Menakar Piring Terbang: Saat Sembako Jadi Barang Mewah
Oleh: Dr. (C.) K.H.M. Rofik Mualimin, Lc., M.Pd.I.
YOGYAKARTA || Koranprogresif.id – Setiap kali Ibu Sumarni (52) melangkah ke pasar tradisional di pinggiran Jakarta, dadanya selalu berdebar. Bukan karena takut ditagih hutang, melainkan ketakutan melihat papan harga sembako yang bergerak naik layaknya deret ukur. “Beli telur setengah kilo saja sekarang rasanya seperti membeli barang mewah,” keluhnya pelan. Cerita Bu Sumarni bukanlah anekdot terisolasi; ini adalah potret mikrokosmos dari kecemasan jutaan rumah tangga kelas menengah ke bawah di Indonesia saat ini.
Stabilitas harga kebutuhan pokok dan pengentasan kemiskinan adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Ketika harga beras, minyak goreng, dan cabai melonjak tajam, kelompok masyarakat rentan miskin secara otomatis terdorong masuk ke bawah garis kemiskinan. Kebijakan stabilisasi pangan kerap kali datang terlambat, bak menambal ember bocor di tengah badai.
Secara teoritis, kerapuhan ini bukan sekadar persoalan musiman akibat cuaca atau gagal panen. Dalam Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (1981: 45), Amartya Sen menegaskan bahwa kelaparan dan kemiskinan sering kali bukan disebabkan oleh hilangnya ketersediaan pangan (availability), melainkan runtuhnya aksesibilitas (entitlement). Ketika pendapatan masyarakat tergerus inflasi dan harga pangan melonjak, hak akses mereka terhadap makanan bernutrisi runtuh secara drastis, meskipun stok di gudang pemerintah diklaim berlimpah.
Di Indonesia, ketergantungan pada rantai pasok yang panjang dan dominasi oligopoli pangan kian memperburuk keadaan. Analisis ilmiah menunjukkan bahwa rantai distribusi yang tidak efisien kerap memotong marjin petani kecil sekaligus membebani konsumen akhir. Menurut penelitian Nurmanaf et al. dalam Dinamika Akses Pangan Rumah Tangga Miskin (2018: 112), kelemahan tata kelola logistik lokal dan minimnya perlindungan sosial yang adaptif menjadi faktor utama mengapa kelompok termiskin menghabiskan lebih dari 60% total pendapatannya hanya untuk pemenuhan pangan dasar.
Program bansos atau operasi pasar murah hanyalah obat penenang sesaat (painkiller), bukan penyembuh penyakit struktural. Jika pemerintah serius ingin mengentaskan kemiskinan, reformasi harus menyentuh akar masalah: efisiensi rantai distribusi, penguatan kedaulatan pangan lokal, dan reformasi perlindungan sosial yang berbasis data akurat.
Tanpa perbaikan struktural yang menyeluruh, angka kemiskinan akan terus berfluktuasi seperti rollercoaster. Dan bagi Bu Sumarni serta puluhan juta warga lainnya, piring makan sehari-hari akan tetap terasa seperti “piring terbang”—penuh misteri, makin jauh dari jangkauan, dan makin sulit diprediksi kapan bisa terisi dengan layak.***
Penulis adalah:
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
– Dosen STAI Yogyakarta,
– Pengasuh Pesantren Latifah Mubarokiyah Bantul,
– Ketua Yayasan Majma’ Bahrain Internasional,
– Ketua Harian Paguyuban Keluarga Pasir se-Dunia (PKPD),
– Penasihat Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN).
