Bayang-Bayang Undur Diri dan Pemakzulan: Menimbang Sunyi dan Suara Rakyat

Oleh: M.R. Mualimin 

YOGYAKARTA || Koranprogresif.id – Sore itu, di sebuah warung kopi di pinggiran Jakarta, Pak Min menyeruput teh hangatnya yang mulai mendingin. Di depannya, layar televisi gantung menyiarkan berita terkini: rumor pengunduran diri hingga wacana pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Pak Min membetulkan letak kacamatanya, menghela napas, lalu bergumam halus, “Negara ini mau dibawa ke mana, ya?”

Pertanyaan sederhana Pak Min adalah suara hati jutaan rakyat Indonesia hari ini. Di pasar tradisional, di dalam gerbong KRL yang berdesakan, hingga di panggung-panggung akademis, percakapan itu menggema. Persimpangan politik yang dihadapi Gibran—apakah memilih mengundurkan diri atau menanti proses pemakzulan—bukan sekadar drama perpolitikan istana, melainkan ujian berat bagi kemaslahatan bangsa ke depan.

Secara filosofis, kekuasaan yang legitimate tidak hanya bersandar pada legalitas formal di atas kertas, tetapi juga pada moralitas yang hidup di tengah masyarakat. Pengamat politik Thomas Polarization dalam karyanya Political Ethics and Public Trust (London: Routledge, 2018, hlm. 45) mengingatkan bahwa “Legitimacy is not merely a legal title, but a continuous moral negotiation between the ruler and the ruled.” Ketika beban kontroversi dan keraguan publik terus membesar, kestabilan pemerintahan menjadi pertaruhannya.

Jika kita menakar kemaslahatan publik melalui kacamata analisis kritis, opsi mengundurkan diri (voluntary resignation) sering kali memuat sikap ksatria untuk meredam polarisasi. Miriam Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 112) menegaskan bahwa etika politik menuntut seorang pemimpin untuk menempatkan kepentingan publik di atas ambisi personal. Langkah mundur yang diambil secara sukarela dapat memberikan ruang konsolidasi nasional, mencegah krisis kepercayaan yang berlarut-larut, dan memulihkan fokus pembangunan ekonomi.

Sebaliknya, opsi pemakzulan (impeachment) adalah proses konstitusional yang panjang, riuh, dan penuh dinamika politik di parlemen. Seperti dipaparkan oleh Cass R. Sunstein dalam Impeachment: A Citizen’s Guide (Cambridge: Harvard University Press, 2017, hlm. 88), “Impeachment is designed as a ultimate constitutional safeguard, but its collateral damage is often widespread social conflict.” Proses yang memakan energi sosial-politik ini berpotensi menguras daya tahan ekonomi masyarakat kecil—mereka yang sehari-hari bertarung dengan harga beras dan biaya hidup.

Pada akhirnya, bangsa ini tidak membutuhkan ketegangan yang memanjangkan kelelahan publik. Pilihan apa pun yang diambil kelak harus dilandasi oleh satu niat tunggal: melindungi ketenangan rakyat dan memastikan masa depan Republik tetap berlayar teguh. Karena di atas panggung kekuasaan yang megah, kebahagiaan dan kepastian hidup rakyat kecil seperti Pak Min dialah yang menjadi ukuran kemaslahatan sejati.***

Penulis adalah:

– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,

– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.