Warga Panjunan Tuntut Transparansi CSR dan Izin Lingkungan PT Pelindo
KOTA CIREBON – Koranprogresif.id – Ratusan warga Kelurahan Panjunan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa, Senin (24/2/25), menuntut transparansi dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta mempertanyakan izin lingkungan PT Pelindo, perusahaan bongkar muat batu bara yang beroperasi di wilayah mereka.
Aksi ini dilakukan setelah berbagai upaya audiensi yang diajukan warga tak kunjung mendapat tanggapan dari pihak perusahaan.
Menurut Zaki Mubarak, Bendahara Forum Panjunan Bersatu sekaligus Ketua Forum RW dan Ketua RW 05 Kelurahan Panjunan, warga telah mengirimkan dua kali surat permohonan audiensi dalam satu bulan terakhir, namun tidak mendapat respons.
“Kami sudah mencoba mendatangi kantor perusahaan, tapi selalu dijawab oleh sekuriti bahwa pejabat terkait tidak ada, padahal mobil mereka terlihat terparkir di lokasi,” ujar Zaki.
Menjelang aksi unjuk rasa, PT Pelindo menawarkan pertemuan pada pukul 16.00 WIB dengan syarat warga tidak melakukan demonstrasi. Namun, setelah musyawarah, warga tetap memutuskan untuk melanjutkan aksi sebagai bentuk protes.
Bantuan CSR Semakin Minim
Dalam aksinya, warga menyoroti semakin berkurangnya bantuan CSR dari PT Pelindo. Pada awal beroperasi kembali pada 2016, warga menerima bantuan berupa 5 kg beras, 1 kg gula, 1 kg minyak, mi instan, susu, dan teh. Namun, kini jumlahnya menyusut drastis menjadi hanya 3 kg beras, seperempat kilogram gula, dan 1 liter minyak. Bahkan, kualitas mi instan yang diberikan dinilai lebih rendah dibanding sebelumnya.
“CSR dari perusahaan lain rutin dan jelas, sementara PT Pelindo tidak pernah memberikan kontribusi yang layak bagi masyarakat,” tegas Zaki.
Izin Lingkungan Dipertanyakan
Selain dana CSR, warga juga mempertanyakan legalitas izin lingkungan perusahaan. Menurut mereka, PT Pelindo telah beroperasi selama enam tahun tanpa menunjukkan dokumen izin lingkungan yang sah, berbeda dengan perusahaan swasta lain yang memiliki perizinan lengkap serta berkontribusi nyata kepada masyarakat sekitar.
Aksi ini diikuti oleh warga dari 10 RW, tokoh masyarakat, serta Forum Panjunan Bersatu. Meskipun salah satu RW tidak mengirimkan perwakilan secara resmi, banyak warganya tetap ikut serta dalam demonstrasi.
Ancaman Aksi Lebih Besar
Jika pertemuan dengan PT Pelindo tidak menghasilkan solusi yang memuaskan, warga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar, bahkan di bulan Ramadan sekalipun.
“Jika pertemuan nanti siang tidak membuahkan hasil, kami akan turun lagi dengan massa lebih banyak. Kami ingin kejelasan soal CSR dan izin lingkungan yang selama ini tidak transparan,” kata Zaki.
Warga berharap PT Pelindo segera memberikan tanggapan konkret atas tuntutan mereka dan menghadirkan solusi yang adil bagi masyarakat yang terdampak oleh aktivitas bongkar muat batu bara di wilayah Panjunan. (Roni)
