JENDERAL POLITIK DAN HILANGNYA PANGGILAN PERANG

Oleh: Mayor Jenderal TNI (Purn) Fulad (Penasihat Militer RI untuk PBB (2017–2019)

JAKARTA || Koranprogresif.id –

*Pendahuluan*

Ada sebuah ironi yang pelan-pelan tumbuh di tubuh banyak organisasi besar: ketika ancaman semakin kompleks, perhatian justru semakin sibuk mengurus hal-hal yang bukan ancaman.

Dalam dunia militer, ironi itu lebih berbahaya. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi institusi, melainkan keselamatan negara.

Dahulu, seorang jenderal diukur dari seberapa baik ia membaca medan, membangun kesiapan tempur, memahami karakter musuh, dan memimpin prajurit di bawah tekanan. Hari ini, ukuran itu terasa semakin kabur. Yang lebih sering menjadi bahan pembicaraan justru kedekatan dengan pusat kekuasaan, kemampuan membangun jejaring, kecakapan tampil di ruang publik, atau kepiawaian membaca arah angin politik.

Tidak ada yang salah dengan politik. Demokrasi membutuhkannya. Tetapi sejarah mengajarkan satu pelajaran sederhana: politik yang terlalu dekat dengan seragam selalu menimbulkan ongkos bagi profesionalisme militer.

Persoalannya bukan apakah seorang jenderal kelak boleh memasuki dunia politik setelah menyelesaikan pengabdiannya. Persoalannya adalah ketika aroma politik mulai memasuki ruang-ruang yang semestinya dipenuhi bau oli kendaraan tempur, peta operasi, simulasi perang, dan diskusi tentang kesiapan menghadapi ancaman nyata.

Di situlah panggilan perang mulai kehilangan gaungnya.

*Ketika Pangkat Lebih Dekat dengan Kekuasaan daripada Medan Tempur*

Militer dibangun di atas merit, disiplin, dan kompetensi. Setidaknya demikian yang diajarkan kepada setiap taruna sejak hari pertama mengenakan seragam.

Namun, setiap organisasi pada akhirnya akan mengikuti logika sistem yang dibangunnya sendiri. Jika yang paling sering diapresiasi adalah kemampuan mengelola akses, maka organisasi akan melahirkan pencari akses. Jika yang paling dihargai adalah kemampuan mengelola persepsi, maka organisasi akan memproduksi ahli pencitraan.

Jangan salahkan orangnya. Salahkan metrik keberhasilannya.

Karena manusia selalu bergerak menuju apa yang dihargai oleh sistem.

Di sinilah letak persoalan yang patut direnungkan.

Apakah kita sedang membangun panglima perang, atau sekadar administrator berseragam?

Pertanyaan itu terasa tidak nyaman. Tetapi justru karena tidak nyaman, ia perlu diajukan.

*Perang Tidak Mengenal Elektabilitas*

Sejarah perang selalu kejam terhadap mereka yang salah membaca prioritas.

Peluru tidak pernah bertanya siapa yang paling populer.

Rudal tidak pernah menghitung jumlah pengikut di media sosial.

Drone tempur tidak pernah mempertimbangkan kedekatan seseorang dengan lingkar kekuasaan.

Perang hanya mengenal satu bahasa: kesiapan.

Negara yang terlalu lama hidup dalam suasana damai sering kali lupa bahwa kemampuan bertempur bukan sesuatu yang bisa dipelajari ketika perang sudah dimulai. Ia dibangun puluhan tahun sebelumnya melalui latihan, pendidikan, pembinaan karakter, inovasi doktrin, dan keberanian berpikir strategis.

Itulah sebabnya negara-negara besar menghabiskan energi luar biasa untuk mencetak pemikir perang, bukan sekadar pengelola organisasi.

Mereka sadar bahwa dalam perang modern, yang menentukan kemenangan bukan hanya kecanggihan teknologi, tetapi kualitas manusia yang mengendalikannya.

*Ketika Seragam Kehilangan Aura Tempurnya*

Yang paling berbahaya bukanlah ketika tentara memasuki ruang sipil.

Yang paling berbahaya adalah ketika budaya sipil yang transaksional mulai mendominasi cara berpikir militer.

Sedikit demi sedikit orientasi berubah.

Yang dahulu sibuk membahas skenario operasi, kini lebih banyak membahas skenario jabatan.

Yang dahulu berdebat tentang kesiapan tempur satuan, kini lebih sibuk membaca konfigurasi kekuasaan.

Yang dahulu bertanya bagaimana memenangkan peperangan, kini lebih sering bertanya bagaimana mengamankan posisi.

Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam.

Ia datang perlahan.

Begitu perlahan sehingga sering kali tidak terasa.

Sampai suatu hari organisasi menyadari bahwa ia memiliki banyak jenderal, tetapi semakin sedikit panglima perang.

Itulah tragedi yang tidak pernah diumumkan dalam upacara.

*Mengembalikan Profesionalisme yang Bergeser*

Tidak ada jalan lain selain mengembalikan profesionalisme sebagai mata uang tertinggi dalam pembinaan karier.

Ukuran keberhasilan harus dikembalikan kepada sesuatu yang benar-benar mencerminkan kualitas kepemimpinan militer: kesiapan tempur satuan, penguasaan doktrin, keberhasilan latihan, inovasi strategi, kemampuan membangun moral prajurit, serta kecakapan menghadapi ancaman baru seperti perang siber, kecerdasan buatan, hingga peperangan multidomain.

Netralitas prajurit aktif juga tidak boleh dipahami sekadar sebagai slogan normatif.

Ia harus menjadi pagar institusional yang dijaga bersama.

Bukan karena militer anti-politik.

Tetapi karena republik membutuhkan tentara yang kesetiaannya tidak pernah terpecah oleh kepentingan politik apa pun.

Semakin profesional tentaranya, semakin sehat demokrasinya.

Semakin jauh tentara dari politik praktis, semakin kuat legitimasi moralnya di mata rakyat.

*Penutup*

Sejarah selalu memiliki cara yang sederhana dalam menguji sebuah bangsa.

Ia tidak bertanya berapa banyak jenderal yang dimiliki.

Ia bertanya berapa banyak panglima perang yang benar-benar siap ketika ancaman datang.

Jabatan dapat diberikan melalui keputusan administrasi.

Pangkat dapat berubah karena waktu.

Tetapi kehormatan seorang jenderal hanya lahir dari satu hal: kemampuannya menjaga kedaulatan negara.

Bangsa ini tidak membutuhkan seragam yang sibuk mencari tepuk tangan.

Bangsa ini membutuhkan pemimpin militer yang lebih akrab dengan ruang operasi daripada ruang lobi, lebih fasih membaca peta ancaman daripada peta kekuasaan, dan lebih gelisah memikirkan kesiapan perang daripada peluang jabatan.

Karena sejarah tidak pernah mengabadikan seorang jenderal yang pandai mengikuti arah angin politik.

Sejarah hanya mengenang mereka yang tetap berdiri ketika badai datang.

Dan republik ini, jika ingin tetap tegak, harus memastikan bahwa setiap bintang di pundak seorang jenderal memantulkan cahaya profesionalisme bukan pantulan sorot lampu kekuasaan.

Merdeka. ***