DARI OPERATOR KE PENGAMBIL MANFAAT: MENGUAK TANGGUNG JAWAB DI BALIK DUGAAN PENYADAPAN NEGARA

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad (Penasihat Militer Utusan Militer di PBB 2017-2019)
JAKARTA || Koranprogresif.id –
*Pendahuluan*
Ada satu pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam setiap perkara penyalahgunaan kewenangan negara: apakah pertanggungjawaban berhenti pada mereka yang menjalankan perintah, atau harus menjangkau pula mereka yang memerintahkan, mengetahui, dan mengambil manfaat dari tindakan tersebut?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika publik mengikuti perkembangan dugaan penyadapan ilegal melalui Lawful Interception Management System (LIMS), yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri.
Persoalannya bukan semata-mata tentang teknologi penyadapan. Ini menyangkut batas kewenangan, integritas institusi, perlindungan hak warga negara, dan yang paling mendasar, kedaulatan negara.
Dalam konteks inilah pandangan Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Prof. Henri Subiakto, patut dicermati. Ia mengangkat pertanyaan tentang kemungkinan adanya pihak yang lebih luas daripada pelaksana teknis dalam sebuah operasi penyadapan.
Bagi saya, pertanyaan tersebut layak didalami. Namun, jawabannya harus ditemukan melalui penyelidikan yang objektif, bukti yang sah, dan proses hukum yang terbuka.
*Operator, Collector, dan End User: Memahami Rantai Pertanggungjawaban*
Dalam perspektif analisis intelijen, sebuah kegiatan pengumpulan informasi dapat dipahami melalui beberapa lapisan fungsi.
*Pertama,* Operator, yaitu pihak yang menjalankan perangkat dan melaksanakan kegiatan teknis.
*Kedua,* Collector, yaitu pihak yang menghimpun, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi.
*Ketiga,* End User, yaitu pihak yang menerima dan menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan tertentu.
Ketiga fungsi ini membantu kita memahami bahwa sebuah operasi tidak selalu berhenti pada orang yang mengoperasikan perangkat.
Namun, ada satu hal yang harus dibedakan secara tegas. Penerima akhir informasi belum tentu merupakan pihak yang memiliki kepentingan politik paling besar. Demikian pula, pihak yang memperoleh manfaat belum tentu terlibat langsung dalam pelaksanaan operasi.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kapolri telah menyampaikan dugaan peran Listyo Sigit Prabowo sebagai pemberi perintah, penentu sasaran, sekaligus penerima hasil penyadapan.
Keterangan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang harus diuji melalui pembuktian hukum.
Di sinilah penyidikan harus bekerja secara menyeluruh. Bukan hanya mengungkap siapa yang mengoperasikan sistem, melainkan juga memastikan siapa yang memberikan perintah, untuk kepentingan apa informasi dikumpulkan, dan apakah ada pihak lain yang mengetahui atau mengambil manfaat dari kegiatan tersebut.
Saya tidak hendak menunjuk seseorang sebelum bukti berbicara. Tetapi saya juga tidak sependapat apabila pertanggungjawaban berhenti hanya karena pelaksana teknis telah ditemukan.
Negara tidak boleh hanya mengungkap tangan yang menekan tombol. Negara harus menelusuri seluruh rantai tanggung jawab di balik penggunaan kewenangan tersebut.
*Penyadapan dan Bahaya Penyalahgunaan Kekuasaan*
Penyadapan pada dasarnya bukan sesuatu yang selalu bertentangan dengan hukum. Dalam negara hukum, tindakan tersebut dapat dibenarkan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara, sepanjang memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan yang memadai.
Persoalannya muncul ketika kewenangan tersebut diduga digunakan tanpa prosedur dan di luar kepentingan yang dibenarkan hukum.
Apabila benar informasi pribadi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha dikumpulkan tanpa dasar hukum yang sah, maka persoalannya jauh melampaui pelanggaran administratif atau teknis.
Ini merupakan persoalan serius tentang penyalahgunaan kekuasaan.
Lebih jauh, informasi yang diperoleh melalui penyadapan dapat menjadi instrumen tekanan apabila digunakan untuk mengendalikan keputusan, membatasi kebebasan seseorang, atau memengaruhi proses politik.
Dalam situasi seperti itu, teknologi yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan negara justru berpotensi berubah menjadi alat yang mengancam kebebasan warga negara dan integritas pemerintahan.
Kita harus berhati-hati. Jangan sampai negara memiliki perangkat yang semakin canggih, tetapi mekanisme pengawasannya justru semakin lemah.
*Pengunduran Diri Wakil Presiden dan Etika Pertanggungjawaban Konstitusional*
Peristiwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang proporsional.
Prof. Henri Subiakto menafsirkan langkah tersebut melalui perspektif impression management, yakni strategi membangun kesan dan citra di hadapan publik. Ia juga mengemukakan kemungkinan terbentuknya narasi sebagai pihak yang menjadi korban keadaan politik.
Pandangan tersebut merupakan interpretasi komunikasi politik yang sah untuk diperdebatkan.
Namun, kita perlu membedakan antara keputusan politik, motif pribadi, dan konsekuensi konstitusional.
Pengunduran diri seorang Wakil Presiden bukan sekadar peristiwa komunikasi politik. Ia menyangkut keberlanjutan pemerintahan, mekanisme pengisian jabatan, serta penghormatan terhadap konstitusi.
Karena itu, tidak tepat apabila kita langsung menyimpulkan bahwa pengunduran diri tersebut merupakan strategi menyelamatkan diri, apalagi memastikan tujuan politik tertentu pada 2029 tanpa bukti yang memadai.
Bagi saya, ukuran seorang pemimpin bukan terletak pada kemampuannya membangun citra sebagai korban atau pemenang, melainkan pada kesediaannya mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat dan konstitusi.
Jabatan publik bukan milik keluarga, bukan pula warisan kelompok politik. Jabatan adalah amanah konstitusional.
*Runtuhnya Dominasi Kekuasaan dan Pelajaran tentang Institusi*
Istilah Partai Cokelat atau Parcok telah digunakan dalam perbincangan publik untuk mengkritik dugaan keterlibatan unsur penegak hukum dalam dinamika politik.
Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai tudingan tersebut, satu prinsip harus kita tegakkan: institusi penegak hukum tidak boleh menjadi instrumen kepentingan kelompok maupun individu.
Polri harus berdiri di atas kepentingan negara, bukan di bawah kepentingan penguasa atau kelompok politik tertentu.
Pergantian pejabat, restrukturisasi organisasi, dan pembenahan internal memang dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki institusi. Namun, pembenahan tidak boleh sekadar mengganti orang.
Yang jauh lebih penting adalah memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, membangun transparansi, dan memastikan tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan tanpa pertanggungjawaban.
Kita tidak boleh mengganti dominasi satu kelompok dengan dominasi kelompok lainnya.
Sebab, apabila sistemnya tidak berubah, sejarah hanya akan mengulang dirinya dengan pelaku dan nama yang berbeda.
*Presiden Harus Merdeka, Negara Tidak Boleh Disandera*
Ada satu pelajaran penting dari seluruh rangkaian peristiwa ini.
Seorang Presiden harus memiliki kebebasan konstitusional untuk mengambil keputusan tanpa tekanan, intimidasi, maupun kendali ilegal dari pihak mana pun.
Namun, kemerdekaan Presiden tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Presiden tetap tunduk pada konstitusi, hukum, pengawasan parlemen, dan pertanggungjawaban kepada rakyat.
Demikian pula, aparat negara harus memiliki keberanian profesional untuk menolak setiap perintah yang bertentangan dengan hukum.
Inilah sesungguhnya makna negara yang berdaulat: tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, dan tidak ada institusi yang boleh menjadi alat untuk melindungi kepentingan pribadi.
Jika dugaan penyalahgunaan LIMS terbukti, negara harus memastikan bahwa seluruh rantai pertanggungjawabannya diungkap secara tuntas.
Bukan untuk membalas dendam politik. Bukan untuk memenangkan satu kelompok atas kelompok lainnya. Melainkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang sama terulang pada masa mendatang.
*Penutup*
Saya ingin mengajak kita melihat persoalan ini lebih jauh daripada sekadar siapa yang jatuh dan siapa yang bertahan.
Dalam kehidupan bernegara, pergantian kekuasaan adalah sesuatu yang wajar. Tetapi penyalahgunaan kewenangan tidak boleh menjadi tradisi yang diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
Operator dapat berganti. Collector dapat berganti. Bahkan teknologi dapat berubah semakin canggih. Namun, apabila budaya kekuasaan yang tidak terkendali tetap dipelihara, ancaman terhadap negara akan selalu menemukan jalannya.
Karena itu, pengungkapan dugaan penyadapan ilegal harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh.
Kita membutuhkan institusi yang kuat, tetapi tidak sewenang-wenang. Kita membutuhkan pemimpin yang berwibawa, tetapi tetap tunduk pada hukum. Kita membutuhkan aparat yang loyal kepada negara, bukan loyal kepada individu.
Saya tidak sedang merayakan kejatuhan siapa pun. Saya juga tidak sedang membela kekuasaan yang sedang berkuasa.
Saya hanya ingin memastikan bahwa Republik ini tidak pernah menjadi milik segelintir orang.
Sebab, negara yang kuat bukanlah negara yang mampu mengawasi semua orang, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa setiap pemegang kekuasaan juga diawasi dan dimintai pertanggungjawaban.
Di situlah letak kedaulatan. Di situlah kehormatan konstitusi. Dan di situlah makna sesungguhnya dari Indonesia yang merdeka.
Hidup Indonesia. Hidup Konstitusi. Tegakkan Hukum, Jaga Kedaulatan, dan Selamatkan Republik.
*Geopark Ciletuh, Sukabumi – November 2026*









