Jusuf Kalla antara Ego Politik atau ???

Oleh: Sayed Junaidi Rizaldi 

JAKARTA || Koranprogresif.id – Pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang mengklaim peran sentral dalam menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden bukan hanya berlebihan, tapi problematik secara demokratis.

Ini bukan lagi soal nostalgia politik. Ini soal ego kekuasaan.

Klaim tersebut menyiratkan satu hal yang berbahaya, seolah-olah Presiden Indonesia bisa “dibuat” oleh segelintir elite. Jika ini dibiarkan, maka makna pemilu runtuh. Suara rakyat direduksi menjadi formalitas belaka—sekadar stempel atas skenario yang sudah ditulis di ruang-ruang elite.

Ini cara pandang usang dan sangat feodal. Dan tidak pantas dipertahankan dalam negara demokrasi.

Mari kita jujur, tanpa legitimasi publik, siapa pun yang didorong oleh elite akan tumbang. Sejarah politik Indonesia penuh dengan contoh tokoh yang punya dukungan kuat di belakang layar tapi gagal total di hadapan rakyat. Jokowi menang bukan karena “dibuat”, tapi karena dipercaya oleh oleh rakyat Indonesia.

Justru di sinilah letak ironi dari pernyataan JK. Alih-alih memperkuat warisan politiknya, klaim ini malah memperlihatkan kecenderungan sebagian elite yang tidak pernah benar-benar rela berbagi panggung dengan rakyat.

Seolah-olah, tanpa mereka, rakyat tidak mampu memilih pemimpinnya sendiri.

Sementara itu, respons Jokowi yang tetap merendah, menyebut dirinya “orang kampung”, bukan sekadar citra. Itu adalah kontras yang telak. Tanpa menyerang balik, ia justru menempatkan dirinya di posisi yang lebih kuat, berdiri di atas legitimasi rakyat, bukan klaim pribadi.

Dan di titik ini, publik bisa menilai dengan jernih.

Siapa yang berbicara atas nama rakyat dan siapa yang masih terjebak dalam ilusi bahwa kekuasaan adalah hasil rekayasa segelintir orang.

Karena pada akhirnya, demokrasi tidak pernah melahirkan “pencipta presiden.” Yang ada hanyalah mereka yang diberi mandat atau mereka yang terlalu sibuk mengklaimnya.

Kita bisa menilai dengan cermat kok. ***

– Ketua Umum Gerakan Indonesia Gemilang

– Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98