Opini

KETIKA PRESIDEN TERANCAM KEHILANGAN KEMERDEKAAN

 

Oleh: Mayjen TNI (P) Fulad (Penasihat Militer Utusan Militer di PBB 2017-2019)

JAKARTA || Koranprogresif.id –

*PENDAHULUAN*

Ada satu pertanyaan mendasar yang seharusnya menggugah kesadaran seluruh anak bangsa: bagaimana mungkin seorang Presiden yang memperoleh mandat dari rakyat, memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan konstitusi, dan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan negara, justru diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh aparatur negara sendiri?

Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran hukum. Ini menyangkut kehormatan negara, kewibawaan konstitusi, dan kemerdekaan Presiden dalam menjalankan mandat rakyat.

Presiden bukan sekadar seorang individu yang menduduki jabatan tertinggi pemerintahan. Presiden merupakan pemegang mandat konstitusional yang harus memiliki ruang kebebasan untuk mengambil keputusan, mengendalikan jalannya pemerintahan, serta menentukan arah kebijakan negara tanpa tekanan atau intervensi ilegal dari kekuatan mana pun.

Karena itu, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto melalui Lawful Interception Management System (LIMS) harus dilihat dalam perspektif yang jauh lebih luas.

Penyidikan perkara ini telah menyeret sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Sejumlah perangkat elektronik, termasuk telepon seluler, iPad, dan empat buah flashdisk, juga telah disita sebagai barang bukti. Dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha.

Seluruh dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah. Seseorang yang berstatus tersangka tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, kehati-hatian hukum tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk mengecilkan persoalan ini.

Sebab, pertanyaan sesungguhnya bukan hanya siapa yang menyadap Presiden, melainkan siapa yang menguasai informasi strategis negara, untuk kepentingan siapa informasi itu digunakan, dan apakah ada kekuatan tersembunyi yang berusaha memengaruhi jalannya pemerintahan?

Sebuah negara tidak boleh membiarkan mandat rakyat berada di bawah bayang-bayang kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan kepada konstitusi.

*LIMS: KETIKA INSTRUMEN NEGARA DIDUGA BERUBAH MENJADI ALAT PENGENDALI KEKUASAAN*

LIMS merupakan sistem pengelolaan intersepsi komunikasi yang penggunaannya harus tunduk pada hukum, kewenangan, dan prosedur yang sah.

Pada prinsipnya, teknologi semacam ini dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum dan melindungi kepentingan keamanan negara. Namun, setiap kewenangan yang diberikan oleh negara selalu memiliki batas. Tidak ada satu pun instrumen penegakan hukum yang boleh digunakan di luar tujuan dan ketentuan yang membenarkannya.

Persoalan menjadi sangat serius ketika sistem yang seharusnya mendukung kepentingan negara justru diduga digunakan untuk menyadap Presiden dan sejumlah pihak tanpa dasar kewenangan yang sah.

Di sinilah letak paradoksnya.

Teknologi yang diciptakan untuk melindungi negara berpotensi berubah menjadi ancaman ketika berada di tangan pihak yang menyalahgunakan kekuasaan.

Instrumen penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi instrumen pengawasan politik. Kewenangan negara tidak boleh menjadi alat untuk mengendalikan negara.

Kita perlu memahami bahwa komunikasi Presiden bukan komunikasi biasa. Di dalamnya terdapat pembicaraan mengenai kebijakan strategis, keamanan nasional, hubungan internasional, pertahanan, ekonomi, hingga masa depan bangsa.

Apabila komunikasi tersebut secara ilegal dipantau, direkam, disimpan, dan dianalisis oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, maka ancamannya tidak berhenti pada pelanggaran privasi.

Yang dipertaruhkan adalah keamanan informasi strategis dan independensi pengambilan keputusan pemerintahan.

Bayangkan, bagaimana seorang Presiden dapat mengambil keputusan secara bebas apabila komunikasi strategisnya berpotensi diketahui pihak lain? Bagaimana kerahasiaan negara dapat dijamin apabila instrumen yang semestinya melindunginya justru diduga menjadi sumber kebocoran?

Kekuasaan Presiden mungkin tetap berada di tangannya secara formal, tetapi kebebasan untuk menjalankan kekuasaan itu dapat terancam apabila informasi strategisnya dikuasai pihak lain.

Inilah sebabnya kasus LIMS harus diusut secara menyeluruh, bukan hanya sebagai perkara penyalahgunaan teknologi, tetapi juga sebagai ujian terhadap kemampuan negara mengendalikan instrumen kekuasaannya sendiri.

*DARI PENYADAPAN MENUJU ANCAMAN TERHADAP KEMERDEKAAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN*

Dalam negara demokrasi, Presiden memiliki kekuasaan yang dibatasi konstitusi. Namun, pembatasan kekuasaan oleh konstitusi tidak boleh disalahartikan sebagai pembenaran bagi pihak lain untuk melakukan intervensi ilegal terhadap Presiden.

Ada perbedaan mendasar antara pengawasan konstitusional dan pengendalian secara tersembunyi.

Pengawasan konstitusional dilakukan melalui mekanisme hukum dan lembaga negara yang berwenang. Sebaliknya, pengendalian tersembunyi bekerja melalui penguasaan informasi, intimidasi, kebocoran komunikasi, atau tekanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di sinilah kita harus memahami makna kemerdekaan Presiden.

Kemerdekaan yang dimaksud bukan kebebasan untuk bertindak tanpa batas. Presiden tetap wajib tunduk kepada UUD 1945, undang-undang, dan prinsip demokrasi. Namun, Presiden harus bebas dari tekanan ilegal yang bertujuan menghalangi atau melumpuhkan pelaksanaan mandat konstitusionalnya.

Perkembangan perkara ini juga membawa kita pada persoalan dugaan makar.

Pasal 191 KUHP Nasional mengatur perbuatan makar dengan maksud tertentu, termasuk membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Tentu, penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar. Harus dibuktikan unsur perbuatan, maksud, tujuan, serta hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan ketentuan pidana tersebut.

Namun, apabila penyidikan membuktikan bahwa penyadapan merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang secara sengaja bertujuan melumpuhkan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, maka persoalannya memiliki dimensi konstitusional yang sangat serius.

Karena itu, penyidik tidak cukup hanya mengungkap siapa yang memasukkan nomor telepon ke dalam sistem LIMS.

Harus ditemukan siapa yang merancang, siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang menerima hasilnya, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.

Sebab, dalam sebuah negara, ancaman terhadap kemerdekaan Presiden tidak selalu harus hadir dalam bentuk kekuatan bersenjata. Penyalahgunaan teknologi dan penguasaan informasi juga dapat menjadi instrumen tekanan apabila terbukti diarahkan untuk melumpuhkan pemerintahan yang sah.

Tidak boleh ada kekuatan di luar konstitusi yang merasa berhak mengendalikan Presiden melalui informasi, tekanan, atau ancaman tersembunyi.

*BAHAYA STRUKTUR TERSEMBUNYI: PELAJARAN SEJARAH 1965*

Sejarah bangsa mengajarkan bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari luar. Dalam keadaan tertentu, ancaman justru dapat tumbuh dari dalam, ketika struktur tersembunyi berhasil membangun pengaruh dan menyalahgunakan institusi negara.

Peristiwa 1965 merupakan salah satu tragedi terbesar dalam perjalanan Republik Indonesia. Salah satu aspek sejarah yang patut menjadi bahan pembelajaran adalah keberadaan Biro Khusus dan persoalan infiltrasi jaringan dalam tubuh institusi negara.

Saya tidak bermaksud menyamakan peristiwa 1965 dengan dugaan kasus LIMS saat ini. Keduanya memiliki konteks sejarah, aktor, dan karakter yang berbeda.

Namun, terdapat satu pelajaran strategis yang relevan: ketika struktur tersembunyi mampu memanfaatkan kelemahan institusi dan menguasai informasi, stabilitas negara dapat terancam dari dalam.

Pada masa lalu, pertarungan kekuasaan berlangsung dalam konteks ideologi dan pengaruh terhadap institusi negara.

Hari ini, tantangannya berkembang. Penguasaan informasi, teknologi intersepsi, jaringan komunikasi, dan kemampuan mengolah data dapat menjadi sumber kekuatan baru.

Tidak harus ada tank di jalan. Tidak harus ada tembakan. Tidak harus ada pendudukan istana.

Namun, apabila informasi strategis negara dikuasai oleh jaringan yang bekerja di luar kendali hukum, kewibawaan pemerintahan dapat terancam.

Inilah perubahan karakter ancaman yang harus dibaca oleh seluruh penyelenggara negara.

Sebagai seorang prajurit yang pernah mengabdi dalam lingkungan pertahanan dan memiliki pengalaman berinteraksi dengan dinamika keamanan internasional, saya memahami bahwa ancaman modern semakin kompleks. Batas antara ancaman fisik, digital, ekonomi, dan politik semakin sulit dipisahkan.

Penguasaan informasi dapat menjadi pintu masuk bagi manipulasi keputusan, tekanan politik, pembocoran strategi, bahkan gangguan terhadap sistem keamanan nasional.

Karena itu, negara tidak boleh hanya membangun kekuatan untuk menghadapi ancaman dari luar. Negara juga harus memiliki ketahanan institusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari dalam.

Jangan sampai institusi yang dibangun untuk menjaga Republik justru menjadi pintu masuk bagi ancaman terhadap Republik itu sendiri.

*EMPAT FLASHDISK DAN PERTARUHAN KEBENARAN*

Dalam perkara ini, perhatian publik juga tertuju kepada empat buah flashdisk yang disita penyidik.

Benda-benda kecil tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, apabila benar menyimpan data yang berkaitan dengan perkara ini, nilainya dapat menjadi sangat penting dalam mengungkap rangkaian peristiwa.

Data digital dapat memberikan petunjuk mengenai komunikasi, aktivitas, waktu akses, alur pemindahan informasi, serta kemungkinan keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat.

Karena itu, pengamanan barang bukti elektronik harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara forensik.

Keaslian data, integritas bukti digital, riwayat akses, kemungkinan penghapusan, serta keterkaitan antara satu data dengan data lainnya harus diperiksa secara cermat.

Jika benar terdapat dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026, penyidik harus mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, data apa yang dihapus, serta apakah masih tersedia salinan atau jejak digital yang dapat dipulihkan.

Tidak boleh ada manipulasi. Tidak boleh ada penghilangan jejak. Tidak boleh ada intervensi terhadap proses pembuktian.

Saya ingin menegaskan bahwa empat flashdisk itu bukan sekadar persoalan barang bukti. Ia merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menemukan kebenaran.

Namun, kita juga harus memberikan ruang kepada penyidik dan ahli forensik digital untuk bekerja tanpa tekanan politik maupun opini yang mendahului pembuktian.

Jangan sampai barang bukti dijadikan alat propaganda. Jangan pula kebenaran dikorbankan demi kepentingan pihak tertentu.

Kebenaran tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling berkuasa, tetapi harus ditemukan melalui bukti yang sah dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

*MEMBONGKAR RANTAI KOMANDO: JANGAN BERHENTI PADA PELAKSANA*

Ada satu pertanyaan yang harus dijawab secara tuntas: apakah dugaan penyadapan ini merupakan tindakan individual atau bagian dari suatu jaringan yang lebih luas?

Jika penyidikan menemukan adanya struktur dan keterlibatan sejumlah pihak, maka seluruh rantai peristiwa harus dibuka berdasarkan bukti.

Siapa yang merancang operasi tersebut? Siapa yang memberikan perintah? Siapa yang menyediakan fasilitas? Siapa yang melaksanakan? Siapa yang menampung dan menganalisis hasil penyadapan? Siapa yang kemudian memanfaatkannya?

Dan yang paling penting, apakah seluruh rangkaian tindakan tersebut memiliki tujuan tertentu untuk memengaruhi, menekan, atau melumpuhkan jalannya pemerintahan?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan spekulasi. Namun, juga tidak boleh dihindari hanya karena menyangkut pihak-pihak yang memiliki jabatan, pengaruh, atau kedekatan dengan kekuasaan.

Jika ditemukan keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya, hukum harus berlaku sama.

Tidak boleh ada perlindungan berdasarkan jabatan. Tidak boleh ada kekebalan karena kedekatan politik. Tidak boleh ada kompromi terhadap kebenaran.

Dalam konteks ini, setiap informasi dari saksi, tersangka, maupun pihak yang bersedia bekerja sama dengan penyidik harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang sah.

Pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada pelaksana lapangan, sementara pihak yang terbukti merancang, memerintahkan, atau mengambil manfaat dari tindakan tersebut tidak tersentuh.

Namun, saya juga ingin mengingatkan bahwa pengusutan perkara ini tidak boleh berubah menjadi ajang balas dendam politik.

Keadilan harus berlaku bagi semua pihak, termasuk mereka yang memiliki kedudukan dan pengaruh besar.

Negara tidak boleh hanya berani terhadap mereka yang lemah, tetapi ragu ketika berhadapan dengan mereka yang kuat.
Hukum harus mampu menjangkau siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik.

*MEMULIHKAN KEHORMATAN INSTITUSI DAN KEDAULATAN NEGARA*

Kasus LIMS harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan yang lebih mendasar.

Sebagai seorang prajurit, saya memahami bahwa kekuatan sebuah negara tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah personel, persenjataan, kecanggihan teknologi, atau besarnya anggaran pertahanan.

Kekuatan negara yang sesungguhnya terletak pada kehormatan institusi, disiplin kewenangan, loyalitas kepada konstitusi, serta kepercayaan rakyat.

TNI, Polri, intelijen, dan seluruh aparatur negara harus berdiri tegak sebagai alat negara, bukan menjadi instrumen kepentingan perseorangan atau kelompok.

Loyalitas tertinggi seorang aparatur bukan kepada figur, bukan kepada kelompok, dan bukan kepada kepentingan politik tertentu.

Loyalitas tertinggi adalah kepada bangsa, negara, dan konstitusi.

Karena itu, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh.

Pertama, memperkuat pengawasan terhadap seluruh penggunaan teknologi penyadapan, termasuk kejelasan dasar hukum, otorisasi, pencatatan aktivitas, dan pertanggungjawabannya.

Kedua, menjamin keamanan komunikasi strategis Presiden dan institusi negara agar tidak mudah disusupi atau disalahgunakan.

Ketiga, memperjelas rantai komando dan pertanggungjawaban setiap pejabat yang memiliki akses terhadap instrumen intersepsi dan informasi rahasia negara.

Keempat, memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal agar tidak ada kewenangan yang berjalan tanpa kendali hukum.

Kelima, membangun budaya kelembagaan yang menempatkan integritas, profesionalisme, dan kepentingan nasional di atas loyalitas pribadi.

Presiden juga harus memastikan bahwa pembenahan ini tidak berhenti pada penindakan terhadap individu. Yang harus diperbaiki adalah sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan terjadi.

Sebab, mengganti orang tanpa memperbaiki sistem hanya akan membuka peluang bagi persoalan yang sama untuk terulang.

Negara yang kuat bukan negara yang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada aparatnya, melainkan negara yang mampu memastikan setiap kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab.

*PENUTUP*

Saya menulis ini bukan untuk membela seseorang secara membabi buta. Bukan pula untuk menyerang atau menghakimi siapa pun sebelum pengadilan memberikan putusan.

Saya menulis karena Republik Indonesia terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh penyalahgunaan kewenangan.

Para pendiri bangsa tidak mewariskan negara ini agar dikuasai oleh jaringan tersembunyi, dikendalikan oleh kepentingan kelompok, atau dipermainkan melalui penguasaan informasi secara ilegal.

Mereka mendirikan Republik ini agar kekuasaan tunduk kepada konstitusi, hukum berdiri di atas kepentingan, dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan negara.

Karena itu, pengusutan kasus LIMS harus dikawal sampai tuntas. Bukan hanya untuk menemukan pelaku, tetapi juga untuk mengungkap seluruh jaringan, rantai komando, motif, dan pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada yang dilindungi. Jangan pula ada yang dikorbankan tanpa bukti.

Biarkan hukum bekerja dengan jujur, profesional, dan berani.

Kepada Presiden, persoalan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, memastikan seluruh institusi kembali pada tugas konstitusionalnya, dan menegaskan bahwa tidak ada kekuatan yang boleh berdiri di atas hukum.

Kepada seluruh aparatur negara, ingatlah bahwa jabatan adalah amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan loyalitas sejati adalah pengabdian kepada Republik.

Kepada rakyat Indonesia, mari kita kawal proses hukum ini dengan akal sehat, keberanian, dan kedewasaan demokrasi. Jangan biarkan kebenaran dikalahkan oleh propaganda, kebencian, ataupun kepentingan politik sesaat.

Sebab, persoalan ini sesungguhnya bukan hanya tentang siapa yang menyadap Presiden. Ini tentang masa depan tata kelola kekuasaan, kehormatan institusi negara, dan jaminan bahwa kedaulatan Republik tidak dapat dikuasai oleh siapa pun di luar konstitusi.

Presiden harus merdeka dalam menjalankan mandat rakyat. Institusi negara harus merdeka dari intervensi kepentingan pribadi dan kelompok. Dan rakyat harus merdeka dari ketakutan bahwa negaranya dikendalikan oleh kekuatan tersembunyi.

Itulah Republik yang harus kita jaga bersama. Bukan untuk satu pemerintahan, bukan untuk satu kelompok, dan bukan untuk satu generasi, melainkan untuk masa depan Indonesia.

Hidup Indonesia. Tegakkan Konstitusi. Hormati Hukum. Selamatkan Republik.

*Jakarta , November 2026*

Show More

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Mohon Untuk Menonaktifkan Adblock