BPJS Warga Tiba-Tiba Nonaktif, Imam Yahya Dorong Pemutakhiran Data DTKS
KOTA CIREBON – Koranprogresif.id – Anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi PDI Perjuangan, Imam Yahya, menggelar kegiatan reses masa persidangan II di RW 04 Pegajahan, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Senin (16/3/2026).
Dalam pertemuan bersama warga tersebut, Imam Yahya menyoroti persoalan banyaknya kepesertaan BPJS masyarakat yang tiba-tiba nonaktif. Ia menyebut hal tersebut terjadi akibat perubahan tingkat kesejahteraan atau desil dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Hampir di seluruh RW di Kelurahan Jagasatru terjadi hal yang sama. BPJS yang sebelumnya aktif tiba-tiba menjadi nonaktif karena desilnya naik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam data tersebut warga yang sebelumnya berada pada kategori desil satu hingga empat yang berarti kelompok masyarakat kurang mampu tiba-tiba berubah menjadi desil enam hingga sepuluh. Meski kondisi ekonomi masyarakat di lapangan belum tentu mengalami perubahan yang signifikan.
“Secara data memang desilnya naik, tetapi faktanya masyarakat belum tentu sudah mampu. Ini yang akhirnya menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Imam meminta seluruh pengurus kampung dan perangkat kelurahan aktif melakukan pemutakhiran data melalui musyawarah kelurahan (muskel). Menurutnya, muskel memiliki peran penting untuk memperbarui data DTKS agar bantuan sosial bisa tepat sasaran.
“Kita minta setiap bulan ada pembaruan data melalui musyawarah kelurahan. Salah satu tugasnya memang mengupdate data DTKS supaya keluhan masyarakat bisa ditangani,” jelasnya.
Ia menyebutkan, berdasarkan data sementara terdapat sekitar 300 warga di Kelurahan Jagasatru yang mengalami persoalan serupa terkait perubahan status tersebut.
“Itu baru data awal, belum termasuk hasil pengecekan ulang di lapangan. Dari satu kelurahan saja yang terdiri dari 10 RW, hampir semuanya mengalami hal yang sama,” ungkapnya.
Imam Yahya menambahkan, kondisi ekonomi warga di beberapa wilayah Jagasatru, termasuk RW 04 Pegajahan, masih tergolong rendah sehingga pembaruan data menjadi sangat penting.
Selain melibatkan pengurus kampung, ia juga meminta pengurus partai di tingkat ranting untuk turut membantu masyarakat dalam memperbarui data.
“Pengurus kampung dan juga pengurus partai di tingkat ranting harus aktif membantu warga mengupdate data desil ini, karena kaitannya langsung dengan bantuan sosial lainnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa data dalam DTKS bersifat tunggal dan menjadi acuan utama pemerintah dalam penyaluran berbagai program bantuan.
“Kalau data tunggalnya sudah tidak masuk, jangan berharap bisa mendapatkan bantuan lainnya. Logikanya seperti itu,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai pemutakhiran data harus dilakukan secara adil dan akurat.
“Kalau memang sudah mampu tentu tidak perlu dimasukkan sebagai penerima bantuan. Tapi kalau masih tidak mampu, maka wajib dimasukkan agar bisa mendapatkan bantuan yang semestinya,” pungkasnya. (Roni)
