Hadiri Workshop Percepatan Cetak Sawah, Kajati Kalsel Dukung Pembangunan Nasional
JAKARTA || Koranprogresif.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Selatan, Rina Virawati, S.H, M.H, didampingi Asisten Intelijen Kejati Kalsel, Nana Riana, SH, MH dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalsel, Ahmad Muchlis, SH, MH mengikuti giat workshop percepatan kegiatan cetak Sawah TA 2025, Kamis (31/07/2025).
Kegiatan diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian RI, Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Berlangsung selama dua hari dibuka secara resmi oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.
Turut hadir pula, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Muhidin beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi dari berbagai wilayah di Indonesia, sebagai wujud sinergi Kejaksaan dalam mendukung pembangunan nasional yang tepat sasaran, akuntabel dan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Diterangkan oleh Kasi Penkum Kejati Kalsel, Yuni Priyono, SH, MH bahwa, Menteri Pertanian RI dalam sambutannya menegaskan pentingnya percepatan realisasi program cetak sawah sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional.
Beliau menginstruksikan agar seluruh pihak terkait,termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum, dapat bekerja secara terintegrasi dan berkomitmen penuh dalam mengawal setiap tahapan pelaksanaan program.
Menteri juga menekankan bahwa, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh aspek tata kelola,
pengawasan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Workshop ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, guna memastikan implementasi program cetak sawah berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kejaksaan akan terus berperan aktif dalam pengawalan program pembangunan melalui pendekatan preventif, dikolaboratif dan berbasis integritas. (MN).
