Bendera One Piece di Bulan Kemerdekaan: Simbol Kritik atau Ancaman Negara?
Oleh: Muhammad Rofik Mualimin
YOGYAKARTA || Koranprogresif.id – Menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, warna-warni kemeriahan mulai terasa. Namun di antara kibaran bendera Merah Putih dan spanduk perayaan, muncul satu pemandangan tak lazim: bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami, simbol bajak laut dari anime One Piece, turut dikibarkan oleh sebagian warga.
Bagi sebagian orang, ini hanya bentuk fandom biasa. Namun bagi sebagian lain—termasuk aparat dan kelompok konservatif—tindakan ini dianggap tidak pantas, bahkan memicu tudingan “makar simbolik”.
Pertanyaannya: benarkah kibaran bendera One Piece adalah bentuk ancaman terhadap negara? Atau justru ini adalah ekspresi sah yang lahir dari kekecewaan sosial dan ketimpangan struktural?
Dalam narasi One Piece, bajak laut bukan hanya perampok laut. Mereka adalah simbol perlawanan terhadap sistem dunia yang korup, penindasan terhadap rakyat kecil, dan impian atas kebebasan sejati. Karakter utamanya, Luffy, dikenal sebagai pemimpin yang membela mereka yang tertindas, melawan pemerintah yang semena-mena, dan menolak tunduk pada kekuasaan yang korup.
Di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, One Piece bukan sekadar hiburan. Ia menjadi ruang pelarian sekaligus artikulasi nilai-nilai keadilan alternatif. Ketika bendera bajak laut dikibarkan bersamaan dengan Merah Putih, itu bisa dibaca sebagai pernyataan simbolik: bahwa makna kemerdekaan versi negara belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat di bawah.
Antonio Gramsci (1971) menyebut bahwa kekuasaan tidak hanya dijaga dengan hukum dan aparat, tetapi juga lewat simbol-simbol budaya. Dalam istilahnya, “hegemoni budaya” adalah cara halus negara mempertahankan kontrol atas kesadaran rakyat. Namun ketika rakyat mengibarkan simbol tandingan—seperti bendera bajak laut—itu bisa dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap narasi dominan tentang nasionalisme dan kemerdekaan.
Namun, reaksi negara terhadap ekspresi semacam ini seringkali kaku. Dalam banyak kasus, ekspresi budaya rakyat yang menyimpang dari norma resmi dianggap ancaman. Logika ini sejalan dengan kritik Michel Foucault (1977), yang menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja melalui pengawasan dan penertiban ekspresi, bukan sekadar pemenjaraan fisik. Simbol pun bisa dianggap subversif jika tidak sesuai dengan kepentingan dominan.
Apakah kibaran bendera bajak laut ini perlu ditanggapi dengan represi? Tidak selalu. Justru ini bisa dibaca sebagai alarm sosial. Dalam masyarakat demokratis, simbol-simbol alternatif seharusnya dijadikan jendela untuk memahami perasaan warga. Seperti ditulis Benedict Anderson (1991) dalam Imagined Communities, bangsa adalah konstruksi imajinatif yang dirawat lewat simbol, cerita, dan ingatan kolektif. Ketika sebagian warga merasa lebih terwakili oleh simbol One Piece, itu mencerminkan lemahnya imajinasi kebangsaan kita di mata generasi baru.
Yang dikhawatirkan bukan bajak laut fiksi, tapi jika negara gagal memahami bahasa simbolik warganya. Ketika ruang berekspresi dibatasi, dan kritik dibungkam atas nama ketertiban, rakyat akan mencari cara lain untuk bersuara. Dalam hal ini, budaya pop menjadi alat komunikasi politik baru—halus tapi berdampak.
Alih-alih membungkam ekspresi ini, negara perlu mendengarnya. Kibaran bendera bajak laut di tengah bulan kemerdekaan bukan penghinaan terhadap Merah Putih, melainkan pengingat bahwa kemerdekaan sejati belum sepenuhnya dirasakan. Ini adalah kritik kultural dari rakyat yang masih bermimpi akan Indonesia yang benar-benar merdeka: dari korupsi, ketimpangan, dan ketidakadilan struktural.
Kemerdekaan bukan hanya tentang ritual dan simbol resmi, tetapi juga tentang ruang hidup yang adil, aman, dan manusiawi. Dan jika sebagian rakyat mengibarkan bendera bajak laut karena merasa ditinggalkan oleh cita-cita proklamasi, maka itu bukan makar—itu cermin yang mestinya kita lihat bersama. (MRM).
*Penulis adalah dosen STAI Yogyakarta dan kritikus sosial
