Dibalik Kritik terhadap PLN dan Kepemimpinan Darmawan
Oleh: Sayed Junaidi Rizaldi
JAKARTA || Koranprogresif.id – Ditengah berbagai kritik terhadap PT. PLN (Persero), penting bagi publik untuk melihat persoalan secara jernih dan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa seluruh masalah perusahaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang Darmawan Prasodjo. Kritik tetap diperlukan dalam negara demokrasi, namun penilaian terhadap sebuah kepemimpinan juga harus mempertimbangkan fakta, konteks, dan kompleksitas yang ada.
*PLN bukan sekadar perusahaan biasa*
Perusahaan ini memikul tugas besar menyediakan listrik bagi ratusan juta masyarakat Indonesia, termasuk wilayah pelosok yang secara bisnis sering kali tidak menguntungkan. Konsekuensinya, kebutuhan investasi menjadi sangat besar. Pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, gardu listrik, hingga program pemerataan elektrifikasi membutuhkan pendanaan jangka panjang yang nilainya tidak sedikit.
Karena itu, besarnya utang PLN tidak dapat dipahami secara sederhana seolah-olah muncul akibat satu kebijakan atau satu periode kepemimpinan saja.
Begitu pula dengan persoalan blackout yang terjadi di beberapa daerah. Gangguan kelistrikan tentu harus menjadi bahan evaluasi serius, sebab pelayanan publik tidak boleh terganggu. Namun, sistem kelistrikan nasional bekerja dalam jaringan yang sangat kompleks dan saling terhubung. Banyak faktor teknis yang bisa memicu gangguan, mulai dari cuaca ekstrem, kerusakan jaringan transmisi, hingga gangguan pada pembangkit.
Menyederhanakan seluruh persoalan hanya kepada satu figur pemimpin justru berisiko mengabaikan akar masalah yang sebenarnya perlu diperbaiki.
Di sisi lain, ada sejumlah langkah pembenahan yang juga perlu diapresiasi. Dalam beberapa tahun terakhir, PLN mulai bergerak menuju transformasi digital, memperbaiki sistem pelayanan pelanggan, serta mendorong pengembangan energi baru terbarukan. Perusahaan juga berupaya menjaga stabilitas tarif listrik di tengah kondisi ekonomi global yang tidak selalu mudah. Upaya tersebut menunjukkan bahwa, pembenahan di tubuh PLN tetap berjalan, meski tentu masih terdapat banyak tantangan yang harus diselesaikan.
Karena itu, diskusi mengenai masa depan PLN seharusnya tidak berhenti pada wacana mencari pihak yang disalahkan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah, manajemen dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional agar lebih tangguh dan efisien. Kritik yang sehat seharusnya mendorong solusi dan perbaikan, bukan sekadar membangun tekanan politik atau opini sesaat.
Dalam tata kelola BUMN, evaluasi terhadap pimpinan memang hal yang wajar. Tetapi keputusan besar seperti pergantian direksi sebaiknya dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif, terukur, dan menyeluruh. Sebab pada akhirnya, yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar pergantian figur, melainkan jaminan bahwa layanan listrik nasional semakin stabil, merata dan mampu mendukung pembangunan Indonesia ke depan. ***
* Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98,
* Ketua Umum Ikatan Alumni UPN Veteran Jakarta.
