Selat Hormuz, Blokade dan Jebakan Non-Blok: Sebuah Catatan dari Mantan Penasihat Militer PBB

Oleh: Mayor Jenderal TNI (Purn) Fulad, (Penasihat Militer RI untuk PBB 2017–2019)

JAKARTA || Koranprogresif.id – Saya sedang duduk di Pantai Ujung Genteng, Sukabumi, saat menulis opini ini. Bukan di ruang rapat Dewan Keamanan PBB di New York. Bukan pula di ruang kerja Kementerian Pertahanan. Hanya saya, debur ombak Samudra Hindia, dan langit selatan yang masih bersih.

Dari sini, saya merenung. Seberapa tenang sebenarnya politik luar negeri Indonesia saat ini? Jangan-jangan, seperti laut di depan mata saya: permukaannya teduh, tapi di kedalaman ada arus kuat yang bisa menyeret siapa saja yang lengah.

Sebab dalam beberapa pekan terakhir, dunia sedang tidak baik-baik saja. Genjatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran gagal total. Lalu AS memberlakukan blokade di Selat Hormuz. Dan kekuatan angkatan laut lawan-lawan mereka saling dorong di sana. Tiga kekuatan militer yang seimbang kini saling berhadapan dan ketegangan itu merambat ke seluruh kawasan.

Di tengah semua itu, Indonesia justru mengambil langkah yang menurut saya perlu kita cermati bersama: kita memperdalam kerja sama militer dengan AS. Termasuk isu yang santer disebut blanket overflight clearance, izin terbang penuh untuk pesawat militer mereka.

Saya merasa wajib bicara. Bukan karena saya ingin menggurui apalagi melawan kebijakan pemerintah. Tapi karena saya sebagai orang tua yang ingin cucu-cucu kelak tetap hidup di negeri yang berdaulat. Bukan negeri yang terseret ke dalam perang besar yang bukan urusannya.

*Selat Hormuz Membara, Tapi Siapa yang Sebenarnya Terbakar?*

Begini, Bapak dan Ibu sekalian. Selat Hormuz itu bukan sekadar selat. Dia adalah urat nadi energi dunia. Setiap hari, hampir dua puluh persen minyak global lewat celah sempit antara Iran dan Oman itu. Ketika AS memblokade selat tersebut, mereka tidak hanya menekan Iran. Mereka secara tidak langsung membakar kantong China, India, dan Jepang. Negara-negara yang sangat bergantung pada minyak dari Teluk.

Nah, di sinilah saya melihat kepentingan terselubung AS terhadap Indonesia. Kalau Selat Hormuz macet, jalur alternatif utamanya ya Selat Malaka. Dan siapa yang memegang pintu masuk dan keluar Selat Malaka? Ya kita, Indonesia.

Maka ketika AS minta akses ruang udara secara penuh lewat kerja sama militer kita, saya curiga ini bukan sekadar urusan peningkatan SDM TNI. Ini urusan logistik perang. Maaf, saya harus bilang terus terang: memberi izin terbang tanpa persetujuan per kasus untuk pesawat militer AS di saat panas begini, itu tindakan yang sangat berisiko.

Saya tidak bilang kita tidak boleh kerja sama. Tapi jangan sampai karpet merah yang kita gelar untuk latihan bersama, berubah jadi jalan tol bagi pesawat tempur asing yang mau terlibat konflik yang bukan urusan kita.

*Lalu Apa yang Sebenarnya Kita Dapat dari Kemitraan Itu?*

Saya ini pensiunan jenderal, tapi bukan orang kolot yang anti kerja sama. Saya tahu betul TNI butuh modernisasi alutsista. Butuh latihan bersama, transfer teknologi, peningkatan kapasitas intelijen. Kerja sama dengan AS melalui Major Defense Cooperation Partnership memang menawarkan semua itu. Itu nyata dan itu baik.

Tapi selama saya bertugas di PBB, saya belajar satu hal: tidak ada negara besar yang memberi tanpa mengharap imbalan. AS tidak akan memberi akses pelatihan dan teknologi canggih hanya karena mereka baik hati. Mereka pasti mengincar sesuatu. Dan tebakan saya ya itu tadi: akses logistik dan dukungan politik di kawasan.

Saya jadi bergidik waktu mendengar DPR mempertanyakan dasar hukum blanket overflight clearance, lalu Kementerian Pertahanan menjawab bahwa itu “masih rancangan awal” dan “bukan bagian dari MDCP yang sudah ditandatangani”. Artinya apa? Isu itu tidak mati. Ia hanya ditunda. Dan dalam politik, penundaan seringkali bukan untuk membatalkan niat, tapi untuk meredam kritik dulu.

*Jebakan Non-Blok: Antara Omongan dan Kenyataan*

Kita semua bangga dengan prinsip bebas-aktif. Sejak Bung Hatta, kita tidak mau memihak blok mana pun. Tapi mari jujur: prinsip itu hanya berarti kalau kita punya keberanian bilang “tidak” kepada siapa pun, termasuk sekutu dekat sekalipun.

Presiden Prabowo sudah beberapa kali bilang Indonesia non-blok dan tidak akan menerima pangkalan militer asing. Saya hormati itu. Tapi ketika Indonesia bergabung dengan Board of Peace, inisiatif perdamaian yang dipimpin AS dan melibatkan Israel lalu tidak lama setelah itu AS menyerang Iran, posisi kita jadi janggal. Profesor Dafri Agussalim dari UGM bilang dengan tegas bahwa Indonesia “terjatuh ke dalam perangkap Trump dan Israel.” Saya cenderung setuju.

Lalu kita malah ngotot menawarkan diri jadi mediator antara AS dan Iran. Niatnya baik, tapi tanpa kekuatan tawar yang seimbang, kita cuma akan diabaikan. Atau lebih parah: dimanfaatkan.

*Dari Pantai Ujung Genteng, Saya Titip Pesan*

Setiap sore dari tempat ini, saya melihat ombak besar datang. Kadang ombak itu menarik pasir ke laut, kadang membawa sampah dari jauh. Saya belajar satu hal: kadang kekuatan terbesar adalah diam dan tidak terseret.

Kepada Pemerintah, kepada Kemhan, kepada Panglima TNI, saya titip pesan.

*Pertama,* tolak dengan tegas blanket overflight clearance dalam bentuk apa pun. Berikan izin per kasus, sesuai hukum internasional dan kedaulatan kita. Jangan ada istilah “notifikasi saja”. Memberi notifikasi itu berbeda dengan meminta izin. Dan sebagai negara berdaulat, kita punya hak penuh untuk menentukan siapa yang boleh melintas di angkasa kita.

*Kedua,* tegaskan kembali posisi non-blok tidak hanya dalam pidato, tapi juga dalam tindakan. Kalau perlu, kirim nota diplomatik yang menyatakan dengan jelas: Indonesia tidak akan terlibat dalam konflik AS versus Iran, baik langsung maupun tidak langsung. Dunia perlu mendengar suara tegas dari kita, bukan pernyataan pers yang berbelit-belit.

*Ketiga,* gunakan pengalaman kita di PBB. Saya tahu betul bagaimana AS dan Rusia memainkan isu di Dewan Keamanan. Jangan terjebak dalam narasi bahwa kita harus memilih salah satu. Kita tidak harus memilih. Kita hanya harus menjaga kepentingan nasional: kedaulatan, keselamatan rakyat, dan martabat bangsa. Tiga hal itu tidak bisa ditawar.

*Penutup*

Saya sudah pensiun dari militer, tapi tidak pernah pensiun dari mencintai negeri ini. Dari Ujung Genteng, langit selatan masih bersih. Tidak ada jejak pesawat asing. Saya berdoa semoga anak cucu kelak masih bisa menikmati pemandangan yang sama. Tanpa harus mendengar suara sirene perang yang bukan karena kesalahan kita.

Biarlah Selat Hormuz membara. Biarlah blokade terjadi. Tapi Indonesia harus tetap jadi pulau yang tenang di tengah badai. Bukan karena kita pengecut. Tapi karena kita cerdas. Dan kecerdasan sejati seorang negarawan adalah tahu kapan harus maju, dan kapan lebih bijak untuk mundur selangkah, lalu berkata dengan sopan namun tegas:

“Maaf, ini bukan perang kami”

*Salam dari pantai Ujung Genteng, 15 April 2026*