Taruhan Nyawa di Ompreng Gratis Anak-Anak Kita
Oleh: Muhammad Rofik Mualimin
YOGYAKARTA || Koranprogresif.id – Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang biasa: riuh tawa anak sekolah, bau kapur tulis, dan gemerincing sendok yang membentur ompreng stainless steel. Namun, ompreng-ompreng stainless yang digadang-gadang membawa gizi gratis itu justru berubah menjadi kurir petaka. Di beberapa daerah, anak-anak kita tidak mendadak cerdas; mereka mendadak mual, memegang perut yang melilit, lalu terkapar di ruang UGD yang overkapasitas. Keracunan massal ini bukan sekadar insiden teknis dapur—ini adalah alarm bahaya dari kegagalan sistemik.
Secara teoritis, memberi makan anak sekolah adalah investasi peradaban. Pakar ekonomi kelembagaan Mancur Olson dalam karya klasiknya, Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (Cambridge: Harvard University Press, 1965, hlm. 15), mengingatkan bahwa penyediaan barang publik yang besar selalu rentan terhadap kelalaian pengawasan karena koordinasi yang rumit dan tumpang-tindih kepentingan. Ketika sebuah program nasional dieksekusi dalam skala raksasa tanpa kesiapan rantai pasok lokal yang higienis, yang terjadi adalah bencana logistik. Kita melupakan prinsip dasar saniter yang dipesankan ulama klasik Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam al-Thibb al-Nabawi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998, hlm. 210), bahwa makanan segar yang tercemar racun (al-tha’am al-matsmum) akibat pengolahan yang terburu-buru adalah perusak kesehatan paling cepat.
Masalah utamanya terletak pada birokrasi penyedia jasa yang tergesa-gesa. Sosiolog Jerman Max Weber dalam Wirtschaft und Gesellschaft (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1922, hlm. 650) menegaskan bahwa efisiensi birokrasi membutuhkan kontrol kualitatif yang ketat dan spesifik. Ketika kuantitas mengejar target politik tanpa menyisakan ruang bagi kontrol kualitas (QC) yang ketat di lapangan, bahaya laten mikroba seperti staphylococcus aureus atau salmonella menyusup tanpa permisi. Pemerintah tampaknya lupa bahwa perut anak-anak bukan laboratorium uji coba untuk mengejar efisiensi anggaran semata.
Lebih jauh lagi, kegagalan ini mencerminkan apa yang disebut sarjana Belanda Jan Breman dalam Control of Land and Labour in Colonial Java (Dordrecht: Foris Publications, 1983, hlm. 45) sebagai ilusi tata kelola dari atas ke bawah (top-down governance) yang mengabaikan realitas kapasitas di tingkat paling bawah. Memaksa dapur-dapur lokal memasak ribuan porsi sekaligus tanpa pelatihan standar hazard yang benar adalah bentuk kecerobohan yang tak termaafkan.
Sebagai masyarakat, kita wajib menuntut transparansi total. Kementerian Kesehatan dan institusi terkait harus membuka hasil pengujian sampel laboratorium secara jujur ke publik, bukan sekadar melemparkan retorika “oknum vendor keliru”. Penelitian sejarah kesehatan publik oleh Sartono Kartodirdjo dalam Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500–1900 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 112) menunjukkan bahwa ketidakpercayaan publik kerap lahir dari pola komunikasi penguasa yang menutup-nutupi fakta saat krisis kesehatan terjadi.
Makan bergizi gratis tentu niat yang sangat mulia. Namun, jika pelaksanaannya mengorbankan keselamatan jiwa, program ini berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang terencana. Nyawa seorang anak sekolah tak boleh ditukar dengan laporan penyerapan anggaran yang mulus di kertas kerja pejabat. Saatnya audit total, jerat hukum vendor yang lalai, dan kembalikan esensi keselamatan pangan di atas segalanya.***
Penulis adalah:
– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
