Opini

Boyamin Saiman Desak Kejagung, Segera Adili Riza Chalid secara In Absentia

 

JAKARTA || Koranprogresif.id – Keberadaan dan dugaan aktivitas bisnis Muhammad Riza Chalid (MRC), tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT. Pertamina, kembali menjadi sorotan. Meski telah berstatus buronan atau masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Agung, Riza Chalid diduga masih memiliki keterkaitan dengan sejumlah kegiatan bisnis di Indonesia.

Dugaan tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026). Salah satu perusahaan yang disebut memiliki dugaan keterkaitan dengan aktivitas bisnis Riza Chalid adalah PT. PPL, yang disebut mengerjakan proyek pengeboran minyak mentah di Sumatra.

Boyamin juga mengungkapkan bahwa, Riza Chalid diduga pernah masuk ke Indonesia melalui Balikpapan pada pertengahan Mei 2023. Saat itu, MRC disebut menggunakan maskapai penerbangan Malaysia dan berada di Indonesia selama sekitar dua hari.

Menurut Boyamin, Riza Chalid diduga dapat masuk ke Indonesia karena tidak lagi menggunakan paspor Republik Indonesia. Ia juga menyebut, MRC diduga memiliki dua paspor dari negara asing dengan menggunakan nama berbeda, yakni Abdul Kareem.

Atas dugaan tersebut, Boyamin meminta Pertamina melakukan penelusuran menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha yang berpotensi memiliki keterkaitan dengan Riza Chalid.

Menurutnya, Pertamina perlu memastikan tidak ada lagi pengaruh maupun kepentingan bisnis MRC dalam lingkungan perusahaan maupun mitra usahanya.

“Pertamina harus memutus mata rantai dengan MRC untuk menghindari dugaan bersekongkol dengan buron dan mencegah bertambahnya pundi-pundi kekayaan MRC,” tegas Boyamin.

Ia menilai, potensi aliran keuntungan dari aktivitas bisnis tersebut perlu dicermati karena dikhawatirkan dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi pihak-pihak tertentu demi menghindari proses hukum.

Selain mendesak Pertamina, Boyamin juga meminta Kejaksaan Agung segera mengambil langkah hukum dengan menyidangkan Riza Chalid secara in absentia, yakni persidangan tanpa kehadiran terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mendorong agar penanganan perkara tidak hanya berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi, tetapi turut menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Langkah tersebut dinilai penting untuk menelusuri dan memaksimalkan pemulihan aset serta pengembalian kerugian negara yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sebagai bentuk keseriusan mendorong percepatan proses hukum, Boyamin menyatakan pihaknya tengah menyiapkan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Agung. Upaya itu dimaksudkan untuk mendorong agar penanganan perkara Riza Chalid segera dilanjutkan melalui mekanisme persidangan in absentia.

Boyamin mengungkapkan, langkah awal telah dilakukan dengan melayangkan somasi kepada Kejaksaan Agung pada Selasa sebelumnya.

Ia berharap, Kejaksaan Agung segera merespons tuntutan tersebut dan mengambil langkah konkret, agar proses hukum terhadap Riza Chalid tidak berlarut-larut. (Red).

Show More

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Mohon Untuk Menonaktifkan Adblock