketenangan semu. Sebaliknya, keadilan yang ditegakkan secara transparan justru menjadi fondasi stabilitas negara yang sesungguhnya.

*NEGARA HARUS MEMBUKA SELURUH RANTAI PERTANGGUNGJAWABAN*

Menurut saya, ada lima hal yang harus menjadi perhatian serius penyidik.

Pertama, seluruh rekam jejak digital LIMS harus diamankan dan diperiksa secara forensik, termasuk akses pengguna, waktu pengunduhan, serta aktivitas yang berkaitan dengan data tersebut.

Kedua, seluruh perangkat penyimpanan, termasuk USB dan empat flashdisk yang disebut dalam informasi mengenai perkara ini, harus diamankan dan diperiksa sesuai prosedur pembuktian.

Ketiga, dugaan pencetakan dan pengiriman dokumen harus ditelusuri melalui keterangan saksi, catatan perjalanan, komunikasi, serta bukti penyerahan.

Keempat, identitas penerima, pihak yang menguasai dokumen, dan pihak yang menggunakan informasi harus diungkap melalui alat bukti yang sah.

Kelima, apabila ditemukan hubungan komando atau keterlibatan pihak lain, penyidikan harus bergerak ke seluruh lapisan tersebut tanpa diskriminasi.

Inilah ukuran kesungguhan penegakan hukum.

Jangan sampai penyidikan hanya menghasilkan daftar nama pelaksana, tetapi gagal menjelaskan struktur yang memungkinkan operasi tersebut berlangsung.

Jangan sampai barang bukti ditemukan, tetapi hubungan antara pemberi perintah dan pengguna akhirnya tidak pernah dibuka.

Dan jangan sampai perkara yang menyangkut keamanan informasi strategis negara justru berhenti pada penyelesaian politik yang mengubur pertanggungjawaban hukum.

*PENUTUP*

Saya tidak menulis opini ini untuk membenci Jakarta, Solo, Boyolali, atau kota mana pun. Tidak pula untuk membangun permusuhan terhadap kelompok politik tertentu.

Saya menulis karena ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada kepentingan politik jangka pendek: kehormatan negara, keselamatan konstitusi, dan kepercayaan rakyat terhadap institusi penegak hukum.

Jika benar ada dokumen hasil penyadapan yang dicetak dan dibawa melalui kurir, maka dokumen itu harus ditemukan.

Jika ada pihak yang menerima, perannya harus diperiksa.

Jika ada pihak yang memerintahkan, tanggung jawabnya harus diungkap.

Jika ada pihak yang menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, ia harus mempertanggungjawabkannya.

Saya ingin mengingatkan bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang tidak pernah menghadapi penyalahgunaan kekuasaan. Negara yang kuat adalah negara yang berani membongkar penyalahgunaan itu, sekalipun jejaknya mengarah ke lingkaran kekuasaan sendiri.

Di atas jabatan ada hukum. Di atas kepentingan politik ada konstitusi. Dan di atas seluruh kekuasaan negara ada kedaulatan rakyat.

Karena itu, jangan hanya mencari siapa yang membawa kertas dari Jakarta ke Solo.

Telusuri seluruh rantainya.

Temukan siapa yang mengendalikan. Ungkap siapa yang menerima. Pastikan siapa yang menggunakan. Dan tegakkan hukum terhadap siapa pun yang terbukti terlibat.

Kertas boleh disembunyikan. Dokumen boleh dipindahkan. Jejak elektronik mungkin tidak lagi tersedia. Tetapi kebenaran tidak boleh dihentikan oleh kekuasaan.

Jangan berhenti pada Operator.

Jangan berhenti pada Collector.

Jangan berhenti pada Kurir.

Bongkar sampai ke End User, sepanjang bukti mengarah ke sana.

Hidup Indonesia. Hidup Konstitusi. Kedaulatan negara tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.

*Selamat Berakhir Pekan, salam dari Geopark Ciletuh yang indah dan menawan.*

*Geopark Ciletuh, Sukabumi – November 2026*

Show More

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Mohon Untuk Menonaktifkan Adblock