Opini

Sunyi di Ruang Tamu Lebih Gaduh dari Sirene: Dugaan Penyadapan Terkesan Lamban

 

Oleh: M.R. Mualimin

M.R. Mualimin

YOGYAKARTA || Koranprogresif.id – Di sebuah sudut gang sempit yang jauh dari hiruk-pikuk gedung parlemen, Bu Lastri menyeduh teh tubruk sambil menatap layar ponselnya yang kerap bergetar aneh pada jam-jam ganjil. Bukan pesan dari anaknya yang merantau, melainkan suara desis samar dan jeda panjang setiap kali ia mengangkat panggilan. Di kampung-kampung yang selama ini menganggap politik sebagai urusan orang berdasi di Ibukota, kabar tentang dugaan penyadapan yang menyeret isu makar perlahan menyusup lewat obrolan selepas salat subuh atau saat menunggu antrean di posyandu. Warga tidak membaca pasal-pasal hukum tatanegara, tetapi mereka merasakan gelisah yang nyata: apakah ruang paling privat—tempat bertukar keluh kesah soal harga beras, nasib buruh, hingga kritik atas kebijakan—kini sedang diawasi?

Kegelisahan di akar rumput itu berbanding terbalik dengan gerak lamban penanganan kasusnya di tingkat elit. Dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan tuduhan makar seolah terjebak dalam lorong waktu yang pengap: saling lempar kewenangan, potongan informasi yang menetes pelan, dan narasi yang lebih sering memantik spekulasi ketimbang kepastian hukum. Dalam negara demokrasi, tuduhan makar bukanlah perkara sepele; ia menyentuh batas paling sensitif antara keamanan negara dan kebebasan warga negara. Ketika prosesnya terkesan tersendat, publik wajar bertanya: ada apa sebenarnya di balik kelambanan ini? Apakah ada bukti yang belum utuh, atau justru ada tarik-menarik kepentingan politik yang membuat aparat berhati-hati secara berlebihan?

Secara teoretis, ketegangan antara pengawasan negara dan hak privasi individu merupakan persoalan klasik dalam hukum dan politik modern. Dalam The Origins of Totalitarianism (New York: Harcourt, Brace and Company, 1951, hlm. 432), Hannah Arendt mengingatkan bahwa kecurigaan yang dilembagakan dan pengawasan yang mengaburkan batas antara ruang publik dan privat dapat menggerus kepercayaan sosial sebelum ancaman itu sendiri benar-benar terwujud. Jika negara menggunakan instrumen pengawasan dan ancaman pasal makar secara kabur atau lambat diklarifikasi, yang lahir bukan rasa aman, melainkan iklim saling curiga di tengah masyarakat.

Persoalan serupa juga disorot dalam kajian kriminologi dan sosiologi hukum mengenai bagaimana label kejahatan politik bekerja. Howard S. Becker, dalam Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance (New York: Free Press, 1963, hlm. 14), menjelaskan bahwa penyimpangan dan ancaman ketertiban tidak semata-mata merupakan kualitas bawaan dari suatu tindakan, melainkan juga hasil dari proses definisi dan penegakan aturan oleh pihak yang memiliki otoritas. Ketidakjelasan dan kelambanan dalam menuntaskan perkara beraroma makar membuat batas antara kritik politik yang sah dan tindakan melawan hukum menjadi buram di mata publik.

Sementara itu, dari tradisi pemikiran hukum dan politik Islam kontemporer, Khaled Abou El Fadl dalam Rebellion and Violence in Islamic Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2001, hlm. 53) menguraikan bagaimana doktrin bughah (pemberontakan atau makar) dalam sejarah fikih sebenarnya dirumuskan dengan kehati-hatian tinggi agar penguasa tidak sewenang-wenang menuduh lawan politik atau warga yang berbeda pandangan sebagai pengkhianat. Kehati-hatian prosedural dan kejelasan pembuktian menjadi prasyarat moral agar hukum berdiri di atas keadilan, bukan sekadar alat mempertahankan kekuasaan.

Pada akhirnya, kelambanan menuntaskan dugaan penyadapan yang mengarah pada isu makar merugikan semua pihak—termasuk negara sendiri. Bagi Bu Lastri di gang sempit itu, keadilan tidak diukur dari seberapa keras retorika keamanan dikumandangkan, melainkan dari keterbukaan, ketegasan hukum, dan jaminan bahwa menyampaikan pendapat tidak akan berujung pada rasa takut. Selama kejelasan masih ditunda, sunyi di ruang-ruang warga akan terus menyimpan tanya yang jauh lebih nyaring daripada sekadar desis di gagang telepon.***

Penulis adalah:
– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Show More

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Mohon Untuk Menonaktifkan Adblock